Legislator Kaltim Minta Pemerintah Segera Kirim Draf RUU Ibu Kota Negara

Legislator Kaltim Minta Pemerintah Segera Kirim Draf RUU Ibu Kota Negara
Joko Widodo mengunjungi wilayah ibu kota baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / WM Kamis, 23 Januari 2020 | 20:25 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan Feccho berharap pemerintah segera mengirimkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN). Sebab, pembangunan infrastruktur dasar di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi IKN yang menggantikan DKI Jakarta, dimulai pada 2020 ini.

Irwan tak berani memastikan pembahasan RUU IKN rampung, apalagi draf belum disampaikan.

“Bicara target RUU itu rampung kapan tentu untuk waktu persisnya saya belum bisa pastikan, tetapi yang jelas RUU IKN harus segera ditetapkan menjadi undang-undang,” kata Irwan dalam keterangannya, Kamis (23/1/2020).

Seperti diketahui, dua lokasi di Kaltim yang menjadi IKN yakni sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Irwan menuturkan, pembangunan infrastruktur dasar IKN sepatutnya memiliki payung hukum. Dengan begitu, lanjut legislator dari Kaltim tersebut, pembangunan berkekuatan hukum dan tidak melanggar ketentuan perundangan.

Irwan menambahkan, RUU IKN menjadi usul inisiatif pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sepatutnya mengirimkan draf RUU beserta naskah akademik dan surpres. “Bapak Presiden tentu perlu segera menindaklanjuti Proglegnas dengan surpres beserta draf RUU IKN yang segera disampaikan ke DPR,” imbuh Irwan.

Presiden Jokowi beberapa kali menayangkan video desain IKN dalam acara kementerian/ lembaga dan pihak tertentu. Presiden menjelaskan, IKN merupakan kota baru yang bernama nusa rimba atau kota hijau, smart city, compact city.

“Kendaraan yang kita ingin pakai di sana transportasi masalnya electric vehicle, autonomous, kendaraan pribadi juga electric vehicle dan autonomous,” ungkap Presiden saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2020, di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).



Sumber: Suara Pembaruan