Ini Alasan Pemerintah Gencar Serahkan Sertifikat Tanah

Ini Alasan Pemerintah Gencar Serahkan Sertifikat Tanah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ( Foto: Beritasatu Photo / Novy Lumanauw )
Carlos KY Paath / WM Selasa, 21 Januari 2020 | 13:43 WIB

 

Manggarai Barat, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah rakyat. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (21/1/2020).

Presiden menyatakan, konflik dan sengketa tanah masih marak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan pemerintah secara intensif mendistribusikan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat.

“Sengketa tanah, konflik tanah, konflik lahan, sengketa lahan, di mana-mana di seluruh Indonesia. Apa penyebabnya? Masyarakat kita memiliki lahan, memiliki tanah, tapi belum pegang sertifikat,” kata Presiden.

Presiden menuturkan, pada 2015 dari 126 juta bidang tanah yang seharusnya bersertifikat, baru rampung 46 juta. Sisanya belum memiliki tanda bukti hak hukum berupa sertifikat tersebut. Masyarakat mempunyai tanah tapi tidak memegang sertifikat.

“Kemudian tumpang tindih akhirnya sengketa di mana-mana,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden, penyerahan sertifikat hanya 500-600 ribu setiap tahun. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) lantas meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Saat itu saya perintah pada menteri, siapkan, tahun 2017 saya minta 5 juta harus keluar dari Kantor BPN, bukan 500 ribu lagi. Caranya seperti apa? Pak Menteri yang cari agar 5 juta itu keluar. Tahun 2018, 7 juta minta keluar sertifikat, 2019, 9 juta harus keluar,” kata Presiden.

Presiden pun menyebut, “Mungkin ini Kantor BPN enggak tidur semua. Enggak apa-apa, karena yang jelas rakyat harus dilayani. Sertifikat harus dipegang oleh rakyat. Kalau enggak terus sengketa lahan.”

PTSL merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak. Meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya.

Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Turut mendampingi Presiden dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah tersebut yaitu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno beserta Ibu Siti Faridah Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.

Selain itu hadir pula Gubernur NTT Viktor B Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula, dan Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara.



Sumber: Suara Pembaruan