Peradi : Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Tengah Tindakan Pidana

Peradi : Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Tengah Tindakan Pidana
Ijazah palsu ( Foto: Beritasatu.com )
Robertus Wardi / JAS Senin, 3 Februari 2020 | 10:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Djonggi Simorangkir menilai penggunaan Ijazah palsu oleh Bupati Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Samahuddin sebagai sebuah tindak pidana. Tindakan itu juga bentuk pembohongan publik untuk meraih jabatan tertentu.

“Tidak patut seorang bupati melakukan seperti itu. Polisi harus segera mengusutnya,” kata Djonggi di Jakarta, Senin (3/2/2020).

Ia menjelaskan jika kasus itu terbukti, jabatan bupati harus dicopot. Alasannya, salah satu syarat menjadi calon bupati adalah berijazah asli. Namun ternyata persyaratan itu tidak dimiliki Samahuddin.

"Itu pelanggaran serius. Harus diusut tuntas," ujar Djonggi.

Pernyataan yang sama disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman. Ia meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) agar mengusut dugaan ijazah palsu tersebut.

"Aparat hukum dan lembaga terkait harus segera memproses temuan masyarakat itu. Tidak patut seorang bupati melakukan seperti itu,” tegas Benny.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo memastikan pihaknya serius mengusut dugaan ijazah palsu Bupati Buteng. Saat ini pihaknya belum bisa memastikan serta menyimpulkan kasus ini karena masih mengumpulkan data-data terkait.

"Saat ini kami sudah memeriksa beberapa saksi dan dokumen terkait. Kami belum bisa memberikan kesimpulan sebelum semua data mempunyai akurasi dan memenuhi unsur pidana. Statusnya masih lidik (penyelidikan, Red)," kata Kombes Pol Ibrahim.

Untuk diketahui, Bupati Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), periode 2017-2022 Samahuddin dilaporkan ke polisi karena menggunakan ijazah ilegal dengan gelar sarjana ekonomi. Dia dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Buton Tengah di Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) pada akhir November 2019.

Samahuddin dilaporkan ke Polda Sulsel karena diduga mendapatkan ijazah palsu di Makassar, Sulsel. Bupati Samahuddin terancam hukuman enam tahun penjara sesuai dengan ketentuan pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat. 



Sumber: BeritaSatu.com