Pembongkaran Bangunan Pondok Mansyur, MA Tolak Kasasi Pemkot Medan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pembongkaran Bangunan Pondok Mansyur, MA Tolak Kasasi Pemkot Medan

Kamis, 23 Januari 2020 | 15:48 WIB
Oleh : Arnold H Sianturi / JEM

Medan, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) akhirnya menolak permohonan kasasi Pemerintah Kota (Pemkot) Medan yang diajukan melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, M Sofyan, terkait kasus pembongkaran bangunan Pondok Mansyur yang disertai dengan perusakan, pada Juli 2018 lalu. Kepala Satpol PP Kota Medan dihukum membayar biaya perkara.

"Kasasi mereka ditolak. Putusan MA itu oleh Ketua Majelis Hakim MA, Irfan Fachruddin, dengan anggota H Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono, tanggal 24 Oktober 2019 dalam putusan No 492 K/TUN/2019," ujar kuasa hukum Kalam Liano, Parlindungan Nadeak di Medan, Kamis (23/1/2020).

Parlindungan menceritakan, putusan kasasi oleh MA ini bermula dari pembongkaran bangunan Pondok Mansyur yang disertai dengan perusakan sejumlah bangunan yang dilakukan Satpol PP Kota Medan, pada Juli 2018. Pembongkaran itu dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Atas pembongkaran itu, pemilik Pondok Mansyur, Kalam Liano, merasa keberatan karena menilai tindakan Satpol PP Medan tidak sesuai dengan prosedur dan tahapan yang seharusnya diikuti. Sebab, pihaknya sudah meminta perpanjangan waktu untuk pengurusan IMB tersebut. Kalam Liano mengalami kerugian miliaran rupiah.

Awalnya, pihak Satpol PP Kota Medan juga telah menyepakati permohonan perpanjangan waktu tersebut. Namun, kesepakatan tersebut dilanggar oleh Satpol PP Kota Medan, karena sebelum waktu yang disepakati berakhir, Satpol PP Kota Medan melakukan pembongkaran disertai perusakan bangunan dan sejumlah fasilitas Pondok Mansyur.

Merasa dirugikan karena diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, Kalam Liano lantas mengajukan gugatan ke PTUN Medan. Dalam putusan PTUN Medan yang dibacakan tanggal 20 Desember 2018 nomor: 130/G/2018/PTUN- MDN yang diketuai oleh Pengki Nurpanji, akhirnya mengabulkan gugatan Kalam Liano seluruhnya.

Pengadilan juga mewajibkan tergugat Kasatpol PP Kota Medan untuk mencabut: Surat Keputusan Kasatpol PP Kota Medan No. 640/3904 tanggal 10 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Pengosongan Lokasi dan Pembongkaran Bangunan serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atas putusan tersebut, kata Nadeak, Kepala Satpol PP Kota Medan kemudian mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi (PT) TUN Medan. PTTUN Medan melalui putusan Nomor 73/B/2019/PTTUN MDN, tanggal 8 Mei 2019, menguatkan putusan dari PTUN Medan tersebut.

Kemudian, lanjut Nadeak, Kepala Satpol PP Kota Medan mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juni 2019 dan memori kasasi yang seharusnya disampaikan dalam jangka waktu 14 hari tidak dilakukan pihak Kasatpol PP Kota Medan.

Bahkan, setelah lewat waktu pun yaitu pada tanggal 22 Juli 2019 pihak PTUN Medan masih menerima memori kasasi yang telah melewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan.

“Dari awal kami yakin bahwa kebenaran itu pasti menang. Harapan kami, dengan adanya kasus ini bisa menyadarkan semua pejabat di Pemko Medan untuk selalu menjaga amanah tetap taat aturan, tidak tebang pilih atau diskriminatif dalam menjalankan tugas agar tidak ada lagi yang terseret masalah hukum,” sebutnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Kepala LAN: Widyaiswara Jadi Garda Terdepan Penyiapan ASN Unggul di Era Digital Learning

Birokrasi meninggalkan cara-cara lama dalam bekerja demi mencapai efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi

NASIONAL | 21 September 2021

PTM di Semarang, 7 Guru dan Siswa Tertular Covid-19

Ada tujuh guru dan siswa dikonfirmasi tertular Covid-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Semarang

NASIONAL | 21 September 2021

Prihatin Tragedi Kiwirok, Ratusan Nakes Gelar Aksi Bakar Lilin di Jayapura

Para nakes di antaranya berasal dari organisasi IDI, Patelki, HAKLI, Persagi, IBI, IAKMI, IAI dan PPNI.

NASIONAL | 21 September 2021

RIsma Jabarkan Strategi Percepatan Penanganan Kemiskinan

Di hadapan anggota Komite III DPD, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memaparkan strategi Kemsos mengakselerasi penanganan kemiskinan

NASIONAL | 21 September 2021

Pemuda Papua Sebut Pemimpin Idola, Sandiaga: Saya Hanya Orang Biasa

Salah seorang pemuda terharu dan menegaskan kalau Sandiaga adalah sosok pemimpin idola.

NASIONAL | 21 September 2021

Mendikbudristek Respons Positif Pemberdayaan SAD yang Diusung Universitas Jambi

Mendikbud Nadiem Makarim akan melihat dari dekat pemberdayaan suku anak dalam (SAD) di Sarolangun, Jambi terutama pada aspek pendidikannya.

NASIONAL | 21 September 2021

Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Cak Nanto: Main Hakim Sendiri Tidak Dibenarkan

Cak Nanto menyebut tindakan penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kece, tidak dapat dibenarkan.

NASIONAL | 21 September 2021

DPR Tetapkan 7 Hakim Agung, Herman Herry: Selamat Bekerja

DPR telah menetapkan tujuh hakim agung dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

NASIONAL | 21 September 2021

MPR Dukung Langkah TNI-Polri Tumpas KKB

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendukung langkah TNI-Polri menumpas KKB di Papua.

NASIONAL | 21 September 2021

Fadli Zon: Pemerintah Harus Memperkuat Alutsista

Fadli Zon mengatakan pemerintah harus lebih keras lagi dalam mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara.

NASIONAL | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Wagub Riza Ingatkan Ini kepada PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

Wagub Riza Ingatkan Ini kepada PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

MEGAPOLITAN | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings