Saksi Sebut Wawan Tak Berwenang Rotasi Pejabat Dinas
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Saksi Sebut Wawan Tak Berwenang Rotasi Pejabat Dinas

Kamis, 23 Januari 2020 | 21:14 WIB
Oleh : Fana Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang, Iskandar menyebut bos PT Bali Pacific Pragama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan tak mempunyai kewenangan merotasi kepala dinas. Termasuk merotasi atau nonaktifkan Iskandar selaku Kadinkes Pandeglang saat itu.

Hal itu disampaikan Iskandar saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Wawan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Iskandar yang mempunyai kewenangan untuk merotasi dirinya selaku Kadinkes pada 2011 merupakan Bupati Pandeglang saat itu, Achmad Dimyati Natakusumah.

"Saya diangkat Pak Dimyati," ucap Iskandar.

"Bicara kewenangan itu kan bupati dan atasan saya," kata Iskandar menambahkan.

Iskandar mengakui ingin pindah tugas dari Pandeglang ke Provinsi Banten. Terkait hal itu, Iskandar pernah meminta tolong kepada Wawan. Namun, permintaan Iskandar itu urung terlaksana lantaran Wawan tak memiliki kewenangan.

"Tidak (terlaksana)," kata dia.

Iskandar mengatakan Dimyati tak ada hubungan saudara dengan Wawan. Sebaliknya, kata Iskandar, istri Dimyati merupakan rival kakak Wawan, Ratu Atut dalam kontestasi Pilgub Banten tahun 2011. Sebab itu, Iskandar mengatakan hanya asumsinya saja jika Wawan mampuyai kewenangan atau power merotasi pejabat daerah.

"Iya (asumsi)," katanya.

Dalam persidangan, Iskandar mengakui tak pernah membahas pengadaan proyek alat kesehatan (alkes) dengan Wawan baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Iskandar mengklaim mengetahui mengenai paket pengadaan terkait Alkes dan Rumah Sakit, bukan dari Wawan, tetapi dari seorang distributor alkes bernama Tri Lestari.

"Yang saya tau dari ibu Lestari, bukan dari pak Wawan," kata Iskandar.
Tahun 2011, Dinkes Pandeglang mendapat alokasi dana perimbangan sekitar Rp 14 miliar. Jumlah tersebut dialokasikan untuk pengadaan terkait Alkes dan rumah sakit.

"Awalnya memang buat Alkes, tapi ada kebutuhan untuk ambulans di puskesmas," tutur Iskandar.

Iskandar dalam kesaksiannya juga mengaku pernah menerima uang Rp 7,5 juta terkait jabatannya selaku Kadinkes. Menurut Iskandar uang telah dikembalikan ke KPK.

"Ada, Pak, Rp 7,5 juta (dari) Bu Yuni, Pak. Kemudian saya kembalikan ke KPK," kata Iskandar.

Diketahui, Wawan didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan mengatur proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada APBD TA 2012 dan APBD-P TA 2012 dan mengarahkan pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2012 serta mengatur dan mengarahkan pelaksanaan Pengadaan Alkes Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBD-P TA 2012.

Atas tindak pidana tersebut, Wawan didakwa menguntungkan diri sendiri orang lain dan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 94,2 miliar. Selain itu, Wawan juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil korupsinya dengan nilai mencapai lebih dari Rp 500 miliar.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Gatot Sebut TNI AD Disusup PKI, Pangkostrad: Tudingan Keji

Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman menyatakan tudingan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menyebut TNI disusupi komunisme merupakan tudingan keji.

NASIONAL | 28 September 2021

Indeks 98: Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Murni Persoalan Hukum

Upaya judicial review AD/ART Partai Demokrat murni persoalan hukum sehingga semua pihak harus tunduk dan patuh pada upaya tersebut.

NASIONAL | 28 September 2021

Acuan Melaut dan Tangkap Ikan, Nelayan Diminta Manfaatkan Aplikasi InfoBMKG

BMKG mendorong nelayan Indonesia memanfaatkan aplikasi InfoBMKG sebagai acuan dalam melaut dan menangkap ikan.

NASIONAL | 28 September 2021

KPK Minta MA Tolak PK Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta majelis hakim Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, Emir Moeis.

NASIONAL | 28 September 2021

Ekonomi Sirkular Jadi Strategi Pembangunan Rendah Karbon

Ekonomi sirkular yakni model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai barang & sumber daya selama mungkin.

NASIONAL | 28 September 2021

Wapres: Hak untuk Tahu Adalah Hak Asasi

Wapres Maruf Amin menyatakan hak untuk tahu adalah hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi.

NASIONAL | 28 September 2021

Hamish Daud Jadi "Pemulung Modern"

Menurut Co-Founder Octopus, Hamish Daud, aplikasi ini dibentuk untuk membantu mengatasi masalah sampah kemasan bekas pakai untuk didaur ulang.

NASIONAL | 28 September 2021

Wapres Tekankan Pentingnya Ketepatan Informasi di Masa Pandemi

Melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemerintahan desa diharapkan Wapres dapat berjalan secara demokratis, transparan, adil, efektif, dan efisien.

NASIONAL | 28 September 2021

Kepada BEM SI, La Nyalla Urai Konsep Ekonomi Pendiri Bangsa

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, ekonomi Indonesia layaknya kapal yang memiliki tiga palka yakni koperasi, BUMN, dan swasta.

NASIONAL | 28 September 2021

Kemensos Integrasikan Data PBI Jaminan Kesehatan dengan DTKS

Kemensos memberikan perhatian khusus pada akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis data program bantuan sosial pemerintah.

NASIONAL | 28 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# Pengganti Mangkunegara IX


# SBY



TERKINI
Gatot Sebut TNI AD Disusup PKI, Pangkostrad: Tudingan Keji

Gatot Sebut TNI AD Disusup PKI, Pangkostrad: Tudingan Keji

NASIONAL | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings