Soal Upah Per Jam, Ini Kata Pengusaha

Soal Upah Per Jam, Ini Kata Pengusaha
Adhi S Lukman, Ketua Umum GAPMMI ( Foto: Beritasatu TV )
Aichi Halik / AHL Kamis, 23 Januari 2020 | 21:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Persoalan upah buruh dibayar per jam dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menimbulkan polemik serta memicu aksi demo buruh ke Gedung DPR RI beberapa hari lalu.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) yang juga anggota Satgas Omnibus Law, Adhi S Lukman mengatakan, metode penggajian per jam tidak berlaku dalam semua sektor lapangan pekerjaan.

"Gaji per jam itu untuk mengantisipasi perkembangan dalam kesempatan kerja seperti konsultan, konsultan IT, medsos, mereka hanya butuh bekerja satu dua jam jadi tak perlu digaji harian atau bulanan, jadi hanya sektor tertentu saja," kata Adhi dalam acara Hot Economy di BeritaSatu News Channel, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Menurut Adhi, upah per jam tidak tepat diberlakukan dalam industri padat karya dengan jumlah pekerja ratusan bahkan ribuan.

"Saya tidak terpikir sama sekali bahwa industri harus gaji jam-jaman dan itu pasti sangat merepotkan, bagaimana mungkin industri menghitung jam dengan karyawan ribuan apalagi di bidang industri makanan dan minuman yang padat karya," ujar Adhi.

Adhi mengatakan, aturan dalam Omnibus Law ini perlu disosialisasikan lebih intensif agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan pekerja sehingga mengganggu kinerja mereka.

"Lebih baik kita fokus bagaimana kita sama-sama memikirkan untuk ekonomi kita bisa lebih baik lagi," ucap Adhi.



Sumber: BeritaSatu TV