Sulitkan Petani Dapatkan Pupuk Subsidi, Anggota DPR Minta Moratorium Kartu Tani

Sulitkan Petani Dapatkan Pupuk Subsidi, Anggota DPR Minta Moratorium Kartu Tani
Firman Subagyo. ( Foto: Istimewa )
Stefi Thenu / JEM Kamis, 30 Januari 2020 | 19:20 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Penerbitan Kartu Tani yang semula bertujuan untuk menertibkan dan memudahkan petani menerima bantuan pupuk subsidi, pada kenyataannya justru menyulitkan para petani untuk memperoleh pupuk subsidi.

"Saya minta masalah ini segera dibereskan, jangan sampai Kartu Tani justru mempersulit petani mendapatkan pupuk subsidi," demikian ditegaskan Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, saat rapat dengar pendapat bersama Dirjen Prasarana dan Sarana (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Hadir juga jajaran direksi industri pupuk, pengurus Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Deputi Menko Perekonomian Musdalifah Mahmud.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, pembuat kebijakan hendaknya turun kebawah melihat fakta dan kenyataan di lapangan bagaimana kondisi petani yang sesungguhnya.

Kebijakan yang diberlakukan itu sangat menyulitkan posisi petani, baik dari sisi teknis, administrasi dan finansial terkait kewajiban petani untuk menempatkan deposit di bank.

Untuk itu, dia meminta, sambil dilakukan evaluasi menyeluruh, untuk sementara waktu, harus dilakukan moratorium penggunaan kartu tani.

"Sambil moratorium, lakukan evaluasi, dan dibuat uji coba terlebih dahulu di beberapa wilayah," tegas politisi asal Pati, Jawa Tengah itu.

Ia menambahkan, jika sudah benar-benar efektif baru diterapkan secara massal. "Kalau ini dipaksakan akan memberatkan petani, sebaliknya menguntungkan perbankan saja," tandasnya.

 

 



Sumber: Suara Pembaruan