Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Jika Hambat Pencairan Anggaran Pilkada

Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Jika Hambat Pencairan Anggaran Pilkada
Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Tito Karnavian akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara pada 24 hingga 27 November 2019. ( Foto: Badan Nasional Pengelola Perbatasan / IST )
Yustinus Paat / JAS Kamis, 23 Januari 2020 | 22:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan sanksi terberat bagi kepala daerah yang enggan mencairkan atau menghambat pencairan anggaran Pilkada Serentak 2020. Sanksi yang dimaksud Tito adalah pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Agenda nasional ini harus dilaksanakan juga, disukseskan juga oleh pemerintah daerah. Sanksi itu adanya pada UU itu, UU 23/2014, mulai teguran sampai ke pemberhentian sementara bisa diberlakukan," kata Tito dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Tito menegaskan bahwa Pilkada adalah strategi nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah. Meskipun ada sanksi pemberhentian, kata dia, pihaknya akan mengedepankan dialog dengan kepala daerah untuk memastikan pencairan anggaran pilkada.

"Kan kita nggak ingin sampai seperti itu. Kita ingin agar semuanya bisa dilakukan dengan cara-cara dialog yang lebih soft," ungkap dia.

Baca juga: KPU: Anggaran Pilkada Serentak 2020 Sebesar Rp 9,9 Triliun

Kemdagri, kata dia, terus melakukan monitor terhadap realisasi anggaran pilkada yang sudah disepakati Pemda dengan penyelenggara pemilu.

"Kita akan proaktif, kami memiliki sistem monitoring anggaran di Dirjen Keuda (Keuangan Daerah). Kami bisa melihat apakah daerah-daerah tersebut menganggarkan untuk itu, berapa yang dicairkan, dan lain-lain. Nanti akan kita monitor, kalau saya lihat kok ini tidak dicairkan, ada masalah, kita akan tanya kenapa tidak dicairkan," jelas dia.

Selain proaktif, kata Tito, pihaknya akan responsif menunggu komplain dari penyelenggara pemilu yang anggaran Pilkadanya tak kunjung dicairkan. Jika ada komplain, kata dia, Kemdagri akan segera menindaklanjuti komplain tersebut.

"Kalau ada itu, kami akan dorong pemda yang bersangkutan untuk memenuhi sesuai dengan perjanjian naskah hibah," tegas dia.

Diketahui, KPU mengajukan anggaran Pilkada kepada 270 pemda peserta Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp 11 triliun. Namun hanya Rp 9,9 triliun yang disetujui para pemda dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020. Hingga 10 Januari 2019, anggaran yang cair baru menyentuh angka Rp 444 miliar.

Baca juga: KPU: Pemangkasan Anggaran Bisa Ganggu Tahapan Pilkada Serentak 2020

Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Arief Budiman memaklumi jika pencairan anggaran Pilkada baru mencapai Rp 444 miliar. Menurut dia, hal tersebut bukan berarti pemda tidak mencairkan, tetapi mencairkan anggaran itu secara bertahap, dari tahap satu sampai tiga.

"Ada pencairan tahap pertama, kedua, ketiga begitu. Di beberapa daerah berbeda-beda kebutuhan anggarannya, maka mereka mencairkan sesuai dengan term yang disepakati, sesuai dengan yang diatur NPHD yang ditandatangani," pungkas Arief. 



Sumber: BeritaSatu.com