Menkumham Pacu Ditjen AHU Susun Rencana Program
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menkumham Pacu Ditjen AHU Susun Rencana Program

Sabtu, 18 Januari 2020 | 08:30 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly membuka Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum (AHU) di Yogyakarta, Kamis (16/1/2020).

Dalam sambutannya, Yasonna mengatakan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai unit eselon I dengan layanan publik terbanyak di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) sejumlah 97 layanan.

Ditjen AHU juga merupakan garda terdepan dalam usaha peningkatan peringkat EODB baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama dalam layanan pendirian badan usaha, jaminan fidusia, pendaftaran kurator dan penunjukan kurator negara dalam menangani kepailitan.

“Ditjen AHU juga memiliki peran besar dalam mendukung penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja dan kemudahan berusaha dalam bentuk omnibus law. Khususnya dalam klaster kemudahan berusaha dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK), yaitu pembentukan badan usaha pedesaan (Bundes) dan badan hukum perseorangan,” kata Yasonna, dalam keterangan persnya, Sabtu (18/1/2020).

Peningkatan peringkat EODB dan penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja, kata Yasonna, bisa membuka keran investasi baik dari luar maupun dalam negeri. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyederhanaan alur pengesahan PT, peningkatan validitas produk hukum melalui digital signature yang tersertifikasi dan penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik melalui aksesi Konvensi Apostille.

“Kita juga dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi model law yang akan mendukung penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja. Seperti UNCITRAL model law terkait secured transactions, small micro enterprises (SMEs) dan cross border insolvency,” ujarnya.

Dia menjelaskan, peningkatan intensitas arus investasi di Indonesia merupakan hal penting, namun peningkatan tersebut juga harus dibarengi dengan usaha ensuring security agar Indonesia tidak dimanfaatkan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT).

Salah satunya dengan menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).
“Dalam waktu dekat ini tim assessor MER FATF akan melaksanakan on site visit. Untuk itu, Ditjen AHU perlu mempersiapkan diri untuk memenuhi rekomendasi FATF yang diimplementasikan dalam 46 rencana aksi,” tegas Yasonna.

Dia meminta aksi yang menjadi tanggung jawab Ditjen AHU seperti terkait dengan Mutual Legal Assistance (MLA), pembinaan dan pengawasan notaris serta regulasi Badan hukum termasuk pengawasan Beneficial Ownership (BO).

Selain itu, Indonesia melalui Ditjen AHU juga perlu menguatkan kerjasama dengan negara anggota konvensi anti korupsi (United Nations Convention Against Corruption), konvensi tindak pidana terorganisir (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) dan Drugs Convention.

“Untuk memaksimalkan rencana kerja tersebut, perlu ditunjang dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan ditempatkan pada posisi yang tepat (the right man in the right place) serta memiliki kompetensi yang spesifik. Dengan demikian, kebijakan pemerintah untuk mendorong peralihan jabatan fungsional saat ini sudah tepat guna mewujudkan ASN yang profesional,” jelasnya.

Selain itu, Yasonna menjelaskan bahwa Ditjen AHU perlu serius mengembangkan sistem teknologi informasi (IT) dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan yang ada di Ditjen AHU sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan tersebut ditunjang dengan bandwidth (jaringan) yang lebih baik.

Lebih jauh, Yasonna menyampaikan saat ini Kemenkumham dalam proses merealisasikan kebijakan pemerintah melalui persiapan alih tugas jabatan struktural menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

Salah satu tahapan yang sedang dilakukan adalah pengusulan JFT baru seperti analis hukum, mengingat masing-masing unit eselon I memiliki karakteristik yang spesifik, maka silahkan setiap unit membuat JFT yang sesuai dengan karakteristiknya.

“JFT-JFT tersebut juga harus dibekali dengan practical skills melalui pelatihan-pelatihan, seperti penyusunan kontrak, hukum perdata, hukum acara perdata, kepailitan untuk JFT Kurator Keperdataan,” tutupnya.

Sementara, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R Muzhar, mengatakan, kegiatan ini tidak hanya sekadar menjadi forum untuk merefleksikan kinerja Ditjen AHU selama tahun anggaran 2019, melainkan juga akan dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran ide dan gagasan untuk menyusun Action Plan Ditjen AHU Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan action plan tersebut bertujuan untuk memastikan agar seluruh sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal termasuk peningkatan kemampuan ASN.

"Diharapkan dengan adanya keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan Rapat Kerja ini, sinergitas pelaksanaan Program AHU di tahun 2020 dapat semakin meningkat, sehingga setiap program kerja dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien dan strategis dalam mencapai tujuan dalam hal ini, termasuk pembentukan JFT kurator keperdataan, JFT PPNS, JFT Notariat, dan JFT Fidusia" ujarnya.

Pada tahun 2019, beberapa kinerja yang sudah dicapai Ditjen AHU sebagai berikut, pertama, memenangkan gugatan Churchill Mining dan Planet Mining di Forum Arbitrase Internasional ICSID sebesar Rp 18 triliun.

Kedua, pembebasan kasus Siti Aisyah yang sebelumnya belum pernah ditangani oleh Ditjen AHU. Ketiga, kasus Baiq Nuril yang mendapatkan amnesti sebagai bentuk pelaksanaan program nawacita Presiden dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan.

Keempat, meluncurkan aplikasi Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), Koperasi dan Beneficial Ownership.
Kelima, penandatanganan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana (Mutual Legal Assistance/MLA) dengan negara Swiss pada tanggal 4 Februari 2019 yang sekarang sudah dalam proses ratifikasi di DPR, serta MLA dengan Russia yang baru saja ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2019.

Keenam, penegasan status kewarganegaraan bagi lebih dari 1.700 warga keturunan Indonesia yang bermukim di wilayah perbatasan dan luar negeri sehingga mereka mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.

Pada tahun 2020, ada beberapa target kinerja yang ingin dicapai Ditjen AHU seperti membangun sistem keamanan data yang tersertifikasi dengan penggunaan digital signature pada SK dan surat keterangan yang diterbitkan Ditjen AHU, memprioritaskan penyusunan regulasi yang dapat mendukung pengembangan dunia usaha, seperti Omnibus Law, RUU Badan Usaha, RUU Fidusia, dan RUU Kepailitan, serta revitalisasi BHP sebagai wadah curator negara.

Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemkumham, Bambang Rantam Sariwanto, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R. Muzhar dan para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Dirjen AHU dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Yogyakarta, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Para Kepala BHP (Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar). Selain itu, juga dihadiri oleh ketua dan sekretaris BHP Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Pemkot Surabaya Ajukan Pengurangan Anggaran Belanja Lewat APBD Perubahan

Pemkot Surabaya mengajukan pengurangan anggaran belanja melalui APBD Perubahan 2021 menyusul anggaran belanja tak terduga selama pandemi Covid-19 naik 100%.

NASIONAL | 19 September 2021

Adu Kekayaan 2 Calon Panglima TNI

Terdapat dua calon Panglima TNI yang mencuat, yakni Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kasal Laksamana Yudo Margono. Berapa kekayaan harta mereka?

NASIONAL | 19 September 2021

LPSK Buka Pintu Perlindungan pada M Kece yang Diduga Dianiaya Irjen Napoleon

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyarankan M. Kece yang diduga dianiaya Irjen Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim untuk meminta perlindungan.

NASIONAL | 19 September 2021

Erick Thohir Ingin Jembrana Jadi Lumbung Pangan Bali

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir menginginkan Kabupaten Jembrana menjadi lumbung pangan bagi Provinsi Bali.

NASIONAL | 19 September 2021

Ali Kalora Tewas, Sahroni Ingin Mujahidin Indonesia Timur Dibasmi hingga ke Akarnya

Ahmad Sahroni menginginkan agar kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dibasmi hingga ke akarnya, usai tewasnya Ali Kalora.

NASIONAL | 19 September 2021

Ketua MPR: Tumpas KKB di Papua, Saatnya Turunkan Pasukan Terbaik

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa sudah waktunya negara menindak tegas KKB di Papua dengan menurunkan pasukan terbaik

NASIONAL | 19 September 2021

Gerindra Salurkan Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Banjir di Kalimantan Tengah

Bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya yang dibagikan ke lima wilayah terdampak banjir di provinsi Kalimantan Tengah.

NASIONAL | 19 September 2021

Waspada, 19 Provinsi Ini Berpotensi Terdampak Banjir Bandang

BMKG mengeluarkan peringatan kewaspadaan kepada 19 provinsi yang berpotensi terdampak banjir bandang.

NASIONAL | 19 September 2021

Irjen Napoleon Bonaparte Diduga Aniaya Muhammad Kece, Polri Dalami Motif

Polri masih dalami motifdugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kece, yang diduga dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte.

NASIONAL | 19 September 2021



TAG POPULER

# Myanmar


# Ali Kalora


# Mujahidin Indonesia Timur


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Pemkot Surabaya Ajukan Pengurangan Anggaran Belanja Lewat APBD Perubahan

Pemkot Surabaya Ajukan Pengurangan Anggaran Belanja Lewat APBD Perubahan

NASIONAL | 14 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings