ASN Pusat Harus Siap Pindah ke Ibu Kota Baru
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

ASN Pusat Harus Siap Pindah ke Ibu Kota Baru

Selasa, 21 Januari 2020 | 21:08 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian/ lembaga tingkat pusat sepatutnya siap apabila dipindah ke Ibu Kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Pemindahan akan berlangsung pada 2024.

"ASN ini harusnya kalau ada perintah dan pindah ke mana pun harus siap, namun ada kondisi-kondisi yang harus kami harus perhatikan. Jangan sampai nanti terpaksa pindah tapi tidak konsentrasi kerja kan repot," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Tjahjo menuturkan, IKN di sebagian Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara memiliki konsep smart city atau kota pintar dan smart government atau pemerintahan cerdas. Menurut Tjahjo, ASN yang berada di IKN pun perlu menyesuaikan diri dengan konsep tersebut.

Di sisi lain, Tjahjo menjelaskan, pemerintah akan mengambil kekurangan ASN pusat dari Kaltim menyesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan lembaga yang ada. Hal ini untuk menutupi jika ada ASN yang memutuskan menolak dipindahkan.

"Harusnya ASN ditugaskan di mana saja harus siap dong. Kayak Anda kan jadi reporter di mana juga harus siap. Di seluruh wilayah NKRI harus siap bertugas. Cuma ini ibu kota baru supaya fokus kerjanya perlu dicek. Mungkin enggak istri atau suami yang beda kementerian/lembaga ikut dipindah ke sana," ucap Tjahjo.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan) sudah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke IKN. Terdapat dua skenario yang disiapkan.

Pertama, berlaku bagi 182.462 pegawai negeri sipil (PNS). Angka ini berasal dari asumsi kelembagaan kementerian/lembaga (K/L) dan bisnis proses sama dengan saat ini. Lalu, rekrutmen ASN baru prinsip zero growth.

Kedua, diterapkan kepada 118.513 PNS dengan usia maksimal 45 tahun. Angka ini berasal dari asumsi K/L dan bisnis proses beralih menjadi smart goverment, rekrutmen ASN baru prinsip zero growth 5 tahun ke depan.

Penyederhanaan Eselonisasi

Komite I DPD mendukung kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan eselonisasi di birokrasi. Ketua Komite I, Agustin Teras Narang berharap terwujud birokrasi yang netral, profesional, efektif dan efisien semata-mata untuk mendukung kinerja pemerintah.

Komite I juga meminta Kempan mempersiapkan daerah percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa pemerintah daerah. Teras menyampaikan itu saat Rapat Kerja Komite I dengan Menpan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Sementara itu, Tjahjo menjelaskan mekanisme pengalihan jabatan dilakukan dengan berbagai tahapan. Mulai dari identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja, termasuk pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak.

Selain itu juga pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak, penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi, dan penyelarasan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan administrasi.

"Inilah yang kami inginkan satu tahun selesai, termasuk menyederhanakan tata caranya. Sekarang sudah mulai seperti Kempan, Kemkeu (Kementerian Keuangan), Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), tetapi yang paling penting adalah merubah pola pikir eselon," kata Tjahjo.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Nasib Tenaga Kesehatan Gerald Sokoy di Kiwirok Papua Belum Diketahui

Informasi yang beredar di media sosial juga terungkap bahwa gerombolan bersenjata pimpinan Lamek Taplo akan menyerahkan Sokoy ke keluarga melalui gereja.

NASIONAL | 24 September 2021

Proses Hukum secara Tegas, Aksi Main Hakim Napoleon Bonaparte Berbahaya

Aksi main hakim sendiri yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte kepada Muhammad Kace, bisa membahayakan apabila tidak diproses hukum secara tegas.

NASIONAL | 24 September 2021

Garuda Bawa Pulang 13 Kura-kura Leher Ular Rote dari Singapura

Mendukung konservasi satwa, Garuda Indonesia menerbangkan 13 kura-kura jenis leher ular Rote (Chelodina mccordi) dari Singapura ke Kupang.

NASIONAL | 24 September 2021

Edukasi Lingkungan Allianz Indonesia Lewat Aksi World Cleanup Day 2021

Partisipasi pada World Cleanup Day 2021 merupakan kelanjutan komitmen, dan kepedulian Allianz Indonesia terhadap lingkungan.

NASIONAL | 24 September 2021

Terima 19.752 Pengaduan Terkait P3K, Ini Rekomendasi PGRI untuk Pemerintah

PGRI berharap pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan rekrutmen P3K sebagai solusi untuk mengatasi darurat kekurangan guru.

NASIONAL | 24 September 2021

Kasus Napoleon Aniaya Kace, Kompolnas: Tak Boleh Lagi Ada Kekerasan di Ruang Tahanan

Dikatakan Poengky, lebih disayangkan lagi pelakunya diduga oknum anggota Polri aktif berpangkat jenderal.

NASIONAL | 24 September 2021

Sandiaga Uno Bertemu Tokoh Masyarakat Adat Papua Bahas KBMAP IV

Pada pertemuan terbatas tersebut Sandiaga Uno mendengarkan aspirasi dan masukan dari tokoh masyarakat adat Papua.

NASIONAL | 24 September 2021

BMKG Sajikan Informasi Cuaca di Seluruh Klaster Pertandingan PON Papua

Terlebih penyelenggaraan PON XX 2021 sendiri bertepatan dengan kalender musim penghujan Indonesia.

NASIONAL | 24 September 2021

Eks Dirut Sarana Jaya Segera Diadili Kasus Korupsi Tanah Munjul

Mantan Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan bakal segera diadili atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.

NASIONAL | 24 September 2021

Sekjen Kemdes Hadiri Pembukaan ToT P3PD Tahap 1

Menurut Sekjen Kemdes PDTT Taufik Madjid, pandemi tidak boleh menjadi penghalang untuk Kemdes PDTT menjalankan tugas dan fungsinya.

NASIONAL | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Tokocrypto Jalin Kerja Sama Strategis dengan Bekind

Tokocrypto Jalin Kerja Sama Strategis dengan Bekind

EKONOMI | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings