Kejagung Diminta Jerat Tersangka Jiwasraya dengan UU TPPU

Kejagung Diminta Jerat Tersangka Jiwasraya dengan UU TPPU
Ilustrasi Jiwasraya. ( Foto: Antara / Galih Pradipta )
Fana Suparman / YUD Jumat, 17 Januari 2020 | 19:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung diminta tidak ragu menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap lima tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Penerapan TPPU penting untuk memaksimalkan memulihkan kerugian keuangan negara dari korupsi Jiwasraya yang sejauh ini ditaksir mencapai Rp 13,7 triliun.

"Apabila ada barang arau properti yang dibeli dari hasil korupsi yang sudah ada di tangan orang lain itu bisa ditelusuri. Dan orang lain yang menguasai itu bisa kita kenakan atau minimal diperiksa melalui TPPU dulu. Itu adalah upaya optimal untuk mencari uang hasil kejahatannya. Itu penting karena yang kita butuhkan sekarang bagaimana caranya mengembalikan atau melacak yang hampir 14 triliun itu. Jadi harus sejak awal," kata Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih.

Hal itu dipaparkan Yenti dalam bedah buku dan diskusi 'Menjerat Gus Dur, Menjebak Jokowi: Belajar dari Bulog Gate, Ke Mana BUMN Gate Era Jokowi Berujung?' di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Diketahui, Kejagung menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Lima tersangka itu, yakni Komisaris Utama PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram), Heru Hidayat serta mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo. Kemudian mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan. Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Yenti menyatakan, UU Pencucian Uang seharusnya dapat diterapkan bersamaan dengan penerapan UU Tipikor. Menurutnya, ketika para tersangka diduga menerima uang hasil korupsi dan menggunakan uang tersebut, UU Pencucian Uang sudah dapat diterapkan.

"Harus diketahui sejak kapan yang bersangkutan melakukan korupsi ini, menikmati hasil korupsi setelah waktu dia melakukan korupsi, dia menerima dan kapan uang itu mengalir, itu TPPU," kata Yenti yang juga Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah kendaraan mewah dan aset atau barang berharga lainnya dari penggeledahan sejumlah lokasi terkait kasus ini.

Yenti menilai kerugian keuangan negara yang hampir mencapai Rp 14 triliun tidak mungkin hanya berubah bentuk menjadi kendaraan mewah. Untuk itu, Yenti mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas dan membongkar pihak-pihak lain yang terlibat dan melacak aliran dana dari kasus ini, termasuk yang sudah berubah bentuk. Bahkan, Yenti mendorong Kejaksaan Agung membangun kerja sama internasional untuk melacak aliran dana tersebut.

"Kita dorong penegak hukum untuk melihat kalau masih ada aktor intelektual untuk dibongkar atau ada orang lain yang terlibat atau orang yang sekarang ini menguasai uang aliran hasil kejahatan Jiwasraya agar bisa optimal rampas harta kekayaan meskipun di luar negeri sekalipun. Kita sudah punya sarana peraturannya," tegasnya.

Yenti menyatakan, kasud Jiwasraya ini momentum bagi Kejagung untuk menunjukkan kualitasnya. Dengan pengusutan secara tuntas dan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, Kejaksaan dapat membuktikan kemampuannya menangani kasus korupsi.

"Ini waktunya untuk Kejaksaan Agung membuktikan bahwa dia sebagai penyidik korupsi bisa atau bahkan berlomba tidak kalah dengan KPK," katanya.

Tak hanya menerapkan UU Pencucian Uang, Kejaksaan Agung juga didorong bekerja sama dengan Ditjen Pajak untuk menerapkan UU Pajak. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meyakini para pihak yang menikmati aliran dana dari korupsi Jiwasraya tak akan melaporkan penerimaan tersebut dalam laporan p tahunan mereka. Pihak-pihak tersebut, katanya dapat dipidana dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda 400 persen.
"Kalau ingin memiskinkan koruptor di saat bersamaan lakukan penyidikan pajak," katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan