Gapasdap Kecewa Penyesuaian Tarif Penyeberangan Ditentang Kemhub

Gapasdap Kecewa Penyesuaian Tarif Penyeberangan Ditentang Kemhub
Dewan Penasihat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Bambang Haryo Soekartono. ( Foto: Istimewa )
Jaja Suteja / JAS Sabtu, 25 Januari 2020 | 12:41 WIB

Balikpapan, Beritasatu.com - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) kecewa penolakan penyesuaian tarif penyeberangan. Kementerian Perhubungan (Kemhub) menolak usulan tarif baru disepakati sebesar 38 persen.

“Kemhub tidak bersepakat dengan usulan penyesuaian tarif sebesar 38 persen. Padahal sudah tiga tahun ini tidak ada penyesuaian tarif penyeberangan,” kata Dewan Penasihat Gapasdap, Bambang Haryo Soekartono, dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2020).

Bambang mengatakan, Kemhub meminta penyesuaian tarif dicicil selama tiga tahun sejak ditetapkan. Artinya kementerian hanya setuju kenaikan tarif maksimal sebesar 12,7 persen berkala selama tiga tahun ke depan.

Gapasdap menganggap, tarif baru versi Kemhub ini tidak relevan dengan kondisi bisnis transportasi penyeberangan. Bambang menyebut tarif harus disesuaikan karena layanan penyeberangan memiliki standar tinggi tentang keselamatan dan kenyamanan penumpang.

“Ini menyangkut jaminan keselamatan dan kenyamanan transportasi penyeberangan kapal di sungai dan danau di Indonesia,” ungkapnya.

Bambang menjelaskan, usulan tarif baru relatif kecil dan tidak membebani masyarakat. Menurutnya, tarif ini mampu memberikan dampak signifikan bagi keberlangsungan bisnis usaha penyeberangan.

Di sisi lain, tarif ini tidak berdampak terhadap ekonomi makro di Indonesia. Kajian ekonomi memperkirakan adanya kenaikan 0,15 persen komoditas primer.

“Beras misalnya Rp 10.000 per kilogram. Penyesuaian tarif sebesar 38 persen maka kenaikannya berkisar Rp 15 per kilogram,” tuturnya.

Apalagi pembahasannya sudah melibatkan stakeholder terkait seperti pengusaha, Gapasdap, dan Kementerian Kemaritiman dan Investasi. Ketiganya pun bersepakat merumuskan kenaikan tarif sebesar 38 persen.

“Pembahasan penyesuaian tarif sudah dibahas sejak 1,5 tahun silam,” ungkap Bambang.

Perkembangan terbaru, Kementerian Maritim berbalik turut menentang penyesuaian tarif. Kesimpulan itu tergambar perwakilan kementerian mengklaim belum mengantongi data angkutan penyeberangan.

“Data data sudah kami serahkan seluruhnya, pemerintah juga bisa meminta data PT ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) Indonesia Ferry. Dua instansi ini saling lempar tanggung jawab,” keluh Bambang.

Bambang menyatakan, PT ASDP semestinya memiliki data tentang kondisi industri transportasi penyeberangan di Indonesia. BUMN ini mengetahui detail kuantitas penumpang, tarif, sekaligus biaya operasional kapal.

“Mereka operator-operator kapal dan juga memungut biaya kepelabuhanan,” jelasnya.

Sebaliknya, Kementerian Maritim dituding bertanggung jawab atas penerbitan Instruksi Presiden Tentang Percepatan Kemudahan dan Berusaha. Kementerian ini menjadi motor pembahasan peraturan yang mengambat usaha dan perizinan bisnis penyeberangan.

“Inpres yang harusnya untuk kemudahan usaha, kenyataannya mempersulit usaha dan perizinan,” sesalnya.

Sehubungan dengan itu, Bambang meminta pemerintah serius dalam penyelamatan industri transportasi penyeberangan sungai dan danau di Indonesia. Ia membandingkan kebijakan pemerintah yang cekatan mengurusi tarif transportasi online jadi tren saat ini.

“Lebih mempriotaskan yang mana antara transportasi online dan industri maritim ? Presiden Joko Widodo pasti disalahkan bila logistik antarpulau menjadi terganggu di Indonesia,” katanya.



Sumber: BeritaSatu.com