Pembongkaran Bangunan Pondok Mansyur, MA Tolak Kasasi Pemkot Medan

Pembongkaran Bangunan Pondok Mansyur, MA Tolak Kasasi Pemkot Medan
Hakin Pengadilan Negeri Medan, Erintuah Damanik (baju batik warna cokelat) menggelar sidang di lapangan atas kasus dugaan pengrusakan oleh oknum Satpol PP Medan di lokasi usaha Food Court Pondok Mansyur Medan, Sumatera Utara, Jumat, 19 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Arnold Sianturi )
Arnold H Sianturi / JEM Kamis, 23 Januari 2020 | 15:48 WIB

Medan, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) akhirnya menolak permohonan kasasi Pemerintah Kota (Pemkot) Medan yang diajukan melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, M Sofyan, terkait kasus pembongkaran bangunan Pondok Mansyur yang disertai dengan perusakan, pada Juli 2018 lalu. Kepala Satpol PP Kota Medan dihukum membayar biaya perkara.

"Kasasi mereka ditolak. Putusan MA itu oleh Ketua Majelis Hakim MA, Irfan Fachruddin, dengan anggota H Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono, tanggal 24 Oktober 2019 dalam putusan No 492 K/TUN/2019," ujar kuasa hukum Kalam Liano, Parlindungan Nadeak di Medan, Kamis (23/1/2020).

Parlindungan menceritakan, putusan kasasi oleh MA ini bermula dari pembongkaran bangunan Pondok Mansyur yang disertai dengan perusakan sejumlah bangunan yang dilakukan Satpol PP Kota Medan, pada Juli 2018. Pembongkaran itu dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Atas pembongkaran itu, pemilik Pondok Mansyur, Kalam Liano, merasa keberatan karena menilai tindakan Satpol PP Medan tidak sesuai dengan prosedur dan tahapan yang seharusnya diikuti. Sebab, pihaknya sudah meminta perpanjangan waktu untuk pengurusan IMB tersebut. Kalam Liano mengalami kerugian miliaran rupiah.

Awalnya, pihak Satpol PP Kota Medan juga telah menyepakati permohonan perpanjangan waktu tersebut. Namun, kesepakatan tersebut dilanggar oleh Satpol PP Kota Medan, karena sebelum waktu yang disepakati berakhir, Satpol PP Kota Medan melakukan pembongkaran disertai perusakan bangunan dan sejumlah fasilitas Pondok Mansyur.

Merasa dirugikan karena diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, Kalam Liano lantas mengajukan gugatan ke PTUN Medan. Dalam putusan PTUN Medan yang dibacakan tanggal 20 Desember 2018 nomor: 130/G/2018/PTUN- MDN yang diketuai oleh Pengki Nurpanji, akhirnya mengabulkan gugatan Kalam Liano seluruhnya.

Pengadilan juga mewajibkan tergugat Kasatpol PP Kota Medan untuk mencabut: Surat Keputusan Kasatpol PP Kota Medan No. 640/3904 tanggal 10 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Pengosongan Lokasi dan Pembongkaran Bangunan serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atas putusan tersebut, kata Nadeak, Kepala Satpol PP Kota Medan kemudian mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi (PT) TUN Medan. PTTUN Medan melalui putusan Nomor 73/B/2019/PTTUN MDN, tanggal 8 Mei 2019, menguatkan putusan dari PTUN Medan tersebut.

Kemudian, lanjut Nadeak, Kepala Satpol PP Kota Medan mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juni 2019 dan memori kasasi yang seharusnya disampaikan dalam jangka waktu 14 hari tidak dilakukan pihak Kasatpol PP Kota Medan.

Bahkan, setelah lewat waktu pun yaitu pada tanggal 22 Juli 2019 pihak PTUN Medan masih menerima memori kasasi yang telah melewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan.

“Dari awal kami yakin bahwa kebenaran itu pasti menang. Harapan kami, dengan adanya kasus ini bisa menyadarkan semua pejabat di Pemko Medan untuk selalu menjaga amanah tetap taat aturan, tidak tebang pilih atau diskriminatif dalam menjalankan tugas agar tidak ada lagi yang terseret masalah hukum,” sebutnya. 



Sumber: Suara Pembaruan