Kolaborasi Gerakan Pemberantasan Korupsi Harus Diperkuat

Kolaborasi Gerakan Pemberantasan Korupsi Harus Diperkuat
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) menarik tirai selubung logo KPK pada acara peresmian penggunaan Gedung KPK di Jalan Kuningan Persada, Kavling C4, Jakarta Selatan, 29 Desember 2015. Antara/Widodo S Jusuf
Bernadus Wijayaka / BW Kamis, 16 Januari 2020 | 20:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Semangat memberantas korupsi tidak boleh kendur. Para pegiat antikorupsi harus terus memperkuat jejaring di berbagai elemen masyarakat. Selanjutnya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan wakil-wakil legislatif yang memiliki kesamaan nilai.

“Korupsi menjadi musuh bersama sehingga kolaborasi mutlak dibutuhkan. Dalam hal ini perempuan harus mengambil bagian secara aktif karena akan menjadi pihak yang paling rentan terkena dampak korupsi. Pada dasarnya kita semua akan terkena dampaknya bila korupsi terus merajalela,” kata Anita Wahid, pegiat Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA), dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2020).

Gerakan kolaborasi juga diharapkan datang dari kelompok muda yang akan menentukan masa depan Indonesia. Selain semangat dan idealisme tinggi yang mereka miliki, kaum muda Indonesia saat ini juga saling terhubung dengan lebih mudah melalui berbagai sarana komunikasi.

“Anak muda harus ikut mengawal pemberantasan korupsi, agar di hari tua nanti kita punya kesempatan untuk melihat Indonesia yang makmur dan sejahtera,” ujar William Aditya Sarana, anggota DPRD DKI yang masuk golongan anak muda.

Relevansi, kepedulian, dan komitmen generasi muda terhadap keberlangsungan pemberantasan korupsi harus didengar dan terus membesar. Langkah ini memerlukan stamina, keberlanjutan gerakan, dan konsistensi komitmen. Hal ini sangat penting karena akan banyak tantangan dan gangguan sepanjang perjalanan. “Politik akan selalu dinamis karena harus berkompromi, tetapi nilai-nilai antikorupsi pantang dikompromikan,” tegas William.

Dihubungi terpisah, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Ade Iva Murti mengatakan, nilai-nilai antikorupsi harus ditanamkan sejak awal oleh keluarga.

“Jangan sampai kita memikirkan bagaimana cara memberantas korupsi, tetapi kita tidak tahu apa yang ditanamkan pada anak supaya di masa depan mereka tidak tergoda untuk melakukannya,” katanya.

Penelitian yang dilakukan Ade Iva dan teman-temannya pada 2015-2016 memperlihatkan bahwa keluarga sangat berperan membentuk karakter berintegritas pada diri anak, dimulai dari penanaman nilai kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan dan tanggung jawab. Itu sebab pentingnya merangkul berbagai pihak, termasuk anak balita, remaja sampai mereka dewasa, dalam berkolaborasi membersihkan negeri kita dari korupsi.

Bvitri Susanti, ahli hukum tata negara yang juga aktivis PIA memandang perlunya evaluasi terhadap upaya pemberantasan korupsi, tetapi tidak dengan melakukan lompatan logika untuk langsung menyasar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kelembagaan. Semua lembaga terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, serta seluruh peraturan soal korupsi, harus dilihat secara keseluruhan.

“Banyak yang harus dibenahi untuk membuat pemberantasan korupsi efektif. Misalnya membuat UU Penyadapan sesuai dengan perintah UU Mahkamah Konstitusi, atau membenahi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar sesuai dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi,” ujar Bvitri.



Sumber: Suara Pembaruan