KNPI Apresisasi Sikap Dirjen AHU

KNPI Apresisasi Sikap Dirjen AHU
ilustrasi KNPI (Foto: istimewa / istimewa)
/ YS Minggu, 26 Januari 2020 | 13:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Bidang OKK DPP KNPI Zieko CH Odang mengapresiasi sikap Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (AHU) Cahyo Rahadian Muzhar yang ingin menjaga persatuan pemuda terutama di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Termasuk pernyataan Cahyo terkait tidak adanya pembatalan SK DPP KNPI pimpinan Noer Fajrieansyah.

Dirjen AHU tetap berkomitmen menjaga persatuan pemuda sesuai kesepakatan bersama antara KNPI pimpinan Fajrie dan Abdul Azis.

Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan mewujudkan persatuan pemuda. Meskipun Harris Pertama cs yang selama ini mengklaim sebagai pimpinan KNPI tanpa memiliki legalitas, kami tetap membuka pintu selebar-lebarnya untuk berdiskusi selama Harris Pertama memiliki kesadaran dan niat baik untuk pemuda Indonesia,” kata Zieko dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritasatu di Jakarta, Minggu (26/1/2020).

Pihaknya juga menyesalkan akan adanya informasi simpang siur yang disebarkan pihak Haris cs mengenai pembatalan SK Menkumham DPP KNPI pimpinan Noer Fajrieansyah.

“Mereka menyebarkan informasi seakan-akan Menkumham dapat diintervensi dengan membatalkan dan menunjuk SK baru tanpa melalui mekanisme yang berlaku” ujarnya

Tindakan itu, kata Zieko, tidak saja mengadu domba pemuda dengan Kemkumham, tapi juga hendak memecah belah pemuda yang sedang dalam proses bahu-membahu bersatu untuk Indonesia sesuai arahan Menkumham Yasonna Laoly.

“Terkait SK Menkumham yang berlaku bisa dilihat melalui barcode sistem online AHU Kemkumham," tegasnya.

Zieko juga menghimbau pengurus KNPI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk tidak terprovokasi ancaman hoaks yang dilakukan oleh oknum yang secara sadar dan sistematis hendak memecah belah pemuda.

“Mari kita kembali fokus pada program kerja dan berkolaborasi kreasi dengan pemerintah setempat, serta mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2020 sesuai dengan arahan Ketua Umum DPP KNPI Noer Fajrieansyah," kata Zieko.

Dirjen AHU Cahyo menerangkan, SK hanya bisa dibatalkan dengan dasar yang kuat seperti putusan PTUN. Apabila ada pihak lain yang ingin mengajukan SK Menkumham baru dengan menggunakan unsur nama KNPI, maka secara otomatis dalam sistem online AHU Kemkumham akan terblokir.

“Tidak ada pembatalan, dan tidak ada nama baru KNPI lagi. Semua perubahan sementara kami blokir sampai menunggu hasil kesepakatan bersama yang sedang di garap mekanismenya oleh para pihak yang memiliki SK Menkumham,” kata Cahyo.

 



Sumber: PR/Suara Pembaruan