Mantan PPK Klaim Perusahaan Wawan Tidak Ikut Proyek Alkes di Tangsel

Mantan PPK Klaim Perusahaan Wawan Tidak Ikut Proyek Alkes di Tangsel
Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ( Foto: Antara/Asep Fatulrahman )
Fana Suparman / AO Kamis, 16 Januari 2020 | 23:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan PNS sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan alat kesehatan (alkes) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Mamak Jamak Sari mengklaim PT Bali Pacific Pragama milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan tak pernah mengikuti lelang proyek pengadaan Alkes Tangsel APBD-P Tahun Anggaran 2012.

Hal tersebut disampaikan Mamak Jamak Sari saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Wawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/1/2020).

"Saat lelang tidak ada nama Bali Pacific (PT Bali Pacific Pragama), nggak ada nama itu," kata Mamak Jamak Sari.

Dikatakan, saat itu ada sejumlah paket proyek alkes Tangsel dengan total anggaran lebih dari Rp 20 miliar. Saat itu ada enam perusahaan yang ikut lelang proyek, tetapi tak ada PT Bali Pacific Pragama. Dari enam perusahaan yang ikut lelang itu, salah satunya adalah PT Mikkindo Adiguna Pratama.

"Adanya perusahaan yang dibawa pak Dadang (pengusaha Dadang Prijatna)," kata mantan terpidana kasus Alkes Tangsel itu.
Mamak sendiri mengaku baru mengetahui PT Bali Pacific Pragama milik Wawan saat kasus yang menjeratnya bergulir di tahap penyidikan KPK.

"Saya tahu belakangan," katanya.

Mamak mengakui, perusahaan yang memenangkan lelang proyek adalah PT Mikkindo Adiguna Pratama. Hal tak jauh berbeda juga disampaikan mantan Panitia Pengadaan Alat Kedokteran Puskesmas Kota Tangsel 2012, Ilham Bisri. Dikatakan, kemenangan PT Mikkindo Adiguna Pratama tak luput dari intervensi Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, Dadang.

"Ada dari Kepala Dinas pak Dadang. Dari mulai awal proses pengadaan sudah diminta koordinasi sama Pak Dadang Prijatna. Ya saya lakukan koordinasinya di Serang di tempat pak Dadang," kata Ilham saat bersaksi.

Ilham mengklaim tak mengetahui hubungan PT Mikkindo Adiguna Pratama dengan Wawan. Dikatakan, terdapat daftar nama paket pengadaan yang disebut dengan istilah plotting yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Daftar paket-paket pengadaan itu yang akan dimenangkan.

"Betul pak," kata Ilham.

Diketahui, Wawan didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan mengatur proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada APBD TA 2012 dan APBD-P TA 2012 dan mengarahkan pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2012 serta mengatur dan mengarahkan pelaksanaan Pengadaan Alkes Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBD-P TA 2012.

Atas tindak pidana tersebut, Wawan didakwa menguntungkan diri sendiri orang lain dan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 94,2 miliar. Selain itu, Wawan juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil korupsinya dengan nilai mencapai lebih dari Rp 500 miliar.



Sumber: Suara Pembaruan