Rumah Sakit di Jateng Dilarang Tolak Pasien Miskin

Rumah Sakit di Jateng Dilarang Tolak Pasien Miskin
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowomemberi pengarahan kepada jajaran direksi rumah sakit RS Prof. Margono Soekarjo Purwokerto, Selasa, 21 Januari 2020. ( Foto: Istimewa )
Stefi Thenu / JEM Selasa, 21 Januari 2020 | 16:06 WIB

Banyumas, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melarang seluruh rumah sakit di Jawa Tengah menolak pasien miskin. Pihaknya menyiapkan inovasi pelayanan kesehatan berbasis kemudahan dan kecepatan, serta mengusulkan dihapuskannya sistem rujukan BPJS Kesehatan.

"Larangan itu berlaku untuk seluruh rumah sakit. Jangan pernah menolak pasien miskin. Karena kalau mereka ditolak itu sakit (hati). Kita titipkan jaga integritas," tegas Ganjar, saat memberi pengarahan kepada jajaran direksi rumah sakit RS Prof. Margono Soekarjo Purwokerto, Selasa (21/1/2020).

Ganjar menegaskan, pelayanan kesehatan harus mengutamakan sisi kemanusiaan. Selain tidak boleh menanyakan agama, alat kelamin dan suku, pihak rumah sakit dilarang menanyakan "isi dompet" pasien.

Begitu pula jika ada warga yang tidak memiliki kartu BPJS. Khusus untuk kasus seperti itu, Ganjar memerintahkan direksi baru di RS Margono untuk membuat satu managemen yang bisa mengakomodasi mereka, agar masyarakat merasa dipermudah dan dibantu.

"Selanjutnya ada cara-cara mereka yang bisa dilakukan sendiri dengan iuran, BAZNAS dan sebagainya. Untuk yang biasanya belum punya BPJS dan tidak mampu kita bantu. Kita bergotong royong," katanya.

Ganjar mengatakan dalam pelayanan kesehatan, yang mesti dipegang adalah cepat dan mudah. Dia berharap sistem rujukan yang selama ini diterapkan agar dihapus. Selain memotong rantai birokrasi, dengan pemotongan sistem itu pelayanan kesehatan dianggap bisa lebih cepat.

"Rujukan itu membosankan. Sistem rujukannya mesti diubah. Yang begini-begini ini akan memotong rantai-rantai birokrasi dan penanganan kesehatan bisa cepat," kata Ganjar.

Untuk itu, Ganjar mendorong inovasi di seluruh rumah sakit terutama yang dimiliki Pemprov Jateng. Pihaknya telah berkonsultasi dengan BPJS untuk merealisasikan hal tersebut. Bahkan beberapa rumah sakit telah menawarkan konsep pelaksanaan inovasi rujukan itu.

"Sudah kita obrolkan (dengan BPJS) dan sekarang rumah sakit lagi mencoba suatu sistem yang terintegrasi, apakah membuat kantor bersama atau meja bersama untuk disampaikan. Kemarin beberapa rumah sakit punya gambaran karena memang punya pengalaman," katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan