Jateng Kekurangan 1.636.580 Blangko E-KTP

Jateng Kekurangan 1.636.580 Blangko E-KTP
Seorang warga menjalani proses perekaman data dan foto untuk membuat e-KTP di kantor PTSP Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 23 Oktober 2015 ( Foto: Suara Pembaruan / Carlos Barus )
Stefy Tenu / JAS Rabu, 22 Januari 2020 | 15:25 WIB

Semarang, Beritasatucom - Akibat kekurangan blangko, hingga akhir Desember 2019, tercatat masih ada sekitar 1.636.580 suket (surat keterangan pengganti KTP elektronik) yang belum tercetak menjadi KTP-elektronik (e-KTP).

Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Sugeng Riyanto menjelaskan, keterbatasan blangko e-KTP seringkali dikeluhkan masyarakat, khususnya sejak Pemilu 2019 lalu. Sebagai penggantinya, pemerintah mengeluarkan surat keterangan (Suket) pengganti e-KTP.

Sugeng mengakui, pengadaan blangko e-KTP menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kendati begitu, untuk mengatasi keterbatasan blangko e-KTP di Jateng, pemerintah provinsi bersama kabupaten/ kota berupaya secara berkala mengambil blangko e-KTP ke Ditjen Adminduk Kemendagri di Jakarta.

"Pengambilan blangko ke pusat tidak bisa skala besar. Karenanya kami harus beberapa kali mengambil ke Jakarta,” ujarnya, kepada pers, Rabu (22/1/2020).

Pengambilan yang berulangkali tersebut, menurut Sugeng, karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan percetakan e-KTP. Sehingga, tidak mampu mencetak e-KTP dalam skala besar. Pada 2019, fasilitasi pengambilan blangko e-KTP oleh pemprov sebanyak 727.500 blangko.

Pada awal Januari 2020 ini, pemprov sudah memfasilitasi sekitar 146.500 blangko, dan yang difasilitasi pemerintah kabupaten/ kota 128.000 blangko. Sehingga total awal 2020 lalu sudah 274.500 blangko untuk Jateng.

“Selasa (21/1/2020) kemarin kami kembali memfasilitasi 64.000 blangko,” ujarnya.

Namun, ironisnya, saat blangko sudah tersedia, justru pencetakan di daerah berjalan lambat. "Dari data yang saya cek, hingga kemarin baru tercetak 46.000 e-KTP. Saya minta kabupaten/kota secepatnya mencetak, kalau mesin rusak segera diperbaiki, agar masyarakat dapat terlayani," ujar Sugeng.

Agar tak terus menimbulkan masalah, Sugeng berharap ada strategi yang tepat dalam manajemen percetakan dan distribusi blangko e-KTP yang sudah tercetak ke daerah. Sehingga, tidak menimbulkan antrean yang meresahkan, dan e-KTP benar-benar diterima masyarakat. Masyarakat pun diminta sabar menunggu hasil percetakan dan mengikuti petunjuk petugas.

“Kami, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota pun akan berupaya aktif mengambil di Jakarta. Kami juga terus melakukan pengawasan dalam pendistribusian dan berkoordinasi mengenai penggunaan blangko e-KTP,” tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan