Kasus Wahyu Setiawan, DKPP Ingatkan KPU soal Pengendalian Internal dan Tertib Administrasi

Kasus Wahyu Setiawan, DKPP Ingatkan KPU soal Pengendalian Internal dan Tertib Administrasi
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggera Pemilu (DKPP) Ida Budhiati. ( Foto: Beritasatu.com/Yustinus Paat )
Yustinus Paat / AO Jumat, 17 Januari 2020 | 00:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan dua hal kepada ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan para komisioner sebagai buntut dari kasus suap Komisioner Wahyu Setiawan dalam proses penetapan penggantian antarwaktu (PAW) caleg terpilih PDIP di dapil Sumatera Selatan I. Kedua hal tersebut terkait pengendalian internal KPU dan tertib administrasi.

"DKPP mengingatkan pihak terkait, Ketua dan anggota KPU, untuk mengefektifkan sistem pengendalian internal sesuai Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019," ujar Majelis Hakim Sidang selaku anggota DKPP Ida Budhiati saat membacakan sikap DKPP dalam perkara Nomor 01-PKE-DKPP/I/2020 ini digelar di ruang sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat pada Kamis (16/1/2020).

Ida mengatakan, DKPP memandang Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 merupakan sistem pengendalian internal sebagai sarana kontrol bagi setiap anggota. Namun, kata dia, dalam kasus Wahyu, sistem pengendalian internal ini tidak berjalan dengan baik.

"Teradu (Wahyu Setiawan) bebas melakukan pertemuan dengan peserta pemilu di luar kantor dan aktivitas tersebut dilaporkan kepada KPU dan anggota lainnya. Namun, ketua dan anggota lainnya tidak mengingatkan bahwa tindakan teradu telah melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2011, bahkan terhadap Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019," terang dia.

DKPP, kata Ida, menilai Ketua dan anggota KPU terkesan melakukan pembiaran terhadap Wahyu Setiawan untuk bertemu peserta pemilu. Ketua dan anggota KPU, kata dia, tanpa berusaha mencegah bahwa pertemuan Wahyu dengan peserta pemilu di luar kantor sekretarian jenderal KPU merupakan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Lebih lanjut, Ida mengatakan DKPP juga mengingatkan ketua dan anggota KPU karena tidak mengindahkan perintah majelis DKPP, menyerahkan bukti dokumen berupa notulensi rapat pleno pengambilan keputusan untuk merespon surat permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung dari PDIP.

"DKPP perlu mengingatkan pihak terkait, ketua dan anggota KPU agar tertib administratif yang mencerminkan profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggara pemilu," pungkas Ida.

DKPP telah memberhentikan tetap Wahyu Setiawa dari Komisioner KPU RI karena telah melanggar kode etik dan sumpah jabatan sebagai penyelenggara Pemilu. DKPP berpandangan Wahyu secara nyata melanggar Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan Pasal 15 Peraturan DKPP nomor 2/2011 tentang kode etik dan pedoman perilaku yang berbunyi menghindari pertemuan yang dapat menimbukkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu.

Ketentuan tersebut lebih lanjut diterjemahkan lewat Pasal 75 ayat (1) huruf g, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Privinsi, Kabupaten/Kota yang menegaskan larangan untuk tidak melakukan pertemuan dengan peserta pemilu, tim kampanye di luar kantor sekretariat jenderal KPU, serta sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau di luar kedinasan lainnya.

Diketahui, Perkara Nomor 01-PKE-DKPP/I/2020 diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI, yaitu Abhan, Ratna Dewi Pettalolo, Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja dan Mochammad Afifuddin. Teradunya adalah Wahyu Setiawan yang diadukan karena diduga meminta atau menerima hadiah untuk meloloskan Calon Legislatif (Caleg) Pergantian Antar Waktu (PAW) dari PDI Perjuangan.

Ketua KPU dan para Komisioner KPU merupakan pihak terkait.

Pengaduan yang dilakukan oleh para Pengadu ini diterima DKPP setelah Wahyu ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 8 Januari 2020. Dalam pokok aduannya, para Pengadu menyebut Wahyu telah melanggar sumpah jabatan dan prinsip mandiri serta tidak bersikap profesional berkaitan dengan tindakannya tersebut.

 



Sumber: Suara Pembaruan