Tersangka Penyuntikan Stem Cell Ilegal Dijerat Pasal Berlapis

Tersangka Penyuntikan Stem Cell Ilegal Dijerat Pasal Berlapis
Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana, menunjukan barang bukti kasus praktik penyuntikan stem cell ilegal, Kamis 16 Januari 2020. ( Foto: BeritaSatu Photo / Bayu Marhaenjati )
Bayu Marhaenjati / YUD Kamis, 16 Januari 2020 | 18:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tiga tersangka kasus praktik penyuntikan stem cell ilegal berinisial OH (66), YW (46) dan LJP (47), di Hubsch Clinic, Ruko Bellepoint, Jalan Kemang Selatan VIII Nomor 55, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun bui.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan, para tersangka dikenakan Pasal 204 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 75 ayat 1, Pasal 76 UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan atau Pasal 201 juncto Pasal 197 jo Pasal 198 jo Pasal 108 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

"Dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun," ujar Nana, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (16/1/2020).

Dikatakan Nana, pengungkapan praktik kedokteran ilegal, tidak memiliki izin praktik penyuntikan stem cell yang tidak memiliki izin edar dengan menggunakan alat farmasi tidak sesuai standar dan ketentuan, di Hubsch Clinic, itu bermula dari informasi yang diberikan masyarakat. Anggota Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kementerian Kesehatan dan Balai Pengawan Obat dan Makanan (BPOM), dan menemukan petunjuk kalau klinik itu tidak memiliki izin praktik, izin edar maupun izin usaha.

"11 Januari 2020, anggota membentuk tim khusus, kami melakukan upaya penindakan di klinik Hubsch dengan cara OTT (operasi tangkap tangan), karena memang pada saat itu sedang melakukan praktik," ungkapnya.

Nana menyampaikan, penyidik menangkap tiga tersangka berinisial OH LJP dan YW yang memiliki peran masing-masing. Tersangka OH, merupakan dokter umum dan pemilik Hubsch Clinic. Perannya, melakukan praktik terapi penyuntikan stem cell.

Kemudian, tersangka YW, selaku Country Manager Kintaro Cells Power di Indonesia. Perannya, orang yang mendapatkan mandat dari direksi Kintaro Cell Power LTD menjadi manajer perwakilan Kintaro Jepang di Indonesia, memiliki akses langsung kepada direksi Kintaro Cell Power dan orang yang mengorganisir serta mengembangkan Kintaro Cell Power di Indonesia. Tersangka LPJ, selaku marketing manajer Kintaro Cells Power Indonesia. Perannya sebagai administrasi dan marketing stem cell, beberapa kali menjadi kurir, mengambil stem cell yang dikirimkan Kitaro Cells Power Jepang melalui Singapura ke Indonesia, dan mencari pasien.

"Praktik kedokteran ini menggunakan serum stem cell berlogo Kintaro berasal dari Jepang. Kemudian, korban jelas masyarakat dan pemerintah karena mereka ini tanpa izin melakukan praktik kedokteran, tanpa izin edar dan izin usaha," katanya.

Selain membekuk tiga tersangka, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti yakni beberapa ampul stem cell bekas pakai, alat kesehatan seperti jarum suntik dan botol infus, serta sertifikat.

"Sertifikat ini bisa dikatakan palsu karena sebelum disuntik sudah ada sertifikat ini. Korban yang terdata dari hasil keterangan ada 56 orang selama praktik mulai Januari 2019 sampai Januari 2020, sekitar 1 tahun melakukan praktik di Jakarta," tandasnya.

Sementara itu, Kasubdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dwiasi Wiyatputera mengatakan, para pelaku merupakan jaringan internasional dengan sasaran orang-orang kaya yang ada di Indonesia.

"Mereka menggunakan media sosial, media, website, seminar-seminar, terus merekrut orang-orang Indonesia yang sasarannya adalah orang-orang kaya," jelasnya.

Menurut Dwiasi, berdasarkan keterangan, stem cell itu dimasukkan ke dalam cool box dan dikirim ke Indonesia menggunakan pesawat.

"Ini masih kita dalami kandungan stem cell. Sertifikat dibikin-bikin untuk meyakini korban kalau stem cell itu asli," katanya.

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesahatan RI Tri Hesty Widyastoeti mengatakan, regulasi yang mengatur tentang pelayanan sel punca antara lain, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 48 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan bank sel punca, darah dan tali pusat, kemudian Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 50 Tahun 2012 terkait penyelenggaraan laboratorium pengolahan sel punca untuk aplikasi klinik, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 62 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan bank jaringan dan atau sel, serta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sel punca dan atau sel.

"Tujuannya kita melindungi masyarakat tentang sel kunca. Jadi sel kunca ini penyelenggaraannya adalah penelitian berbasis pelayanan. Sehingga kalau secara resminya belum dapat diperjualbelikan. Tetapi yang bisa diperjualbelikan adalah pengolahannya. Karena biaya pengolahannya mahal, jadi biayanya untuk biaya pengolahan. Tapi selnya sendiri belum bisa diperjualbelikan karena masih tahap penelitian berbasis pelayanan," katanya.

Tri mengungkapkan, tersangka OH hanya memiliki izin dokter praktik pribadi atau perorangan dengan surat tanggal registrasi sampai tahun 2021. Namun, ternyata dia juga melakukan praktik penyuntikan stem cell yang seharusnya memiliki izin khusus.

"Perlu ada izin khusus. Baru ada lima se-Indonesia yang bisa mengelola, yang bisa menyuntik cuma ada tiga rumah sakit. Di sini (Jakarta) ada di RSPAD sama RSCM," terangnya.

Tri menjelaskan, tidak mungkin klinik umum memiliki izin pengolahan atau penyuntikan stem cell atau sel punca.

"Tidak mungkin, dia tidak bisa pengolahannya. Itu kan mengeluarkan sel dari badan kita diolah. Bagaimana cara mengeluarkan sel, teknologinya kan luar biasa, nggak gampang. Izinnya Dinkes, Kemenkes dan BPOM karena rumit teknologinya, teknologi tinggi," katanya.

Menyoal apakah izin praktik tersangka OH akan dicabut, Tri mengatakan, masih dalam proses.

"Masih proses. Ya nanti kita, Sudinkes akan bersurat terkait kasus ini untuk mencabut izinnya pasti, karena dia menjalankan praktik yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau status dokternya itu nanti ke organisasi profesi, IDI. Kita bisa tembuskan, mungkin nanti kita buatkan laporannya terkait dokternya memang melanggar peraturan perundang-undangan, kita tembuskan ke PTSP untuk izinnya, kita tembuskan juga ke IDI yang mengeluarkan rekomendasi dokternya praktik," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com