Kemkumham Bantah Sembunyikan Buronan KPK Harun Masiku

Kemkumham Bantah Sembunyikan Buronan KPK Harun Masiku
Harun Masiku (Foto: istimewa)
Fana Suparman / YUD Rabu, 22 Januari 2020 | 18:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) membantah menyembunyikan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan KPK atas kasus dugaan suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Kemkumham mengklaim mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap Harun Masiku.

"Intinya, dalam fungsi penegakan hukum kita selalu mendukung apa-apa yang telah dilakukan KPK. Intinya itu. Jangan dikira bahwa kita menyembunyikan yang beresangkutan atau menghalang-halangi pelaksanaan penegakan hukum yang sedang berjalan," kata Kabiro Humas, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemkumham, Bambang Wiyono dalam konferensi pers di Gedung Kemkumham, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Diketahui, Ditjen Imigrasi Kemkumham baru membenarkan Harun Masiku telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020. Padahal, pada 13 Januari 2020, Ditjen Imigrasi menyebut Harun berangkat ke Singapura menggunakan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK menangkap Wahyu dan tujuh orang lainnya pada Rabu (8/1/2020).

Bambang menyatakan Ditjen Imigrasi terus berkoordinasi secara intens dengan penyidik KPK. Dikatakan, setelah memastikan Harun kembali ke Indonesia, Ditjen Imigrasi segera menyampaikan informasi tersebut kepada KPK.

"Sudah, sudah kami informasikan," ucapnya.

Bambang menjelaskan alasan pihaknya baru mengumumkan kepulangan Harun Masiku ke Indonesia dari luar negeri pada hari ini. Padahal, Harun tercatat telah tiba di Bandara Soetta pada Selasa, 7 Januari 2020, menggunakan pesawat Batik Air. Bambang mengatakan, pihaknya hanya menyampaikan informasi sesuai dengan data perlintasan Imigrasi. Saat itu, Kemkumham belum menerima adanya informasi dari Imigrasi bahwa Harun sudah berada di Indonesia.

"Kita menjawab berdasarkan data perlintasan Imigrasi. Jadi sampai sekarang yang bersangkutan berdasarkan data keimigrasian, yang bersangkutan berada di Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan ini, Kabag Humas dan Hukum Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang membantah pihaknya sengaja memerlambat penyampaian informasi keberadaan Harun di Indonesia yang sudah berlalu sekitar 15 hari sejak tiba di Tanah Air pada 7 Januari 2020. Arvin menyatakan, pihaknya perlu mendalami untuk memastikan kebenaran informasi itu terlebih dahulu sebelum menyampaikannya kepada publik.

"Itu memang agak lama. Kami masih menunggu arahan kapan kami bisa menyampaikan. Segala sesuatu harus kami pastikan dulu, apabila fix betul dan yang kami dapatkan itu kan bukti-bukti yang kalau menurut hemat kami adalah sesuatu yang dikecualikan juga. Bisa mendapatkan manifes, mendapatkan rekaman CCTV, nah makanya kami perlu melakukan langkah-langkah untuk mengujinya," katanya.

Informasi mengenai keberadaan Harun terasa janggal ditilik dari alur pernyataan pihak terkait. Diketahui, KPK menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU dan tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020). Sehari kemudian, KPK menetapkan Wahyu, Harun, mantan anggota Bawaslu yang juga mantan caleg PDIP Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saeful Bahri sebagai tersangka kasus dugaan suap proses PAW anggota DPR.

Pada 13 Januari 2020, Ditjen Imigrasi menyatakan bahwa Harun Masiku telah ke Singapura pada tanggal 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum OTT KPK dan belum kembali ke Indonesia. Pada 16 Januari, Menkumham yang juga politikus PDIP, Yasonna H Laoly menyatakan Harun masih berada di Singapura. Pemberitaan media nasional menyebut Harun sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020. Pemberitaan itu dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta yang menunjukkan keberadaan Harun.

Selama rentang itu, KPK mengklaim mempercayai pernyataan jajaran Ditjen Imigrasi dan Kemkumham. Namun, pada hari ini, Rabu (22/1/2020), Ditjen Imigrasi mengakui Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Diberitakan, KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; caleg PDIP, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR. Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta. Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih buron hingga kini.



Sumber: Suara Pembaruan