Ketum PAN Zulkifli Hasan Mangkir dari Pemeriksaan KPK
INDEX

BISNIS-27 541.037 (-2.19)   |   COMPOSITE 6389.83 (-67.98)   |   DBX 1207.48 (-6.95)   |   I-GRADE 186.044 (-1.8)   |   IDX30 536.499 (-4.06)   |   IDX80 144.214 (-1.63)   |   IDXBUMN20 435.358 (-10.84)   |   IDXESGL 149.259 (-0.62)   |   IDXG30 145.988 (-1.78)   |   IDXHIDIV20 471.745 (-3.45)   |   IDXQ30 152.642 (-1.01)   |   IDXSMC-COM 293.915 (-4.87)   |   IDXSMC-LIQ 367.505 (-7.32)   |   IDXV30 148.997 (-3.22)   |   INFOBANK15 1075.9 (-4.86)   |   Investor33 460.647 (-2.84)   |   ISSI 189.211 (-2.58)   |   JII 668.85 (-10.91)   |   JII70 234.095 (-3.95)   |   KOMPAS100 1287.09 (-14.11)   |   LQ45 998.257 (-9.21)   |   MBX 1767.88 (-20.12)   |   MNC36 340.661 (-2.42)   |   PEFINDO25 338.558 (0.19)   |   SMInfra18 329.085 (-4.86)   |   SRI-KEHATI 393.501 (-2.17)   |  

Ketum PAN Zulkifli Hasan Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Kamis, 16 Januari 2020 | 20:09 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (16/1/2020). Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014 dengan tersangka PT. Palma Satu, anak usaha dari grup PT. Duta Palma Group. Saat kasus suap ini terjadi, Zulhas merupakan Menteri Kehutanan.

"Untuk pak Zulkifli Hasan, hari ini tidak hadir," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Ali Fikri memastikan surat pemanggilan telah dilayangkan tim penyidik ke alamat Zulhas sesuai data yang dimiliki KPK. Namun, hingga kini Zulhas tidak menyampaikan keterangan apapun kepada penyidik atas ketidakhadirannya dalam pemeriksaan hari ini.

"Sampai tadi belum ada konfirmasi yang bersangkutan kenapa tidak hadir," katanya.

Atas ketidakhadirannya hari ini, tim penyidik memastikan menjadwalkan ulang pemeriksaan Zulhas. Ali Fikri mengatakan jadwal pemeriksaan ulang terhadap Zulhas akan ditetapkan penyidik dalam beberapa hari ini.

"Penyidik akan panggil ulang. Beberapa hari ke depan kita akan panggil ulang," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan anak usaha PT Duta Palma Group, PT Palma Satu sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014. Selain korporasi, KPK juga menetapkan pemilik PT Darmex Group/ PT Duta Palma, Surya Darmadi dan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta. Penetapan tersangka terhadap ketiga pihak tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap alih fungsi hutan Riau yang sebelumnya menjerat Annas Maamun selaku Gubernur Riau dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung serta Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau Edison Marudut Marsadauli Siahaan.

Surya Darmadi bersama-sama Suheri diduga menyuap Annas Maamun sebesar Rp 3 miliar melalui Gulat Manurung. Suap itu diberikan terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan.

Kasus suap ini bermula dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) nomor 673/2014 yang ditandatangani Menhut saat itu, Zulkifli Hasan pada 8 Agustus 2014. SK Zulhas tersebut tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektare; perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 ha; dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 ha di Provinsi Riau. SK Menhut tersebut diserahkan Zulkifli kepada Annas Maamun saat peringatan HUT Riau pada 9 Agustus 2014.

Dalam pidatonya di peringatan tersebut, Zulhas mempersilakan masyarakat melalui Pemprov Riau untuk mengajukan permohonan revisi jika terdapat daerah atau kawasan yang belum terakomodir dalam SK tersebut.

Atas pidato Zulhas, Annas Maamun memerintahkan SKPD terkait untuk menelaah kawasan hutan dalam peta yang menjadi lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut. Suheri yang mengurus perizinan terkait lahan perkebunan mllik Duta Palma Group langsung mengirimkan surat kepada Annas Maamun selaku Gubernur Riau untuk memintanya mengakomodir lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening, PT Seberida Subur yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dalam RTRW Provinsi Riau. Annas Maamun segera menindaklanjuti permintaan tersebut dan memerintahkan bawahannya untuk 'membantu dan mengadakan rapat'.

Annas Maamun kemudian membuat disposisi yang isinya memerintahkan Wakil Gubernur Riau saat itu untuk segera mengadakan rapat bersama SKPD terkait. Sebulan kemudian atau September 2014, Surya Darmadi, Suheri, Gulat Manurung dan SKPD Pemprov Riau menggelar pertemuan untuk membahas permohonan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan atas kawasan perkebunan milik Duta Palma Group atau dengan kata lain agar wulayah perkebunan itu dikeluarkan dari peta kawasan hutan di Riau.

Untuk memuluskan hal ini, Surya Darmadi diduga menawarkan fee kepada Annas Maamun melalui Gulat Manurung jika areal perkebunan perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan; Berikutnya, dalam sebuah rapat di kantor Gubernur, Annas Maamun memerintahkan bawahannya yang bertugas di Dinas Kehutanan untuk memasukan lahan atau kawasan perkebunan yang diajukan oleh tersangka Suheri Terta dan Surya Darmadi dalam peta Iampiran surat Gubernur yang telah ditandatangani sehari sebelumnya.

Setelah perubahan peta tersebut ditandatangani Annas Maamun, Suheri diduga menyerahkan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Gulat Manurung untuk diberikan kepada Annas. Uang tersebut diberikan agar Annas Maamun memasukan lokasi perkebunan Duta Paa Group yang dimohonkan tersangka Suheri dan Surya Darmadi ke dalam Peta Lampiran Surat Gubernur Riau tanggal 17 September 2014 tentang Revisi Usulan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan Riau di Provinsi Riau. Dengan surat Gubernur Riau tersebut diduga selanjutnya perusahaan-perusahaan itu dapat mengajukan Hak Guna Usaha untuk mendapatkan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebagai syarat sebuah perusahaan melakukan ekspor kelapa sawit ke luar negeri.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sementara Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pakar Sebut Kasus Wahyu Setiawan Mengarah Penipuan

Wahyu menjanjikan sesuatu hal yang tidak dapat dipenuhinya.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Penanganan Banjir, Bappenas Dorong Kerja Sama Lintas Sektor

Badan kerja sama Pemda Jabodetabek-Puncur harus jadi ujung tombak penanganan banjir.

NASIONAL | 16 Januari 2020

BMKG: Curah Hujan Berkurang, Waspadai Hujan Lokal

Tetap perlu diwaspadai potensi hujan sedang dan lebat di beberapa wilayah yang bersifat lokal.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Kawasan Industri Jababeka Raih Proper Hijau

Jababeka menjadi satu-satunya kawasan industri yang berhasil mendapatkan Proper Hijau.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Kasus Asabri, Polri: Masih Diselidiki

Mabes Polri masih menyelidiki dugaan korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Polisi Tetapkan 5 Tersangka Investasi Bodong MeMiles

Selain mengejar tersangka baru polisi juga menyita sejumlah barang bukti milik tersangka dan anggota MeMiles.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Yudi Purnomo Pastikan Tak Ada Pegawai KPK yang Disebut Masinton

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap memastikan tidak ada pegawai Lembaga Antikorupsi bernama Novel Yudi Harahap.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Hakim Jamaluddin Sering Bertemu Tersangka Eksekutor

Putra almarhum Jamaluddin, Rajif sering melihat tersangka Jefri PRatama bertandang ke rumah ayahnya.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Pasar Positif, BNI AM Luncurkan Reksadana

Putut yakin bahwa risiko dari terjadinya resesi mulai berkurang setelah data-data ekonomi dunia tidak seburuk seperti yang dikhawatirkan.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Ada Kerajaan di Blora, Ganjar: Itu untuk Pariwisata

Menurut Gubernur Jawa Tengah Keraton Djipang berorientasi untuk pariwisata.

NASIONAL | 16 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS