Pancasila Representasikan Nilai-nilai Kekhalifahan

Pancasila Representasikan Nilai-nilai Kekhalifahan
Monumen Pancasila Sakti. ( Foto: Antara )
/ BW Kamis, 16 Januari 2020 | 07:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Guru besar Fakultas Adab dan Humaniora dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Oman Fathurahman, menjelaskan ideologi Pancasila telah mengandung keseluruhan nilai-nilai kekhalifahan.

"Sesungguhnya kan lima sila dalam Pancasila sudah merepresentasikan keseluruhan nilai kekhalifahan yang disebut dalam teks-teks agama, khususnya Alquran. Kalau Pancasila itu bisa diwujudkan secara paripurna oleh para pemimpin kita, saya yakin tidak akan ada lagi pemikiran untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Ia menjelaskan, dalam tradisi Islam, kata khalifah itu punya dua makna. Pertama, khalifah secara umum, yakni manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah menyebut Nabi Adam sebagai seorang khalifah yang diturunkan, seperti dijelaskan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 30.

Kedua, Khalifah secara khusus, yakni dimaksudkan dalam konteks pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama dan negara.

Dalam sejarah kesultanan di Nusantara, para sultan banyak yang menggunakan gelar Khalifatullah fil Ardh atau Khalifah di muka bumi, yang bisa dianggap mengandung dua arti sekaligus, baik sebagai manusia sempurna (insan kamil) makhluk Tuhan, maupun sebagai Raja, wakil Tuhan untuk mengelola bumi.

"Apa pun makna khalifah yang dirujuk, jelas bahwa misi Tuhan menjadikan manusia atau pemimpin sebagai khalifah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi semesta," katanya.

Namun demikian, menurutnya, seiring dengan perkembangan zaman dan makin beragamnya kebudayaan manusia, termasuk beragamnya sebutan pemimpin dan sistem pemerintahan, maka makna khalifah ini perlu dimaknai secara substantif dalam konteks masing-masing, termasuk dalam konteks Indonesia.

"Makna substantif yang tidak boleh hilang adalah khalifah sebagai pengemban kemaslahatan dan keadilan. Karenanya, semua pemimpin Indonesia harus bisa mewujudkan kemaslahatan dan keadilan itu sebagaimana menjalankan praktik agama juga harus dipahami sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan kemaslahatan bernegara," katanya.

Pria yang juga anggota The Islamic Manuscript Association (TIMA), di Cambridge University, Inggris itu juga menyampaikan, cara paling efektif untuk mengajak masyarakat untuk menangkal ideologi lain yang bertentangan dengan prinsip NKRI adalah dengan memberikan contoh dengan berbuat adil dan wujudkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.



Sumber: ANTARA