KPK Peringatkan Pihak-pihak yang Coba Sembunyikan Harun Masiku

KPK Peringatkan Pihak-pihak yang Coba Sembunyikan Harun Masiku
Harun Masiku ( Foto: istimewa )
Fana Suparman / FMB Rabu, 29 Januari 2020 | 20:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin berspekulasi mengenai adanya pihak-pihak tertentu yang menyembunyikan caleg PDIP Harun Masiku yang kini menjadi buronan atas kasus dugaan suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR. Sudah sekitar tiga pekan sejak ditetapkan sebagai tersangka, Harun belum juga berhasil dibekuk KPK yang menggandeng aparat kepolisian.

"Kami tdak berspekulasi apakah disembunyikan atau ke mana begitu ya. Kami tidak berspekulasi lebih jauh terkait dengan itu," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Meski demikian, KPK menegaskan tidak segan untuk menjerat pihak-pihak yang membantu atau menyembunyikan Harun Masiku. Pihak-pihak tersebut dapat dijerat dengan Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor tentang obstruction of justice atau merintangi penyidikan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.

"Tentunya ya siapapun yang ternyata sengaja menyembunyikan itu bagian dari merintangi tugas penyidikan," kata Ali Fikri.

Ali mengklaim, tim KPK bersama kepolisian telah mendatangi sejumlah daerah, seperti di Sumatera dan Sulawesi untuk memburu Harun. Tak hanya itu, KPK juga telah memajang foto Harun sebagai buronan di situs KPK.go.id. Namum, hingga kini, upaya yang dilakukan KPK belum juga membuahkan hasil.

"Teman-teman barangkali bisa melihat kami memasang DPO itu di website KPK kemudian sudah kami rilis, ke berbagai tempat juga kami akan sampaikan. Sehingga nanti mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat yang tahu menginformasikan kepada kami dan tentunya kami tetap proaktif mencari keberadaan yang bersangkutan dan bersama Polri. Ketika kemudian kami mengetahui yang bersangkutan tentu langsung kami tangkap dan bawa ke KPK untuk diperiksa lebih lanjut," katanya.
Ali enggan mengungkap lokasi lain yang akan disisir untuk memburu Harun Masiku. Dikatakan, hal tersebut merupakan bagian dari strategi KPK.

"Tentunya kami tidak bisa menyampaikan secara spesifik daerah mana yang sudah dan akan kami lakukan pencarian terhadap HM (Harun Masiku) ini. Karena itu bagian dari proses strstegi kami untuk mencari yang bersangkutan karena ini bagian dari pencarian buron atau DPO tentu kami tidak bisa menyampaikn akan ke mana kami selanjutnya setelah kemudian tidak mendapatkan yang bersangkutan di kota-kota tersebut," katanya.

Ali menyebut KPK tak memiliki target untuk menangkap Harun. Dikatakan, seiring dengan proses perburuan Harun, tim penyidik juga terus memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, kader PDIP Saeful Bahri dan mantan Anggota Bawaslu sekaligus mantam caleg PDIP Agustiani Tio Fridelina.

"Kami tidak menargetkan karena berkas perkara juga masih berjalan. Hari ini juga memeriksa untuk empat berkas perkara, kelengkapan berkas perkara tetap kami lakukan dan terus berjalan. Saksi yang ada juga untuk berkas perkara, karena tersangka kan sebbagai salah satu alat bukti yang kemudian bagian dari keterangan terdakwa di persidangan," katanya.

Diberitakan, KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; caleg PDIP, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR. Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta. Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih buron hingga kini.

Sejak KPK menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU dan tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020), Harun seolah 'hilang ditelan bumi'. Ditjen Imigrasi sempat menyebut calon anggota DPR dari PDIP pada Pileg 2019 melalui daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I dengan nomor urut 6 itu terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melancarkan OTT dan belum kembali. Pada 16 Januari Menkumham yang juga politikus PDIP, Yasonna H Laoly menyatakan Harun belum kembali ke Indonesia. Padahal, pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan, seorang warga mengaku melihat Harun mendatangi rumah istrinya di Perumahan Bajeng Permai, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Setelah ramai pemberitaan mengenai kembalinya Harun ke Indonesia, belakangan Imigrasi meralat informasi dan menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia.



Sumber: BeritaSatu.com