KPK Minta Pemerintah Hati-hati Susun Aturan Penyitaan Kasus Korupsi

KPK Minta Pemerintah Hati-hati Susun Aturan Penyitaan Kasus Korupsi
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / YUD Selasa, 21 Januari 2020 | 18:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi tujuh aturan baru yang sedang disusun Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkaitan dengan KPK. Dari tujuh rancangan aturan tersebut, Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengaku terdapat satu materi yang terdengar baru, yakni terkait hasil penggeledahan dan penyitaan tindak pidana korupsi.

"Untuk enam materi lainnya memang sudah lama terdengar dan tak ada prsoalan. Hanya mengenai adanya rencana PP (Peraturan Pemerintah) tentang hasil penggeledahan dan penyitaan tindak pidana korupsi, ini terdengar baru," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Selasa (21/1/2020).

Nawawi meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menyusun aturan mengenai hasil penggeledahan dan penyitaan terkait tidak pidana korupsi. KPK meminta aturan itu tidak hanya mengatur soal hasil penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK, tetapi juga menyangkut penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

"Kalau benar, (PP Hasil Penggeledahan dan Penyitaan Tindak Pidana Korupsi) ini harus dilakukan secara hati-hati dan seyogyanya tidak diatur secara partial. Dalam arti bukan hanya hasil penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK tapi juga meliputi tindakan penggeledahan dan penyitaan pada kejaksaan dan kepolisian termasuk di dalamnya," kata Nawawi.

Diketahui, pemerintah saat ini sedang menggodok tujuh aturan baru soal KPK. Ketujuh aturan tersebut terdiri dari tiga PP dan empat Peraturan Presiden (Perpres). Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menyebutkan ketujuh aturan baru tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Ketujuh aturan yang sedang disiapkan, antara lain rancangan PP Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, PP Hasil Penggeledahan dan Penyitaan Tindak Pidana Korupsi, dan PP Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Sementara untuk aturan berbentuk Perpres, terdiri dari rancangan Perpres Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Perpres Gaji dan Tunjangan Pegawai KPK; Perpres Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Dewas KPK; serta Perpres Organisasi & Tata Kerja Pimpinan KPK & Organ Pelaksana KPK.



Sumber: Suara Pembaruan