Revitalisasi Fungsional Balai Rehabilitasi Sosial

Revitalisasi Fungsional Balai Rehabilitasi Sosial
Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna Bandung, Jawa Barat ( Foto: Istimewa )
Carlos KY Paath / AO Kamis, 16 Januari 2020 | 12:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna Bandung, Jawa Barat (Jabar), Sudarsono menegaskan, pihaknya tengah melakukan revitalisasi fungsional. Hal itu merupakan program nasional dalam rangka mengoptimalkan peran balai-balai rehabilitasi sosial milik pemerintah.

Menurut Sudarsono, melalui revitalisasi tersebut, masyarakat disabilitas diharapkan dapat diberdayakan dan berkiprah setelah mendapat pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut di Balai Rehabilitasi Sosial. Selama ini, lanjut Sudarsono, ada kesan bahwa balai rehabilitasi sosial seperti penampungan bagi disabilitas, padahal fungsinya lebih dari itu.

“Kita ada program transofrmasi, perubahan status panti menjadi balai. Kita ingin balai rehabilitasi sosial ini berkontribusi secara progresif. Jadi pijakan bagi saudara-saudara kita kaum disabilitas agar dapat mengembangkan keberfungsian sosialnya dan kapabilitas sosialnya sehingga bisa berkiprah di masyarakat,” kata Sudarsono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Salah satu konsekuensi dari transformasi tersebut, menurut Sudarsono, munculnya batas waktu bagi para penerima manfaat sesuai dengan ketentuan. Tujuannya agar para penerima manfaat dapat berkumpul kembali dengan keluarganya, mandiri serta berkiprah di masyarakat. “Ini yang kita sebut dengan proses inklusi. Kita ingin, saudara-saudara kita diterima di masyarakat,” ucap Sudarsono.

Sudarsono menuturkan, pemberlakuan ketentuan mengembalikan penerima manfaat kepada keluarga atau ke masyarakat, tidak dilakukan seketika, tetapi melalui proses-proses yang panjang. Selama di balai, mereka diberikan pelatihan dan layanan yang holistik, sistematis dan terstandar, sehingga ketika kembali ke masyarakat bisa mandiri.

Polemik yang terjadi di Wyata Guna sebetulnya sudah diproses secara bijaksana sejak 2019. Pengelola balai bahkan telah memberikan toleransi kepada para penerima manfaat hingga Juli 2019. Para penerima manfaat seharusnya meninggalkan balai sejak Juni 2019. Pengelola balai juga sudah secara persuasif meminta penerima manfaat untuk berinisiatif mematuhi ketentuan.

Sebab, banyak penyandang disabilitas sensorik netra lainnya yang antre untuk masuk balai dan mendapatkan pelayanan. Selain itu, pada 12 Agustus 2019, Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jabar juga sudah rapat untuk mencari solusi bersama. Salah satu keputusannya yaitu Dinas Pendidikan Jabar berkomitmen membangun sarana pendidikan berkebutuhan khusus.

Sarana itu dilengkapi asrama dengan konsep boarding school. Dinas Sosial Provinsi Jabar juga merencanakan pembangunan panti sosial yang melayani semua penyandang disabilitas termasuk sensorik netra. Pengembangan layanan terpadu nasional ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Sudarsono menyayangkan, di tengah proses peralihan dan komunikasi dengan pemprov tersebut, mencuat isu yang justru kontraproduktif dengan langkah-langkah pemerintah. “Kita duduk bersama, mencari solusi terbaik. Kita semua anak bangsa, tidak mungkinlah saling menegasi,” demikian Sudarsono.



Sumber: Suara Pembaruan