PKS: Natuna Adalah Harga Diri Bangsa Indonesia

PKS: Natuna Adalah Harga Diri Bangsa Indonesia
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. ( Foto: Antara / Reno Esnir )
Yustinus Paat / JAS Senin, 20 Januari 2020 | 18:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menegaskan soal Natuna adalah soal kedaulatan untuk harga diri bangsa. Karena itu, kata Sohibul, pemerintah Indonesia harus tegas dalam merespons persoalan Natuna.

"Satu sisi adalah masalah harga diri kita sebagai bangsa dan yang kedua adalah dalam jangka panjang supaya kita nanti bisa menghadapi setiap pelanggaran," ujar Sohibul dalam acara Ngopi Bareng Presiden PKS dengan tema "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di Kantor DPP PKS, MD Building, Jakarta Senin (20/1/2020).

Dalam acara tersebut, hadir juga sebagai narasumber yakni Menteri Kelautan dan Perikanan 2009-2014 Susi Pudjiastuti dan anggota Komisi I DPR RI Sukamta.

Menurut Sohibul, ketidaktegasan pemerintah dalam memberikan respons tentang Natuna dikhawatirkan akan menunjukkan kelemahan Indonesia dalam mengambil sikap ke negara-negara lain.

"Kalau sekarang dilakukan oleh Cina (Tiongkok) misalnya, mungkin ke depan akan ada pelanggaran-pelanggaran lain yang disebabkan karena mereka melihat betapa respons Indonesia itu seperti menunjukkan kelemahan-kelemahannya," tandas dia.

Jika masalah Natuna ini dikaitkan dengan persoalan investasi, Sohibul menyebut semua percaya dan sangat yakin Indonesia sangat membutuhkan investasi.

"Tetapi ketika investasi dibarter dengan sikap yang tidak proporsional terhadap kedaulatan saya kira ini tentu kita semua tidak setuju," imbuhnya.

Menurut Sohibul, tuntutan rakyat termasuk PKS terhadap pemerintah untuk tegas soal Natuna bukan dimaksudkan mengajak perang. Tegas dalam konteks ini, kata dia, pemerintah diminta untuk mengambil sikap serta respons yang proporsional.

"Ketika itu sebuah pelanggaran katakan itu sebuah pelanggaran. Tidak usah dibungkus dengan eufemisme dia adalah kawan. Ini yang kita tuntut, kita harapkan," ujar Sohibul.

Karena eufemisme, lanjut dia, akan memunculkan presepsi dari bangsa lain betapa kita ini sangat lemah dan didominasi oleh bangsa-bangsa lain.

Sohibul menyampaikan PKS berpegang pada adagium "Seribu kawan tidak cukup satu lawan terlalu banyak". Namun pemerintah tetap harus punya sikap terhadap kawan yang melakukan pelanggaran itu.

"Masalahnya ketika di antara seribu kawan ini ada satu kawan yang melakukan pelanggaran terhadap tata krama pergaulan internasional, tentu kita harus punya sikap terhadap pelanggaran yang dilakukan," pungkas Sohibul.



Sumber: BeritaSatu.com