KPK Pertimbangkan Jerat Pihak yang Bantu Caleg PDIP Kabur

KPK Pertimbangkan Jerat Pihak yang Bantu Caleg PDIP Kabur
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / JAS Selasa, 21 Januari 2020 | 16:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk menjerat pihak-pihak yang membantu caleg PDIP Harun Masiku melarikan diri. Tersangka kasus dugaan suap proses PAW anggota DPR itu diketahui belum juga menyerahkan diri setelah lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (8/1/2020).

Ditjen Imigrasi menyebut Harun pergi ke Singapura menggunakan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melancarkan OTT. Namun, terdapat informasi yang menyebut Harun telah kembali ke Indonesia pada Selasa (7/1/2020). Bahkan Harun disebut sempat terlihat di Gowa, Sulawesi Selatan.

KPK mempertimbangkan menerapkan Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor terhadap pihak yang membantu Harun melarikan diri atau menyembunyikan buronan tersebut. Pasal 21 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta".

"Pasal 21 memang sangat memungkinkan (diterapkan pada) siapapun di dalam proses penyidikan dan penuntutan yang menghalangi kerja-kerja dari penyidikan maupun penuntutan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (21/1/2020).

Sejauh ini, kata Ali, KPK belum memutuskan menerapkan Pasal 21 UU Tipikor. Namun, Ali menegaskan, KPK akan mengkaji secara komprehensif mengenai penggunaan pasal tersebut.

"Seluruh kemungkinan itu ada, tapi perlu kajian lebih jauh apakah memang benar pihak-pihak yang ada yang dianggap menghambat proses penyidikan, termasuk juga nanti ke depan kalau nanti penuntutan terjadi ya kita bisa terapkan pasal 21, tetapi sejauh ini belum masuk ke sana," katanya.

Untuk itu, KPK mengingatkan pihak-pihak yang mengetahui keberadaan Harun untuk melaporkannya kepada KPK atau kepolisian terdekat. KPK dengan bantuan Kepolisian dan lembaga terkait juga terus memburu Harun. Termasuk menelusuri informasi yang menyebut Harun sudah kembali ke Indonesia.

"Kami sudah mengimbau juga, siapa pun yang kemudian mengetahui keberadaan yang bersangkutan agar lapor ke KPK. Ini bentuk persuasif dan juga kita melakukan tindakan permintaan penangkapan kepada Polri untuk mengejar keberadaan yang bersangkutan," katanya.

Dalam kesempatan ini, KPK mengultimatum Harun untuk bersikap kooperatif dengan segera menyerahkan diri. KPK mengingatkan sikap membandel Harun akan merugikan dirinya sendiri dalam proses penanganan kasus dugaan suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Tak tertutup kemungkinan, dalam proses persidangan nanti, KPK akan menuntut Harun untuk dihukum maksikmal jika tak kunjung menyerahkan diri.
"Tentunya siapapun yang tidak kooperatif akan dipertimbangkan menjadi alasan yang memberatkan," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; caleg PDIP, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR. Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta.

Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih buron hingga kini.

Ditjen Imigrasi menyebut Harun telah meninggalkan Indonesia menuju Singapura menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melancarkan OTT yang membekuk Wahyu dan sejumlah pihak lain pada Rabu (8/1/2020). Namun, terdapat informasi Yang menyebut Harun telah kembali ke Indonesia pada Selasa (7/1/2020) dan bahkan buronan itu sempat terlihat di Sulawesi Selatan. 



Sumber: Suara Pembaruan