Kampus Merdeka, Konsep Pendidikan Tinggi Mendikbud Nadiem
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kampus Merdeka, Konsep Pendidikan Tinggi Mendikbud Nadiem

Jumat, 24 Januari 2020 | 20:29 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan "Merdeka Belajar" jilid dua yang diperuntukan bagi perguruan tinggi yang bertajuk "Merdeka Belajar, Kampus Merdeka". Nadiem mengatakan, ada empat paket kebijakan Kampus Merdeka untuk melepaskan belenggu mahasiswa dan kampus agar lebih mudah bergerak.

Nadiem menyebutkan, empat kebijakan untuk pendidikan tinggi (dikti) ini untuk mempercepat pertumbuhan sumber daya manusia unggul (SDM) yang dibutuhkan bangsa. Perguruan tinggi memiliki potensi yang berdampak cepat pada perubahan SDM unggul, terutama untuk sarjana (S-1).

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah peraturan pemerintah atau pun undang-undang,” kata Nadiem saat sambutan rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi yang bertemakan : Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di Gedung D Kemdikbud, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Berikut ini adalah empat kebijakan Nadiem. Pertama; otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Dalam hal ini, Nadiem menuturkan, otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam Quacquarelli Symonds (QS) World University Top 100 World Universities. Selain itu, seluruh prodi baru akan otomatis mendapat akreditasi C. Namun, ada pun pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan.

Nadiem menjelaskan, kerja sama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemudian, kemdikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. "Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Perguruan tinggi wajib memastikan hal ini diterapkan," ujar Nadiem.

Kedua, Program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Mendatang, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis.

"Pengajuan reakreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun," jelasnya.

Nadiem juga menuturkan, akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan keputusan menteri. Sedangkan untuk evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.

Ketiga, kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Dalam hal ini, Kemdikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

Dan keempat; akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks). Nadiem menjelaskan, perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela untuk boleh mengambil, ataupun tidak, SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Meksi begitu, Nadiem kembali mengingatkan, kebebasan ini tidak berlaku untuk mahasiswa prodi kesehatan.

Di sisi lain, saat ini bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa.

Lebih lanjut, Nadiem menjelaskan terdapat perubahan pengertian mengenai SKS, yakni SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Dijelaksan dia, kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil.

"Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh rektornya," ucap Nadiem.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Resmi Jadi Alumni UPH, Ini Kesan dari Lestari Moerdijat

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat resmi menyandang status sebagai alumni UPH untuk jenjang studi program Doktor Manajemen UPH.

NASIONAL | 27 November 2021

Marak Kasus Mafia Tanah, Menteri ATR Ingatkan Hal Ini

Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau agar para pemilik tanah tidak mudah percaya terhadap orang lain atau pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah.

NASIONAL | 27 November 2021

Kasus Mafia Tanah, Menteri ATR Imbau Masyarakat Berhati-hati

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil menegaskan akan terus memerangi mafia tanah di Indonesia.

NASIONAL | 27 November 2021

Universitas Prasetiya Mulya Raih Penghargaan Kewirausahaan

Universitas Prasetiya Mulya berhasil memperoleh penghargaan dari Kemendikbud Ristek atas komitmen semangat kewirausahaan.

NASIONAL | 27 November 2021

48.000 Sertifikat Tanah Dibagikan di Kaltim dan Kaltara

Sertifikat ini akan diberikan secara bertahap hingga akhir Desember 2021.

NASIONAL | 27 November 2021

Ini Pesan James Riady untuk 1.154 Wisudawan UPH

Pendiri Yayasan Pendidikan Universitas Pelita Harapan James Riady memberikan ucapan selamat kepada 1.154 wisudawan tahun akademik 2020/2021 dalam wisuda, Sabtu.

NASIONAL | 27 November 2021

Peduli Warga, DPD Gemura Sumsel Bagikan Makanan Gratis

DPD Gerakan Muda Nurani Rakyat Sumatera Selatan melakukan kegiatan berbagi makanan dan minuman gratis kepada pemulung serta pengguna jalan.

NASIONAL | 27 November 2021

Nekat, Berulang Kali Sabu-sabu Dilempar ke Lapas

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang atau Lapas Kedungpane menemukan narkotika 152 gram jenis sabu-sabu yang dilempar dari luar tembok penjara.

NASIONAL | 27 November 2021

UPH Wisuda 1.154 Mahasiswa

Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar wisuda untuk 1.154 wisudawan-wisudawati.

NASIONAL | 27 November 2021

DPR, NTT, dan PTTEP Bangun Fasilitas Air Bersih di Ngada

DPR RI dan Pemerintah NTT kerja sama dengan PTTEP membangun fasilitas air bersih untuk warga Desa Ria-1, Kabupaten Ngada, NTT.

NASIONAL | 27 November 2021


TAG POPULER

# UFO


# Ezra Walian


# Varian Covid-19


# Ralf Rangnick


# Aliran Dana Teroris



TERKINI
Peduli Lingkungan, JGC Gelar Gowes dan Tanam

Peduli Lingkungan, JGC Gelar Gowes dan Tanam

EKONOMI | 22 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings