Hadapi Illegal Drilling, SKK Migas dan Polri Perkuat Pengamanan Hulu Migas

Hadapi Illegal Drilling, SKK Migas dan Polri Perkuat Pengamanan Hulu Migas
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan Kapolri Idham Azis di Kantor SKK Migas, Jakarta, pada Senin 20 Januari 2020. (Foto: istimewa)
Jayanty Nada Shofa / JNS Senin, 20 Januari 2020 | 17:26 WIB

JAKARTA, Beritasatu.com - Menghadapi illegal drilling dan illegal tapping, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus memperkuat kerjasama dengan Polri dalam rangka meningkatkan koordinasi pengamanan operasi dan aset hulu migas.

Kerjasama ini diperkuat dengan kunjungan Kapolri Jenderal Idham Azis ke Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto di Kantor SKK Migas, Jakarta, pada Senin (20/01/2020).

Kunjungan ini menyorot potensi hulu migas di Indonesia yang masih besar. Sebab, dari 128 cekungan, 20 di antaranya berproduksi, 35 cekungan berstatus eksplorasi. Dengan ini, terdapat sebanyak 73 cekungan yang masih menanti untuk dieksplorasi.

Tak hanya itu, hulu migas adalah salah satu andalan sumber pemasukan negara dan berperan besar sebagai penggerak perekonomian nasional. Untuk mencapai target produksi 1 juta BOPD di tahun 2030, SKK migas tengah melakukan lima transformasi dan menerapkan empat strategi pencapaian. 

Di antaranya adalah peluncuran integrated operation center (IOC) dan one door service policy (ODSP).

Namun, sektor ini tengah menghadapi kendala seperti adanya illegal drilling dan illegal tapping yang mengganggu operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

"Kegiatan illegal ini menyebabkan gangguan investasi dan tidak optimalnya produksi migas nasional. Kegitan ini juga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara," ujar Dwi Soetjipto.

Dwi Soetjipto menambahkan, kunjungan SKK Migas sekaligus merupakan laporan kepada Kapolri yang merupakan salah satu anggota Komisi Pengawas SKK Migas.

Adapun Komisi Pengawas SKK Migas terdiri atas Menteri ESDM sebagai Ketua Pengawa dengan anggota yakni Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kapolri dan Kepala BKPM.

Idham menyampaikan migas telah menjadi perhatian khusus bagi Presiden karena adanya kebocoran yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Dengan ini, Polri menugaskan Kabareskrim untuk membentuk satgas.

"Agar efektif, dibentuk liaison officer (LO) di SKK Migas dan Kabareskrim. Dalam catatan kepolisian, daerah yang menonjol adanya kegiatan illegal drilling dan illegal tapping adalah Jambi, Riau dan Sumatera Selatan. Harus ada tindakan yang dapat memberikan efek jera kepada para pelaku illegal ini agar tidak terjadi lagi di masa mendatang," ujarnya.

Kabareskrim Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan, telah dilakukan koordinasi dengan perusahaan di sektor hulu dan hilir migas.

Adapun upaya Polri dalam peningkatan pengamanan telah berhasil meningkatkan lifting sebesar 500 barrel di salah satu daerah operasi hulu migas.

Sejak ditandatangani pada September 2018, pelaksanaan kerjasama antara SKK Migas dan Polri tentang penyelenggaraan pengamanan dan penegakan hukum kegiatan usaha hulu migas telah diimplementasikan bagi 17 KKKS di beberapa Polda di Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Papua Barat.



Sumber: PR