Soal Kebijakan Pemeriksaan Saksi, Pimpinan KPK Tetap Berbasis Legitimasi Hukum

Soal Kebijakan Pemeriksaan Saksi, Pimpinan KPK Tetap Berbasis Legitimasi Hukum
Indriyanto Seno Adji ( Foto: Antara )
Asni Ovier / AO Rabu, 29 Januari 2020 | 19:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengubah kebijakan tentang pemeriksaan saksi. Dalam kebijakan itu, nantinya penyidik harus meminta izin dulu kepada pimpinan KPK untuk memanggil seseorang yang ingin diperiksa sebagai saksi.

Menurut pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji, kebijakan baru pimpinan KPK ini tetap dalam basis legitimasi hukum. Secara hukum, kata dia, pimpinan KPK tetap penanggung jawab tertinggi atas kebijakan penegakan hukum di bidang penindakan korupsi, termasuk kebijakan prosesual di bidang penyidikan dan penuntutan yang di dalamnya mencakup tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemeriksaan saksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atau UU KPK yang baru, kata Indriyanto, pimpinan KPK tetap sebagai penyidik dan penuntut umum.

“Ada pihak yang keliru memahami artifisial tentang hilangnya Pasal 21 Ayat 4 UU KPK yang lama, bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Dampaknya, terkesan ada pemahaman yang salah di publik atas peran KPK dalam pemberantasan korupsi,” kata Indriyanto di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Dia mengingatkan, eksistensi pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum sebaiknya dipahami secara bijak dan seutuhnya. Eksistensi itu jangan malah dimaknai secara parsial, sehingga bisa terkesan provokatif.

“Memahami UU KPK yang baru ini facet antara hukum pidana dengan hukum administrasi negara dan juga dengan hukum tata negara. Jadi, ini tidak bisa dibaca secara artifisial dan parsial saja, melainkan harus dimaknai dengan pemahaman seutuhnya. Sebab, pasal-pasal ini saling berkaitan pemaknaannya secara interdisipliner keilmuan,” ujar Indriyanto.

Guru besar hukum pidana Universitas Krisnadwipayana itu menambahkan, dari sisi filosofi yuridis, pemahaman mengenai isu interdisipliner sebagai facet antara hukum pidana dan hukum administrasi negara (HAN) berarti pimpinan adalah pengendali dan penanggung jawab tertinggi atas kebijakan penegakan hukum dalam lingkup tupoksi di bidang penindakan pemberantasan korupsi.

Karena itu, jabatan Deputi Penindakan KPK berikut penyidik di bawahnya harus dimaknai sebagai pelaksana teknis atas pengendali kebijakan penegakan hukum, dalam lingkup tupoksi di bidang penindakan pemberantasan korupsi.

Dia mencontohkan, dalam Pasal 21 UU KPK yang baru, komposisi KPK meliputi Dewan Pengawas, pimpinan KPK, dan pegawai KPK.

“Memang benar tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum, namun Pasal 6 huruf e dan f menyatakan KPK, salah satu komposisi KPK adalah pimpinan, bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Dalam pemahaman ini, pimpinan KPK juga adalah penyidik, penuntut, dan pelaksana eksekusi,” kata Indriyanto.

Dilihat dari sisi kompetensi, kata dia, tidak mungkin pimpinan KPK yang bukan dari unsur Polri atau Kejaksaan berposisi sebagai penyidik. Sebab, apabila sebagai penyidik, maka pimpinan KPK harus mengikuti persyaratan ikut dan lulus pendidikan di bidang penyidikan yang diselenggarakan oleh KPK bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan (Pasal 45A revisi) sehingga tidak sesuai atau memang dieksepsionalkan dengan tingakatan pimpinan secara organisatoris.

“Jadi, pimpinan KPK, walau tidak tercantum eksplisit, tetap sebagai pengendali dan penanggung jawab tertinggi atas kebijakan penegakan hukum yang harus diartikan secara hukum administrasi negara bahwa secara ex officio, status pimpinan KPK tetap sebagai penyidik dan penuntut umum. Karena itu, kebijakan penindakan hukum, termasuk kebijakan prosesual pemeriksaan saksi, menjadi domain pimpinan KPK,” katanya.

Indriyanto juga menjelaskan, dengan pemahaman tersebut, kewenangan pimpinan tetap yang menentukan dapat atau tidak laporan masyarakat berstatus sebagai penyelidikan hingga penetapan tersangka. Artinya, pimpinan KPK tetap berhak menandatangani surat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi dalam bentuk administrasi penindakan hukum.

“Inilah makna facet hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam menjawab polemik tersebut,” ujarnya.

Indriyanto memahami adanya misinterpretasi atas pemahaman pasal per pasal UU KPK yang baru. Namun, kata dia, yang terpenting jangan sampai pasal-pasal yang ada diartikan secara a contrario, sehingga mengandung pemahaman yang tidak perspektif, tendensius, dan justru menimbulkan misleading opinion.

Justru, dengan adanya UU KPK yang baru, pimpinan KPK tetap memiliki legitimasi hukum sebagai pengendali dan penanggung jawab tertinggi dari muruah kewenangannya atas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan pelaksana eksekusi penetapan/putusan pengadilan.

“Oleh karena itu, sangat tidak benar pendapat yang mengatakan seolah pimpinan KPK kehilangan muruah, turut campur prosesual, dan kehilangan kewenangan sebagai penyidik atau penuntut umum. Operasionalisasi pimpinan KPK dalam status dan eksistensi sama dengan UU KPK yang lama,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan