KNPI: Desakan Menkumham Mundur Terlalu Berlebihan

KNPI: Desakan Menkumham Mundur Terlalu Berlebihan
Yasonna Laoly. ( Foto: Antara )
/ YS Senin, 27 Januari 2020 | 08:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Desakan mundur yang dilontarkan oleh berbagai elemen terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dinilai mengada-ada. Apalagi sampai meminta Presiden Jokowi memecatnya, semua itu adalah seruan konyol dan terlihat hanya ingin mencari panggung.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama dalam keterangan persnya yang diterima Beritasatu di Jakarta, Senin (27/1/2020).

"Saya rasa apa yang dilakukan oleh ICW dkk meminta Presiden Jokowi memecat Menkumham terlalu lebay,” Kata Haris.

Menurut dia, terpilihnya kembali Yasonna sebagai MenkumHam diperiode kedua Presiden Jokowi menunjukan apa yang sudah dikerjakannya membawa kebaikan bagi bangsa dan negara.

"Jangan karena sosok Harun (Harun Masiku, Red) yang korupsi, terus mereka minta Menkumham mundur," tegasnya.

Terkait pernyataan Yasonna yang berbeda dengan Ditjen Imigrasi terkait keberadaan Harun,, tersangka  kasus dugaan suap komisioner KPU, Haris menilai bisa jadi Menkumham mendapat laporan yang berbeda di awal.

"Sebagai menteri tentu mendapat laporan dari anak buah. Mungkin ini Pak Menteri dapat laporan yang berbeda dari anak buah. Jadi bukan salah beliau," tegasnya.

Haris mengatakan, KNPI siap mendukung Menkumham meneruskan kerja-kerjanya di Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

"KNPI mendukung penuh Menkumham. Kami akan lawan orang-orang yang mencoba mengganggunya,” tandas Haris.



Sumber: Suara Pembaruan