Tim Hukum PDIP Beberkan Dosa Oknum Penyidik ke Dewan Pengawas KPK
INDEX

BISNIS-27 532.645 (8.39)   |   COMPOSITE 6373.41 (16.42)   |   DBX 1200.38 (7.1)   |   I-GRADE 185.572 (0.47)   |   IDX30 530.591 (5.91)   |   IDX80 143.3 (0.91)   |   IDXBUMN20 436.746 (-1.39)   |   IDXESGL 146.832 (2.43)   |   IDXG30 145.313 (0.68)   |   IDXHIDIV20 465.476 (6.27)   |   IDXQ30 150.721 (1.92)   |   IDXSMC-COM 298.62 (-4.71)   |   IDXSMC-LIQ 374.87 (-7.37)   |   IDXV30 150.9 (-1.9)   |   INFOBANK15 1063.78 (12.11)   |   Investor33 452.728 (7.92)   |   ISSI 189.451 (-0.24)   |   JII 667.742 (1.11)   |   JII70 234.615 (-0.52)   |   KOMPAS100 1279.35 (7.74)   |   LQ45 988.752 (9.51)   |   MBX 1764.22 (3.66)   |   MNC36 335.71 (4.95)   |   PEFINDO25 340.233 (-1.68)   |   SMInfra18 325.434 (3.65)   |   SRI-KEHATI 386.573 (6.93)   |  

Tim Hukum PDIP Beberkan Dosa Oknum Penyidik ke Dewan Pengawas KPK

Kamis, 16 Januari 2020 | 20:21 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menemui Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK C1, Jakarta Selatan, Kamis (16/1) sore. Dewas KPK diwakili oleh qnggota Dewas KPK Albertina Ho.

Dalam pertemuan ini, Tim Hukum DPP PDIP membeberkan banyaknya kejanggalan yang dilakukan oleh oknum penyidik KPK.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta seusai menemui Albertina. Setidaknya ada tujuh tuntutan yang diajukan Wayan Cs kepada Dewas KPK untuk ditindaklanjuti.

"Poin pertama, kami menekankan apa bedanya penyidikan dan penyelidikan. Apa bedanya ? Penyelidikan adalah pengumpulan bukti-bukti. Penyidikan kalau sudah ada tersangka. Jadi, tahapannya yang awal dan tengah," kata Wayan.

Wayan pun memperkarakan ketika KPK menggelar OTT terhadap Wahyu Setiawan bersama tujuh orang lainnya pada Rabu (8/1). Di mana, sehari selanjutnya pada Kamis (9/1), ada orang dari tim penyelidik KPK mendatangi kantor DPI Perjuangan.

"Ada orang yang mengaku dari KPK tiga mobil bahwa dirinya punya surat tugas untuk penggeledahan tetapi ketika diminta untuk dilihat, mereka hanya mengibas-ngibaskan," ungkap Wayan.

Anggota Komisi III DPR ini pun menanyakan apakah surat penggeledahan yang dibawa tim KPK di Kantor PDI Perjuangan adalah surat resmi dari Dewas KPK. Sebab, Wayan mengacu kepada UU KPK Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, dalam penggeledahan harus izin Dewas.

"Betul atau tidak itu surat izin. Kalau kami mengikuti proses ini sejak pembuatan undang-undang korupsi sampai KPK, sudah pasti bukan surat izin penggeledahan. Karena pada hari itu pagi itu jam 06.45 WIB, belum ada orang berstatus tersangka. Kalau belum berstatus tersangka berarti masih tahap penyelidikan," ungkap Wayan.

Maka itu, I Wayan menilai dalam proses penyelidikan tidak boleh adanya upaya paksa penggeledahan. "Apa itu upaya paksa? Menyita, menggeledah. Kalau dia kibas-kibas bawa surat penggeledahan, pasti patut dipertanyakan surat benar dianggap surat penggeledahan atau tidak," ujar Wayan.

Wayan juga menambahkan terkait Juru Bicara KPK yang menyebut bahwa lembaga antirasuah itu bukan untuk melakukan penggeledahan. Wayan menanyakan petugas KPK yang datang ke DPP PDI Perjuangan, apakah inisiatif sendiri tanpa perintah.

"Bayangkan, bagaimana bisa seorang petugas bisa menyelonong ke sana kemudian mengaku membawa surat penggeledahan, lalu tiba-tiba humas mengatakan itu bukan surat penggeledahan," kata Wayan.

Sementara itu, Koordinator Tim Lawyer DPP PDIP Teguh Samudera menerangkan, apa yang dilakukan oknum KPK itu sebagai upaya adanya perbuatan melawan hukum.

"Ini adalah proses yang harus kami jalani kan hari ini. Bahwa kami sebagai kuasa hukum DPP PDI Perjuangan, kami menjadi korban tentang perbuatan melawan hukum, perbuatan yang tidak etis sehingga sangat mengancam nama baik, kredibilitas dan ada skenario untuk menghancurkan PDI Perjuangan," tegas Teguh.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Skema Berubah, Penyaluran Dana BOS Diminta Lebih Transparan

Kini, dana BOS dari pemerintah pusat yakni Kementerian Keuangan (Kemkeu) langsung disalurkan kepada sekolah.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Ketum PAN Zulkifli Hasan Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Zulkifli Hasan mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (16/1/2020).

NASIONAL | 16 Januari 2020

Pakar Sebut Kasus Wahyu Setiawan Mengarah Penipuan

Wahyu menjanjikan sesuatu hal yang tidak dapat dipenuhinya.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Penanganan Banjir, Bappenas Dorong Kerja Sama Lintas Sektor

Badan kerja sama Pemda Jabodetabek-Puncur harus jadi ujung tombak penanganan banjir.

NASIONAL | 16 Januari 2020

BMKG: Curah Hujan Berkurang, Waspadai Hujan Lokal

Tetap perlu diwaspadai potensi hujan sedang dan lebat di beberapa wilayah yang bersifat lokal.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Kawasan Industri Jababeka Raih Proper Hijau

Jababeka menjadi satu-satunya kawasan industri yang berhasil mendapatkan Proper Hijau.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Kasus Asabri, Polri: Masih Diselidiki

Mabes Polri masih menyelidiki dugaan korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Polisi Tetapkan 5 Tersangka Investasi Bodong MeMiles

Selain mengejar tersangka baru polisi juga menyita sejumlah barang bukti milik tersangka dan anggota MeMiles.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Yudi Purnomo Pastikan Tak Ada Pegawai KPK yang Disebut Masinton

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap memastikan tidak ada pegawai Lembaga Antikorupsi bernama Novel Yudi Harahap.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Hakim Jamaluddin Sering Bertemu Tersangka Eksekutor

Putra almarhum Jamaluddin, Rajif sering melihat tersangka Jefri PRatama bertandang ke rumah ayahnya.

NASIONAL | 16 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS