Cak Imin Klaim Tak Ada Aliran Dana Suap Proyek Kempupera ke Elite PKB

Cak Imin Klaim Tak Ada Aliran Dana Suap Proyek Kempupera ke Elite PKB
Inisiator Gerakan Khataman Alquran, Muhaimin Iskandar, di Masjid Sunan Ampel, Surabaya, Minggu (14/4/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Fana Suparman / FMB Rabu, 29 Januari 2020 | 20:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/1/2020) sore. Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred.

Pemeriksaan terhadap Cak Imin diduga berkaitan dengan permohonan justice collaborator yang dilayangkan mantan politikus PKB Musa Zainuddin pada Juli 2019. Dalam suratnya Musa mengklaim bukanlah pelaku utama suap ini dan hanya menjalankan perintah partai. Musa juga mengungkap adanya dugaan aliran duit ke petinggi PKB yang tak pernah terungkap di persidangan.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Cak Imin membantah pernyataan Musa. Wakil Ketua DPR itu mengklaim tidak ada aliran dana terkait kasus suap proyek Kempupera yang mengalir ke PKB.

"Tidak benar," kata Cak Imin usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Penyidik diketahui pernah menjadwalkan memeriksa Cak Imin pada 19 November lalu. Namun, mantan Menakertrans itu mangkir dari pemeriksaan KPK.

Cak Imin mengaku pemeriksaan terhadapnya dijadwalkan pada Kamis (30/1/2020) besok. Namun, lantaran adanya kegiatan, mantan Wakil Ketua MPR itu meminta penyidik memeriksanya hari ini.

"Saya datang untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dari Hong Artha. Mestinya diagendakan besok tapi karena besok saya ada acara, saya minta maju dan alhamdullilah selesai semuanya sudah. Sudah saya berikan penjelasan ya selesai," katanya.

KPK belakangan gencar memeriksa sejumlah politikus PKB. Sebelum Cak Imin, KPK telah memeriksa sejumlah politikus PKB lainnya, seperti Jazilul Fawaid, Fathan, Mohammad Toha, dan Helmy Faishal Zaini. Pada Selasa (28/1/2020) kemarin, tim penyidik menjadwalkan memeriksa Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Ghofur. Namun, Abdul Ghofur mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan apapun.

Diketahui, KPK menetapkan Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Kempupera. Hong Arta diduga bersama-sama sejumlah pengusaha lain menyuap sejumlah penyelenggara negara untuk memuluskan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara milik Kempupera.

Tim penyidik menemukan fakta yang didukung bukti-bukti berupa keterangan saksi, dokumen dan barang bukti elektronik bahwa Hong Arta dan rekan-rekannya menyuap sejumlah pihak. Beberapa diantaranya Amran Hi Mustary selaku Ketua Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 8 miliar pada Juli 2015 dan Rp 2,6 miliar pada Agustus 2015. Selain itu, Hong Arta juga memberikan suap sebesar Rp 1 miliar kepada Damayanti Wisnu Putranti selaku anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP periode 2009-2014 pada November 2015.

Hong Arta merupakan tersangka ke-12 yang dijerat KPK terkait kasus ini. Sebelumnya, KPK telah menjerat lima anggota DPR, seorang Kepala Balai, seorang bupati, dan empat orang pih ak swasta. Mereka yang dijerat KPK, yakni, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti, dua rekannya, Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin; Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary; Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR RI lainnya yakni, Budi Supriyanto; Andi Taufan Tiro; Musa Zainuddin; serta Yudi Widiana Adia serta Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan.



Sumber: Suara Pembaruan