Lindungi Produk Petani, Pemprov Banten Bentuk BUMD Agribisnis

Lindungi Produk Petani, Pemprov Banten Bentuk BUMD Agribisnis
Gubernur Banten Wahidin Halim saat membuka acara Sosialisasi Gerakan Komando Startegis Pembangunan Pertanian (Kostratani) Provinsi Banten di Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis, 23 Januari 2020. ( Foto: Suara Pembaruan / Laurens Dami )
Laurens Dami / JEM Kamis, 23 Januari 2020 | 19:28 WIB

Serang, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agribisnis untuk melindungi produk pertanian dari para petani di Banten.

“Produk pertanian di Banten tidak kalah berkualitas dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kita tidak mau produk-produk pertanian Banten yang beredar di pasaran tidak diberi label Banten. Kita mau produk petani di Banten sudah diberi label Banten sebelum diedarkan di pasar,” ujar Gubernur Banten Wahidin Halim saat membuka acara Sosialisasi Gerakan Komando Startegis Pembangunan Pertanian (Kostratani) Provinsi Banten di Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (23/1/2020).

Wahidin menegaskan, potensi pertanian Banten yang melimpah dan berkualitas harus dikenal oleh masyarakat Indonesia dan mampu memberikan kesejahteraan bagi petani Banten.

"Semua produk dari Banten harus berlabel Banten. Karena produk-produk pertanian Banten itu sangat baik, dari Pandeglang itu enak tapi labelnya belum menjadi milik kita. Selain daerah, para petani juga dirugikan atas hal ini," ujar Wahidin.

Wahidin mengatakan, Pemprov Banten harus memberi dukungan agar kualitas dan kuantitas pertanian di Banten semakin baik dan mampu bersaing dengan daerah lain. Oleh karenanya, Pemprov Banten membuat BUMD Agribisnis agar hasil pertanian Banten tidak dibawa langsung ke Jakarta atau daerah lainnya.

“Saya nggak mau duren Banten dibawa ke Jakarta. Kita buat Kopi WH, saya nggak mau beras, jagung Banten itu tergantung pada kelompok tani (Poktan). Nanti BUMD ini akan membelinya dengan harga sesuai, kalau petaninya sulit kita juga bantu modalnya, kita simpen di tempat penyimpangan yang akan kita bangun, kemudian kita bangun pasar induk untuk wadah para petani dan masyarakat melakukan kegiatan jual beli. Jadi kan petani dan masyarakat sama-sama diuntungkan,” tegasnya.

Menurut Wahidin, label daerah sangat penting karena produk hasil pertanian akan dihargai lebih tinggi yang kemudian menguntungkan para petani. Selama ini, para petani hanya memproduksi kemudian menjualnya dalam bentuk mentahan tanpa diolah dan dikemas dengan apik sehingga dihargai sangat rendah. Oleh karenanya, hal ini harus menjadi perhatian bersama baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Berdasarkan laporan yang saya terima katanya produksi beras kita surplus, tapi kenapa harga beras di Banten lebih malah dari Jakarta? Itu karena setelah panen, mobil-mobil truk dari Karawang itu berjejer mau ngangkut padi kita baik kering atau basah tentu dengan harga yang murah. Sementara ketika menjadi beras dan sampai di pasar, harganya berlipat-lipat,” tuturnya

Di tengah pertumbuhan ekonomi makro yang mengalami turbulensi, sektor pertanian harus menjadi potensi yang tetap survive. Sektor industri yang kini semakin sulit karena pengaruh ekonomi global, pertanian harus kembali dibangun dan dikembangkan menjadi sebuah kedaulatan pangan dan ekonomi.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi mengungkapkan, Kemtan membangun Kostratani mulai dari pusat hingga tingkat kecamatan dengan tujuan melakukan revitalisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan (BPP).

Membangunkan kembali BPP dan penyuluh pertanian, merevitalisasi sarana pertanian terutama IT hingga merevitalisasi kemampuan penyuluh melalui pelatihan-pelatihan peningkatkan kapasitas, peningkatan biaya operasional dan sarana prasarana kantor BPP.

“Kostratani berperan sebagai pusat data dan informasi pertanian, pusat gerakan pembangunan pertanian, juga sebagai pusat pembelajaran untuk penyuluh, petani dan lain sebagainya. Kedepan petani jangan hanya tanam petik jual, tapi bagaimana mendapatkan modal dengan bunga rendah agar setelah panen tidak langsung dijual tapi diolah dulu agar harganya lebih baik,”tutur Dedi

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid menambahkan, Kostratani Provinsi Banten merupakan gerakan pembangunan pertanian tingkat kecamatan dengan tujuan optimalisasi tugas, fungsi dan peran BPP dalam meningkatkan kedaulatan pangan dan perkembangan pertanian di kecamatan.

“Ini adalah bentuk sinergi harmonis antara Kemtan, Kemendagri dan lembaga terkait lainnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan pertanian di Banten,” ujar Agus. 

 



Sumber: Suara Pembaruan