Seluruh Menteri Sudah Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Seluruh Menteri Sudah Laporkan Harta Kekayaan ke KPK
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / YUD Selasa, 21 Januari 2020 | 21:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) seluruh menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin yang baru menduduki jabatan publik. Lembaga Antikorupsi mengapresiasi para menteri dan wakil menteri yang telah melaporkan hartanya.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi kepatuhan 100% LHKPN untuk jenis pelaporan khusus oleh Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah para penyelenggara negara yang diwajibkan undang undang untuk menyampaikan laporannya saat menduduki jabatan publik pertama kali," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati melalui keterangan pers, Selasa (21/1/2020).

Diketahui para menteri dan wakil menteri yang baru menjabat sebagai penyelenggara negara diberi tenggat tiga bulan setelah dilantik untuk melaporkan hartanya. Dengan demikian, para menteri dan wakil menteri baru yang dilantik pada 23 Oktober 2019 ini memiliki batas akhir pada 20 Januari untuk menyerahkan laporan hartanya.

"Ke-13 Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri tersebut sesuai peraturan memiliki batas waktu untuk menyampaikan LHKPN pada 20 Januari 2020 atau terhitung 3 bulan sejak dilantik pada 23 Oktober 2019," kata Ipi.

Berdasarkan data yang dimiliki KPK, dari total 51 Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri saat ini tercatat 22 orang merupakan orang-orang yang baru menduduki jabatan publik. Mereka telah melaporkan harta kekayaannya. Sementara selebihnya, atau sebanyak 29 orang atau sekitar 57% sebelumnya telah menjadi penyelenggara negara dan hanya diwajibkan menyerahkan LHKPN periodik.

"Dari data keseluruhan total 51 Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri saat ini tercatat 22 orang (43%) telah melaporkan harta kekayaannya. Sisanya sebanyak 29 orang atau sekitar 57% merupakan wajib lapor jenis pelaporan periodik dengan batas waktu pelaporan 31 Maret 2020," kata Ipi.

Terkait dengan Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dari data e-LHKPN per 21 Januari 2020, belum ada yang melaporkan harta kekayaannya. Ditegaskan Ipi, sembilan Wantimpres merupakan penyelenggara negara yang termasuk kategori wajib lapor periodik. Sementara, untuk Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden yang berjumlah 21 orang, tercatat satu orang sudah melaporkan harta kekayaannya.

"Sejak dilantik pada 21 November 2019, maka selambat-lambatnya para Penyelenggara Negara tersebut wajib menyampaikan LHKPN pada 20 Februari 2020," katanya.

Di bidang legislatif, dari total Anggota DPR berjumlah 570 orang, tercatat 191 atau 34% sudah lapor pada 2019. Sisanya 377 tercatat lapor periodik terakhir pada tahun 2018.

"Untuk Ketua dan anggota MPR yang berjumlah 10 orang, baru 2 orang yang sudah melapor. Sementara, untuk DPD dari total 136 Wajib Lapor, sebanyak 90 orang atau 66% sudah lapor. KPK mengimbau agar para wajib lapor baik di MPR, DPR maupun DPD dapat memenuhi kepatuhan LHKPN periodik untuk tahun pelaporan 2019 pada kesempatan pertama," katanya.

Tak hanya kepatuhan melaporkan harta, KPK juga mengingatkan kepada penyelenggara negara agar melaporkan hartanya secara jujur, benar dan lengkap. Sebab, LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi yang mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas dan kejujuran para penyelenggara negara.

"Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai amanah Pasal 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. KPK sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Diatur dalam Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, PN wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak pengangkatan atau berakhirnya jabatan," paparnya.

Dalam kesempatan ini, KPK mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang telah memenuhi target kepatuhan pelaporan 100% pada 17 Januari 2020 untuk 670 wajib lapor di lingkungan Pemkab Tapsel. Melalui Surat Edaran No. 700/8402/Tahun 2019 tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Pemkab Tapsel, Bupati memberikan batas waktu penyampaian LHKPN selambat-lambatnya 17 Januari 2020. "Dalam SE itu juga disebutkan sanksi bagi wajib lapor yang tidak patuh berupa penurunan pangkat dan/atau pembebasan dari jabatan struktural atau fungsional," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan