Pembahasan dan Pengesahan Suatu RUU Diharapkan Tidak Terburu-buru

Pembahasan dan Pengesahan Suatu RUU Diharapkan Tidak Terburu-buru
Ilustrasi peradilan. ( Foto: Ist / Ist )
Carlos KY Paath / WBP Minggu, 26 Januari 2020 | 20:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah dan DPR diharapkan tidak membahas dan mengesahkan suatu rancangan undang-undang (RUU) dengan terburu-buru. Setiap RUU perlu dipikirkan dampaknya setelah diundangkan.

“Tidak ada gunanya kalau RUU-RUU dipercepat pembahasan dan pengesahannya, tapi setelah itu menimbulkan kerusakan perilaku manusianya, ekonominya, sosial, dan lainnya,” kata Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto kepada Beritasatu.com, Minggu (26/1/2020).

Sekadar diketahui, terdapat 50 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Empat di antaranya merupakan Omnibus Law yaitu RUU Ibu Kota Negara (IKN), RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, dan RUU Perpajakan.

“Soal empat Omnibus Law, gagasan dan keinginan RUU itu rampung dalam waktu tidak terlalu lama tentu sangat bagus. Tapi sekali lagi, semakin banyak RUU cepat dibahas dan ditetapkan menjadi undang-undang (UU), maka kemungkinan munculnya kerusakan juga besar,” ucap Sunanto.

Badan Legislasi (Baleg) DPR berkomitmen untuk bersikap transparan ketika pembahasan Omnibus Law. Baleg juga berencana mengundang para pihak tertentu sesuai dengan kompetensi terkait RUU dalam rangka mendengarkan masukan.

Anggota Baleg Firman Subagyo menuturkan, DPR belum menerima dari pemerintah seluruh draf Omnibus Law. “Kami akan (bersikap) terbuka. Kualitas undang-undang itu harus betul-betul kita utamakan. Enggak boleh ada perilaku sifatnya diskriminatif,” kata Firman Subagyo.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Irwan Feccho menyatakan, pemerintah perlu segera mengirim surat presiden (surpres) RUU IKN. “Presiden lebih baik fokus agar surpres dan naskah akademik RUU IKN disampaikan ke DPR. Ini penting supaya pembangunan IKN ada dasar hukum,” kata Irwan Feccho.

Alasan Pemerataan
Di sisi lain, Irwan menyoroti keinginan Presiden agar terjadi pemerataan penduduk. Salah satunya ke lokasi IKN yakni di sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). “Sebaiknya Presiden tidak buru-buru memutuskan terkait perpindahan warga pulau Jawa ke lokasi IKN, walau dengan alasan pemerataan penduduk,” kata Irwan Feccho.

Menurut Irwan, Presiden perlu mengundang tokoh-tokoh masyarakat Kaltim ke Istana Negara. “Lebih bijaksana jika Presiden undang tokoh-tokoh masyarakat Kaltim ke Istana Negara dan meminta pendapat mereka. Bagaimanapun ini adalah masalah sosial, budaya dan sejarah Kaltim,” ungkap legislator asal Kaltim tersebut.

Sebelumnya, Presiden memang menginginkan ada pemerataan penduduk di wilayah Indonesia. “Urusan penduduk di negara kita ini perlu ada pemerataan, karena dari 267 juta itu, 56 persen ada di Jawa. Nah magnetnya digeser ke ibu kota yang baru, agar ada magnet lagi untuk pemerataan penduduk,” kata Presiden.



Sumber: Suara Pembaruan