Kampus Merdeka, Konsep Pendidikan Tinggi Mendikbud Nadiem

Kampus Merdeka, Konsep Pendidikan Tinggi Mendikbud Nadiem
Mendikbud Nadiem Makarim saat sambutan rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi yang bertemakan "Merdeka Belajar, Kampus Merdeka", di Gedung D Kemdikbud, Jakarta, Jumat (24/1/2020). ( Foto: Beritasatu.com / Maria Fatima Bona )
Maria Fatima Bona / FMB Jumat, 24 Januari 2020 | 20:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan "Merdeka Belajar" jilid dua yang diperuntukan bagi perguruan tinggi yang bertajuk "Merdeka Belajar, Kampus Merdeka". Nadiem mengatakan, ada empat paket kebijakan Kampus Merdeka untuk melepaskan belenggu mahasiswa dan kampus agar lebih mudah bergerak.

Nadiem menyebutkan, empat kebijakan untuk pendidikan tinggi (dikti) ini untuk mempercepat pertumbuhan sumber daya manusia unggul (SDM) yang dibutuhkan bangsa. Perguruan tinggi memiliki potensi yang berdampak cepat pada perubahan SDM unggul, terutama untuk sarjana (S-1).

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah peraturan pemerintah atau pun undang-undang,” kata Nadiem saat sambutan rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi yang bertemakan : Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di Gedung D Kemdikbud, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Berikut ini adalah empat kebijakan Nadiem. Pertama; otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Dalam hal ini, Nadiem menuturkan, otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam Quacquarelli Symonds (QS) World University Top 100 World Universities. Selain itu, seluruh prodi baru akan otomatis mendapat akreditasi C. Namun, ada pun pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan.

Nadiem menjelaskan, kerja sama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemudian, kemdikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. "Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Perguruan tinggi wajib memastikan hal ini diterapkan," ujar Nadiem.

Kedua, Program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Mendatang, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis.

"Pengajuan reakreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun," jelasnya.

Nadiem juga menuturkan, akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan keputusan menteri. Sedangkan untuk evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.

Ketiga, kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Dalam hal ini, Kemdikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

Dan keempat; akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks). Nadiem menjelaskan, perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela untuk boleh mengambil, ataupun tidak, SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Meksi begitu, Nadiem kembali mengingatkan, kebebasan ini tidak berlaku untuk mahasiswa prodi kesehatan.

Di sisi lain, saat ini bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa.

Lebih lanjut, Nadiem menjelaskan terdapat perubahan pengertian mengenai SKS, yakni SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Dijelaksan dia, kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil.

"Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh rektornya," ucap Nadiem.



Sumber: Suara Pembaruan