Penghapusan Ujian Nasional, Bagaimana Nasib Bimbel Online?

Penghapusan Ujian Nasional, Bagaimana Nasib Bimbel Online?
Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), di Lab Komputer SMKN 1 Jakarta Pusat, Senin 25 Maret 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Feriawan Hidayat / FER Senin, 20 Januari 2020 | 17:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, telah menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar.

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Dari empat program pokok Merdeka Belajar tersebut, salah satu yang paling mengundang perhatian masyarakat luas adalah kebijakan penghapusan UN.

Seperti diketahui, UN memang tidak hanya menjadi momok bagi siswa, tapi juga bagi kalangan orang tua. Mereka rela berinvestasi lebih untuk memasukkan anaknya ke lembaga bimbingan belajar atau bimbel. Tujuannya, untuk mendapatkan angka terbaik di UN.

Tak heran jika kebijakan penghapusan UN ini lantas dikaitkan dengan keberlangsungan lembaga bimbel. Sebab, selama ini mereka menjadikan UN sebagai peluang untuk menggaet peserta bimbel.

Pun demikian, sejumlah lembaga bimbel mengaku siap beradaptasi dengan sistem baru, termasuk jika UN benar-benar dihapus pada 2021 mendatang.

Founder Kelas Pintar, Fernando Uffie, mengatakan, pihaknya melihat penghapusan UN bukan sebagai ancaman, namun justru sebaliknya.

"Sejak awal, yang kami 'sentuh' adalah pemahaman siswa terhadap konsep, melalui pemanfaatan teknologi untuk men-deliver kurikulum secara lebih personal dan terintegrasi. Jadi apapun metode pengukurannya, tidak jadi masalah," ujar Fernando Uffie kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Uffie menjelaskan, peran teknologi dalam dunia pendidikan sejatinya memang tidak hanya berfokus pada nilai akhir, tapi prosesnya. Teknologi harus bisa mencegah siswa dari kegagalan, baik secara akademis maupun non-akademis.

"Dua atau tiga tahun ke depan, orang tua tidak akan bertanya kenapa anak saya mendapat nilai 5. Tapi mereka akan bertanya kenapa pihak sekolah tidak memprediksi sebelumnya dan memberi tahu usaha pencegahannya. Saat itu tiba, kita bicaranya sudah analisa data," jelas Uffie.

Menurut Uffie, penghapusan UN dan penerapan kebijakan Merdeka Belajar secara umum, mestinya bukan sebuah ancaman bagi lembaga bimbel, paling tidak untuk solusi pendidikan berbasis teknologi seperti Kelas Pintar. Sebab, pada dasarnya kebijakan Merdeka Belajar sejalan dengan arah pengembangan pendidikan berbasis teknologi.

"Kelas Pintar menggunakan teknologi dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan baragam karakter siswa, baik itu visual, audio maupun kinesthetic (VAK). Tujuannya, untuk meningkatkan minat belajar dan menguatkan pemahaman siswa terhadap konsep dari materi yang dipelajarinya. Hal ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar yang berfokus pada penguatan literasi dan numerasi," tegas Uffie.



Sumber: BeritaSatu.com