Pemerintah Diminta Usut Dugaan Praktik Monopoli Pasar Ayam Potong

Pemerintah Diminta Usut Dugaan Praktik Monopoli  Pasar Ayam Potong
Pengamat kepolisian Agus Yohanes (Foto: Istimewa)
Arnold H Sianturi / JEM Selasa, 28 Januari 2020 | 14:45 WIB

Medan, Beritasatu.com - Masyarakat Anti Korupsi (Marak) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pertanian untuk memperhatikan keluhan masyarakat peternak ayam potong secara mandiri yang terancam bangkrut akibat  praktik monopoli yang disinyalir sudah berlangsung sekitar 17 bulan terakhir.

"Kita menerima banyak laporan atas dugaan praktik monopoli oleh dua perusahaan besar yang ingin menghancurkan masyarakat sebagai peternak ayam potong secara mandiri. Tidak sedikit yang bangkrut," ujar Ketua Marak, Agus Yohanes melalui siaran persnya, Selasa (28/1/2020).

Agus mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah dan penegak hukum untuk membongkar kasus dugaan praktik monopoli yang sudah merugikan peternak rakyat mandiri tersebut. Sebab, sudah ribuan peternak yang menjadi korban dari dua perusahaan dimaksud.

"Dugaan praktik monopolisi ini sebaiknya dibongkar dan diproses secara hukum. Ini terjadi dan berlangsung lama karena kedua perusahaan terkemuka itu memiliki backing berpangkat tinggi. Sehingga, perusahaan yang merugikan peternak itu tidak pernah berurusan dengan hukum," katanya.

Permainan dalam praktik monopoli ini, ungkap Agus yang merupakan mantan pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ini, yaitu membeli ayam potong dari peternak mandiri dengan harga rendah. Kemudian, perusahaan itu menjual ke pasar dengan harga tinggi.

"Biaya pembelian ayam potong dari peternak ayam potong dari kisaran Rp 10 ribu - Rp 14 ribu/kilogram (kg). Namun, harga ayam di pasar sekitar Rp 36 ribu sampai Rp 40 ribu/kg. Sekitar 60 - 70 persen, market pasar ayam potong dikuasai oleh perusahaan besar," ungkapnya.

Dalam negara maju, tambah Agus, penguasaan market share oleh satu perusahaan tidak boleh lebih dari 20 persen. Berbanding terbalik dengan terjadi di Indonesia, perusahaan besar justru menguasai pangsa pasar. Sehingga praktik monopoli usaha banyak terjadi.

"Pemerintah khususnya kementerian pertanian diharapkan peka dalam menindaklanjuti keluhan peternak mandiri ini. Sehingga, semangat Nawacita yang digaungkan Presiden Jokowi, tidak sekedar omongan belaka. Jangan sampai peternak mandiri dibuat mati suri," imbuhnya.

Menurutnya, komitmen pemerintah dalam membawa sejuta peternak rakyat mandiri, sangat diperlukan. Pemerintah harus berani mengambil sikap tegas dengan memberantas praktik monopoli yang diduga melibatkan orang dalam di pemerintahan.



Sumber: Suara Pembaruan