Pemerintah Diminta Juga Bangun Infrastruktur Provinsi Penyangga Ibu Kota Baru
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Diminta Juga Bangun Infrastruktur Provinsi Penyangga Ibu Kota Baru

Senin, 3 Februari 2020 | 13:01 WIB
Oleh : Mashud Toarik / MT

Pontianak, Beritasatu.com – Pemindahan Ibu Kota Negara ke sebagian wilayah Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dinilai akan membawa dampak bagi provinsi sekitar yang menjadi penyangga Ibu Kota yakni Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Barat (Kalbar).

Terkait itu, Pemerintah Pusat diharapkan juga peka dan memikirkan pengembangan dan pembangunan tiga daerah tadi, khususnya Kalbar, yang letaknya paling jauh dari dua provinsi Kalimantan lainnya.

Pandangan ini diungkapkan Pengamat Perencanaan Pembangunan Daerah dari Pontianak, Rusnawir Hamid. Langkah-langkah yang perlu diwujudkan dalam mendukung daerah penyangga tadi menurutnya terkait rencana pemekaran provinsi baru serta pembangunan jalur Kereta Api khusus produksi, lalu kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan jalur Kereta Api dan Kawasan Industri.

Untuk kebutuhan pemekaran wilayah propinsi baru, menurut Rusnawir, harus segera diproses dan dilaksanakan mengingat Luas wilayah Kalimantan Barat sekitar 147 ribu km2, bandingkan dengan luas pulau Jawa yang sekitar 128 ribu km2, tetapi ditempati oleh empat provinsi dan dua daerah khusus/istimewa.

"Selanjutnya kebijakan perencanaan dan pembangunan yang lebih luas berbasis kepulauan, agar segera disusun, sehingga ada sinergi pembangunan antar daerah dan seluruh daerah dalam konstelasi pulau tadi. Sehingga misalnya pesatnya pembangunan antara Kalbar dan Kaltim, tidak terlalu jomplang,” lanjut Rusnawir dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (3/2/2020).

Sementara terkait pembangunan jalur kereta api khusus produksi yang terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada, serta kawasan industri diyakininya akan berdampak pada masuknya investor swasta dalam mendukung pembangunan.

“Jangan dilihat dari sisi feasible atau tidaknya dari sisi ekonomis jangka pendek, jika menggunakan jalan umum, maka biaya perawatan akan lebih mahal, truck pengangkut CPO misalnya diyakini akan merusak jalan sebagaimana yang terjadi sekarang. Karena itulah pentingnya membangun jalur-jalur distribusi yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pelabuhan, sehingga membuat perkembangan perekonomian kawasan dan daerah akan menjadi semakin berkembang dan punya dampak positif. Walau ini bukan dampak langsung dari pemindahan ibu kota baru,” katanya.

Karena itu, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas, juga harus memikirkan secara makro dampak langsung dan tidak langsung bagi pemindahan Ibu Kota Baru agar Kalbar, Kalteng, dan Kalsel mendapat manfaat.

"Perlu desain pembangunan infrastruktur untuk daerah penyangga, baik dari sisi pemekaran, jalur KA produksi, terintegrasi dengan pelabuhan dan kawasan Industri, agar pemerataan pembangunan dapat terwujud sebagai efek dari pemindahan Ibu Kota baru Negara,” katanya menegaskan.

Karena itu, Rusnawir Hamid menegaskan bahwa perlu penyegaran terkait Tupoksi Bappenas sebagai Perencana dari pembangunan secara Nasional agar benar-benar merencanakan pembangunan di daerah-daerah sekitar Ibu Kota Negara yang baru, khususnya di Kalbar dan daerah lainnya di Kalimantan.

"Agar perencanaan pembangunan dapat juga melibatkan investor lokal demi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kalbar dan sekitarnya,” pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Majalah Investor


BERITA LAINNYA

Kolaborasi untuk Berbagi di Masa Pandemi

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, solidaritas harus diperkuat dalam penanganan Covid-19.

NASIONAL | 17 September 2021

Nakes Jadi Korban, Gubernur Papua Soroti Tragedi Penyerangan Distrik Kiwirok oleh KKB

Gubernur Papua Lukas Enembe menyoroti jatuhnya korban jiwa dari tenaga kesehatan (nakes) akibat serangan kelompok kriminal bersenjata di Distrik Kiwirok.

NASIONAL | 17 September 2021

Soal Bakamla, Ini Pandangan Mantan Kabais

Menurut mantan Kabais Soleman B Ponto, peranan dan fungsi Bakamla tidak jelas karena tidak berfungsi sebagai lembaga penegak hukum atau pertahanan.

NASIONAL | 17 September 2021

IDI Papua Desak Jaminan Keamanan Para Nakes di Papua

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Papua mendesak jaminan keamanan untuk para tenaga kesehatan (nakes) di Papua.

NASIONAL | 17 September 2021

Guru Besar IPB: Sapi Berdampak pada Pemanasan Global

Guru Besar IPB, Anuraga Jayanegara, menyatakan adanya 16 juta ekor sapi pedaging dan 600.000 sapi perah di peternakan di Indonesia berdampak pemanasan global.

NASIONAL | 17 September 2021

Waspadai Cuaca Ekstrem di 23 Wilayah Ini

BMKG memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem dengan curah hujan sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi di 23 wilayah di Tanah Air, Jumat.

NASIONAL | 17 September 2021

Ikatan Dokter Indonesia Dukung Tatap Muka di Pesantren dengan Prokes Ketat

Pembukaan pesantren dapat dilakukan dengan syarat para santri dan pengasuh sudah divaksinasi dan seluruh protokol kesehatan diterapkan secara ketat.

NASIONAL | 17 September 2021

Bantu Kesulitan Ekonomi Pendakwah, MUI dan ACT Luncurkan Gerakan Nasional Sejahterakan Dai

ACT dan MUI berkolaborasi meluncurkan Gerakan Nasional Sejahterakan Dai untuk membantu para pendakwah yang kesulitan ekonomi di masa pandemi ini.

NASIONAL | 17 September 2021

Mendikbudristek Nadiem Makarim Menginap di Rumah Guru untuk Belajar

Nadiem bermalam di rumah seorang guru di Plaosan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, DI Yogyakarta.

NASIONAL | 17 September 2021

IDI: Serangan terhadap Nakes di Kiwirok Kejahatan Kemanusiaan Serius

IDI menyatakan bahwa serangan terhadap tenaga kesehatan di Kiwirok, Papua, merupakan kejahatan kemanusiaan serius.

NASIONAL | 17 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Bina Buana Jual Saham Treasury Hasil [italic[Buyback ke Puribuana

Bina Buana Jual Saham Treasury Hasil [italic[Buyback ke Puribuana

EKONOMI | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings