Ketua DPR Minta Pemerintah Bertindak soal Penyebaran Virus Korona

Ketua DPR Minta Pemerintah Bertindak soal Penyebaran Virus Korona
Ketua DPR, Puan Maharani menyampaikan Pidato Ketua DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Jaja Suteja / JAS Senin, 27 Januari 2020 | 18:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bertindak menyikapi penyebaran virus korona. Dia juga meminta masyarakat tidak panik dan mengikuti prosedur pencegahan dan penanganan yang disarankan petugas kesehatan.

Ketua DPR juga meminta pemerintah membuat pernyataan tentang data sebenarnya terkait soal penyebaran virus korona ini di Indonesia.

"Untuk mengatasi kesimpangsiuran informasi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu membuat pernyataan tentang data sebenarnya, sekaligus memberi keyakinan dengan menunjukkan pada masyarakat bahwa pemerintah bekerja untuk mencegah masuknya virus korona," ungkap Puan dalam pernyataannya yang dikeluarkan Senin (27/1/2020).

DPR juga meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan, tidak bertindak bussines as usual terhadap isu virus ini. Upaya pencegahan harus dimaksimalkan, termasuk memastikan persiapan maksimal alat dan tenaga medis kita."

"Kementerian kesehatan bersama instansi terkait perlu menjelaskan protokol-protokol pencegahan virus korona masuk ke wilayah RI serta penanggulangannya bila virus itu sudah masuk ke wilayah RI," papar Puan lagi.

Menurut Ketua DPR, pemerintah harus segera menyusun dan menyosialisasikan langkah-langkah pencegahan dan penanganan virus korona ke pemda-pemda sesuai protokol pencegahan dan penanganan nasional, mengingat banyaknya warga/turis dari negara-negara yang sudah mengidentifikasi kasus virus Corona, yang masuk ke daerah-daerah.

"Protokol pencegahan termasuk ditinjau apakah perlu atau dalam kondisi apa dianggap perlu ada larangan bagi warga/orang yang baru mengunjungi Cina (Tiongkok) agar dilarang masuk wilayah RI untuk sementara," Puan menegaskan.



Sumber: BeritaSatu.com