Penanganan Banjir, Bappenas Dorong Kerja Sama Lintas Sektor

Penanganan Banjir, Bappenas Dorong Kerja Sama Lintas Sektor
Ilustrasi banjir bandang. ( Foto: Antara / Nazran )
Herman / FER Kamis, 16 Januari 2020 | 19:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Felix Wanggai menyampaikan, dalam penanganan banjir di kawasan Jabodetabek, Puncak dan Cianjur (Jabotebek-Puncur), kebijakan yang diambil harus dalam kesatuan wilayah yang lebih luas. Sebab, posisi Jakarta tidak menjadi sebuah kesatuan administrasi sendiri, melainkan kesatuan wilayah dan lintas administrasi.

Bima Arya: Soal Banjir, Kerja Sama Antarwilayah Kurang Maksimal

"Ketika melihat penanganan banjir yang lintas administrasi seperti di Jabodetabek, Puncak dan Cianjur, maka kita harus melihat dari aspek hulu, tengah, sampai hilir. Selain itu juga harus melibatkan sektor-sektor yang lebih terpadu. Kami dari Bappenas saat ini sudah memetakan kelembagaan yang harus memiliki kontrubusi di dalam penanganan banjir, baik dari level hulu, tengah maupun hilir," kata Felix di gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Felix menyampaikan, saat ini antara Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tengah melakukan pertemuan rutin untuk menyatukan langah dari sisi kebijakan sektor, kebijakan wilayah, dan juga pembagian kewenangan dalam menangani banjir di Jabodetabek, Puncak dan Cianjur, untuk target jangka menengah dan jangka panjang.

"Kita sebetulnya sudah memiliki Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang pengembangan kawasan Jabodetabek-Puncak dan Cianjur. Melalui rapat yang dilakukan dengan Kemendagri, kita ingin mendorong optimalisasi kelembagaan, namanya Badan Kerja sama Pemerintah Daerah Jabodetabek-Puncur yang diketuai Gubernur DKI Jakarta," terang Felix.

Banjir Lebak, 4 Lokasi Penambangan Emas Ilegal Disegel

"Sehingga, dalam penanganan untuk jangka panjang ini, kita harapkan Badan Kerja Sama Antar Daerah ini yang memiliki peran penting. Mereka harus jadi ujung tombak penanganan banjir. Sementara Pemerintah Pusat hanya back-up sesuai kewenangannya, misalkan dalam konteks penataan sungai atau normalisasi sungai," imbuhnya.

Felix menambahkan, saat ini Bappenas dan Kemdagri bersama Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan juga 12 kabupaten/kota yang ada di Jabodetabek-Puncur tengah merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan, memetakan daerah-daerah yang terdampak bencana dan punya potensi terkena bencana di aliran sungai, sinkronisasi program tata ruang, sampai dengan pembiaayaan.

"Secara garis besar, kami tempatkan penanganan kawasan Jabodetabek-Puncur ini dalam RPJMN 5 tahun," tandas Felix.



Sumber: BeritaSatu.com