Sikap Menkumham untuk KNPI Diapresiasi

Sikap Menkumham untuk KNPI Diapresiasi
ilustrasi KNPI ( Foto: istimewa / istimewa )
/ YS Jumat, 24 Januari 2020 | 12:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang dipimpin Noer Fajrieansyah mengapresiasi pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
Yasonna menginginkan adanya persatuan pemuda dengan bersatunya KNPI tanpa ada perpecahan lagi.

“Kami sangat mengapresiasi pernyataan Menkumham Yasona Laoly yang ingin mempersatukan pemuda dalam satu SK yang kebetulan saat ini SK yang dipegang oleh kami merupakan SK yang berkelanjutan dari KNPI didirikan pada tahun 1973,” ujar Ketua Bidang OKK DPP KNPI Zieko CH Odang dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Zieko menyampaikan, memang saat ini ada dua SK yang mengatasnamakan KNPI. Pertama SK atas nama KNPI dipimpin oleh Noer Fajrieansyah hasil kongres Bogor pada Januari 2019, kemudian SK atas nama DPP KNPI yang dipimpin oleh Abdul Azis.

“Sebulan setelah SK kami diterbitkan pada Januari 2019, kami para pihak yang memiliki legalitas atas nama KNPI menyatakan niat ingin adanya persatuan untuk kepentingan pemuda Indonesia ke depannya,” ujar Zieko.

“Niat kami akhirnya diapresiasi oleh Kemkumham sehingga untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi oknum mengatasnamakan KNPI yang mencoba memecah belah pemuda, maka setiap pengajuan SK Kemkumham baru yang menggunakan unsur nama KNPI akan tertolak oleh sistem online Kemkumham. Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama pada pertemuan sebelumnya antara Abdul Azis dan Noer Fajrieansyah yang telah difasilitasi oleh Menkumham Yasonna H Laoly,” terang Zieko.

“Adapun informasi simpang siur yang disebarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab yang menyampaikan SK kami dibekukan ataupun dicabut merupakan informasi hoaks yang mempunyai konsekuensi hukum apabila tetap disampaikan. Apabila mau mengecek silakan cek barcode SK Menkumham KNPI milik azis maupun KNPI Fajrie” ujar Zieko.

Apa yang disampaikan Zieko ini sekaligus menanggapi pernyataan Haris Pertama Cs beberapa waktu lalu. Pihaknya yang selama ini tetap membuka pintu komunikasi karena KNPI merupakan milik semua pemuda yang ingin berkontribusi untuk kemajuan pemuda Indonesia.

“Kami pimpinan KNPI yang memiliki legalitas memang telah menjalankan rapat untuk mengatur skema persatuan beberapa kali, untuk Harris meskipun tidak mempunyai unsur legalitas dalam bentuk apapun tetap kami akan libatkan dengan tangan terbuka apabila ia memiliki niat untuk persatuan pemuda,” terang Zieko.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly menegaskan, pihaknya telah memblokir terhadap Surat Keputusan (SK) Kemenkumhan kepengurusan DPP KNPI Noer Fajrieansyah.

Pernyataan Yasonna ini sekaligus meluruskan informasi bahwa pihaknya membekukan kepengurusan DPP KNPI Noer Fajrieansyah.

“Tidak (membekukan) tapi memblokir, sekarang ada sengketa di Pengadilan,” kata Yasonna.

Pasalnya, Yasonna menginginkan KNPI sebagai wadah organisasi-organisasi pemuda hanya satu tanpa ada dualisme. “Kita sedang pelajari, sebaiknya KNPI kita satukan,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Umum KNPI Haris Pertama menyampaikan, dirinya bersama jajaran pengurus telah melakukan pertemuan dengan Menteri Yasona di kantornya.

Dalam pertemuan itu, sambung Haris, pihaknya memberikan fakta-fakta dan bukti hasil kongres yang diserahkan oleh DPP KNPI periode 2015-2018 kepadanya.

“Semua, bukti hasil. Jalannya sidang dan pengakuan kalah Noer Fajri,” ujar Haris.



Sumber: PR/Suara Pembaruan