Kampus Merdeka Dorong Mahasiswa Terlibat Pembangunan Desa

Kampus Merdeka Dorong Mahasiswa Terlibat Pembangunan Desa
Kampus Merdeka untuk Desa. Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi RI Abdul Halim Iskandar (kanan) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim (kiri) berbincang saat pembukaan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa, di Jakarta, Kamis (30/1/2020). Forum bertema Kampus Merdeka untuk Desa yang diikuti seratusan rektor dan perwakilan perguruan tinggi tersebut membahas konsep operasional membangun SDM unggul di desa melalui kampus merdeka, transformasi ekonomi pedesaan dan implementasi program kampus merdeka membangun desa. (Foto: BeritaSatu Photo / Mohammad Defrizal)
Herman / FER Jumat, 31 Januari 2020 | 18:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Arif Satria menyambut baik lahirnya program Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemdikbud), di mana salah satu kebijakannya adalah memberikan hak belajar kepada mahasiswa selama tiga semester di luar program studi.

Kampus Merdeka, Konsep Pendidikan Tinggi Mendikbud Nadiem

Selain magang atau praktik kerja, kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus adalah membantu proyek-proyek di desa yang antara lain didanai oleh Dana Desa. Sehingga harapannya program ini bisa ikut membantu mengangkat perekonomian desa.

Arif mengatakan, dukungan IPB dalam meningkatkan perekonomian di desa juga sudah dimulai antara lain melalui program One Village One CEO yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan pendampingan BUMDes dan juga kegiatan ekonomi lainnya. Saat ini ada sebanyak 53 desa di Jawa Barat yang mendapatkan pendampingan, di mana masing-masing desa memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda. Program yang dibuat juga disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa tersebut.

"Dengan adanya kebijakan baru ini (Kampus Merdeka), menurut saya ini menjadi angin segar. Apa yang selama ini sudah kami lakukan di lapangan dan melibatkan mahasiswa, misalnya dalam program One Village One CEO kini bisa mendapatkan insentif yang besar secara akademik,” kata Arif Satria, di acara Forum Perguruan Tinggi untuk Desa, di Jakarta, Jumat (31/1/2020).

UGM Dukung Kebijakan Kampus Merdeka

Arif menambahkan, kehadiran mahasiswa di desa sebetulnya bukan hanya soal akademik atau SKS, tetapi juga peningkatan kemampuan, di mana di desa mahasiswa bisa berkolaborasi dengan masyarakat desa dan juga belajar mengambil keputusan.

"Di luar itu, yang lebih penting lagi dari kehadiran mahasiswa di desa adalah memberi inspirasi bagi masyarakat desa. Ini suatu hal yang mahal. Dengan terinsipirasi, anak-anak di desa akan terbayang suatu saat nanti harus menjadi seperti apa. Misalnya ada mahasiswa yang KKN di Natuna, ini membuat anak-anak di sana terinspirasi untuk menjadi mahasiswa. Jadi kehadiran kampus di desa ini harus dimaknai dalam jangka panjang, bukan semata-mata dalam konteks ekonomi, tetapi upaya membangun optimisme masyarakat desa terhadap masa depan mereka,” kata Arif.

Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof Ari Kuncoro juga melihat program Kampus Merdeka yang dikolaborasikan dengan pemanfaatan Dana Desa sebagai hal yang positif. Program ini juga sejalan dengan apa yang selama ini dilakukan Universitas Indonesia, antara lain program UMKM center, hingga pendampingan pada pemerintah daerah, terutama terkait proses administrasi agar Dana Desa yang diterima bisa dialokasikan kepada hal-hal yang produktif.

Aisindo Dukung Pengembangan SDM Jatim

"Kampus Merdeka memberikan ruang yang lebih besar kepada mahasiswa untuk ikut terlibat dalam program-program pemberdayaan desa, tetapi sifatnya tidak ada paksaan. Mereka bisa mengambil peluang ini selama tiga semester di luar kelas, atau kalau tidak mau tetap bisa belajar di prodinya," kata Ari Kuncoro.

Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga, Prof Mohammad Nasih, mengatakan, program Kampus Merdeka untuk Desa ini memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus sambil mengabdi di desa. Hal ini juga sejalan dengan kegiatan KKN yang selama ini sudah dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi, namun ke depannya menjadi lebih luas dengan waktu yang lebih lama.

"Kalau KKN kan selama ini misalkan hanya beberapa bulan saja dengan tiga SKS. Dengan adanya program ini bisa ditingkatkan jadi misalkan 10 SKS atau 20 SKS dengan waktu yang lebih lama. Program-program yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen dalam rangka pengembangan desa nantinya bisa diakui sebagai bagian dari sistem terkuliahan. Dengan begitu akan semakin banyak mahasiswa yang tertarik untuk ikut terlibat dalam program-program pemberdayaan desa," kata Muhammad Nasih.

Melalui program Kampus Merdeka untuk Desa ini, lanjut Nasih, waktu libur mahasiswa juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih berguna di luar kampus dan tetap masuk dalam sistim perkuliahan.

"Misalkan saja ada mahasiswa kita yang berasal sari ujung pelosok. Ketika ada jeda kuliah, mereka bisa kembali ke daerahnya dan memuat proyek pemberdayaan yang melibatkan warga desa. Dua kali masa jeda saja sudah bisa dapat belasan SKS, dan ini harus dimanfaatkan," kata Nasih.

Universitas Airlangga selama ini juga sudah memiliki banyak program pemberdayaan desa. Misalnya saja program Dosen untuk Desa yang juga melibatkan para mahasiswa dalam melakukan pembinaan desa dengan target menjadikan desa tersebut sebagai desa mandiri.

"Bentuk-bentuk seperti ini bisa terus kita lakukan, tetapi nantinya dengan bobot SKS yang berbeda. Jadi kegiatan mahasiswa di desa ini bisa dikonversi menjadi SKS, sehingga mahasiswa bisa lebih merdeka dalam belajar, khususnya untuk mata kuliah pilihan," ujar Nasih.



Sumber: BeritaSatu.com