DPR Dukung KLHK Mengakhiri Kerja Sama dengan Yayasan WWF
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

DPR Dukung KLHK Mengakhiri Kerja Sama dengan Yayasan WWF

Senin, 3 Februari 2020 | 14:34 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi masalah pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, dan perikanan, serta bulog, mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memutus kerja sama dengan Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia. Sebab ada pihak lain yang menikmati kerja sama tersebut.

Dukungan tersebut dikemukakan anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo, Senin (3/2/2020) menanggapi keputusan tegas yang diambil KLHK yakni memutus hubungan kerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia itu.

“Saya sesungguhnya sudah lama, tepatnya ketika saya memimpin Komisi IV DPR, mengusulkan kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar kerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia diakhiri saja, karena tidak membawa manfaat yang besar bagi Kementerian Kehutanan saat itu. Kalau saat ini KLHK mengakhiri kerja sama, pastinya saya dukung,” ujar Firman Subagyo.

Politisi senior Partai Golkar ini memberi alasan dukungan atas pemutusan hubungan kerja sama itu. Menurutnya, ada indikasi ketidakberesan dalam kerja sama Yayasan WWF Indonesia dengan KLHK yakni ada dugaan kepentingan lain. “ Apalagi banyak negara lain juga telah mengakhiri kerja sama dengan WWF,” katanya.

Dikatakan Firman Subagyo, jika KLHK sudah mampu menangani bidang lingkungan dan kehutanan dengan baik, memang tidak perlu lagi menjalin kerja sama dengan Non Government Organization (NGO) asing.

“Toh, faktanya, dengan kerja sama itu hasilnya tidak lebih baik. Jadi, KLHK tak perlu khawatir dengan Yayasan WWF itu,” katanya.

Masih menyoroti kinerja Yayasan WWF Indonesia, Firmans Subagyo mengusulkan agar KLHK meminta Yayasan WWF Indonesia untuk melakukan audit kinerja dan juga audit investigasi. Hal ini penting untuk transparansi dalam konteks kerja sama selama ini.

“Selain itu pihak-pihak yang selama ini menyudutkan KLHK akan lebih mengatahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam kerja sama tersebut,” ujar Firman Subagyo.

Seperti diberitakan dalam sejumlah media, KLHK telah memutus kerja sama dengan Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia. Hal ini itu tertuang dalam Keputusan Menteri LHK Nomor SK.32/Menlhk/Setjen/KUM.1/1/2020 tentang Akhir Kerja Sama Antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dengan Yayasan WWF Indonesia. Dari surat keputusan yang ditetapkan Menteri LHK Siti Nurbaya pada 10 Januari 2020 tersebut, ada tiga poin kerja sama yang dinyatakan berakhir.

Pertama, perjanjian kerja sama antara KLHK c.q Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam dengan Yayasan WWF Indonesia Nomor 188/DJ-VI/Binprog/1998 dan Nomor CR/026/III/1998 tanggal 13 Maret 1997 dan semua pelaksanaan kerja sama tersebut.

Kedua, semua perjanjian kerja sama antara KLHK yang melibatkan Yayasan WWF Indonesia. Ketiga, semua kegiatan Yayasan WWF Indonesia bersama pemerintah dan pemerintah daerah yang dalam ruang lingkup bidang tugas, urusan, dan kewenangan KLHK.

Pada butir kedua di dalam surat tersebut dinyatakan keputusan yang diambil didasarkan pada hasil evaluasi KLHK. Hasil evaluasi menyatakan, pertama, pelaksanaan kerja sama bidang konservasi dan kehutanan dengan dasar perjanjian kerja sama telah diperluas ruang lingkupnya oleh Yayasan WWF Indonesia.

Kedua, kegiatan Yayasan WWF Indonesia dalam bidang perubahan iklim, penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengelolaan sampah di lapangan, tidak memiliki dasar hukum kerja sama yang sah.

Ketiga, KLHK menemukan adanya pelanggaran prinsip kerja sama dan pelanggaran kerja lapangan serta melakukan klaim sepihak yang tidak sesuai fakta yang terjadi di lapangan pada tingkat yang sangat serius oleh Yayasan WWF Indonesia.
Surat ini telah disampaikan kepada Yayasan WWF Indonesia secara tertulis.

Adapun kerja sama antara Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam dengan WWF Indonesia dinyatakan berakhir dan tidak berlaku sejak 5 Oktober 2019. Seluruh unit kerja KLHK yang mempunyai kerja sama dan ada kegiatan Yayasan WWF Indonesia wajib melaporkan seluruh kegiatannya secara berjenjang kepada menteri sampai dengan April 2020.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kampanye Toilet Bersih Dukung Zero BABS di Indonesia

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia di mana hampir 28 juta orang Indonesia kekurangan air bersih.

NASIONAL | 3 Februari 2020

KPK Kembali Jadwalkan Periksa Wakil Ketua Dewan Syuro PKB

KPK belakangan getol memanggil dan memeriksa sejumlah politikus terkait kasus suap proyek jalan ini.

NASIONAL | 3 Februari 2020

Menkes Terawan Jelaskan Masa Inkubasi Korona dan Alasan Tak Perlu Pulangkan WN Tiongkok

Pemerintah Tingkok sendiri yang akan melarang warganya berkunjung ke negara lain.

NASIONAL | 3 Februari 2020

Pemerintah Diminta Juga Bangun Infrastruktur Provinsi Penyangga Ibu Kota Baru

Pembangunan jalur kereta api yang terkoneksi dengan pelabuhan diyakini mendorong masuknya investor swasta sehingga berdampak pada ekonomi di daerah penyangga.

NASIONAL | 3 Februari 2020

Sudah Temui WNI Pulang dari Wuhan, Menkes Terawan Yakinkan DPR Tak Takut Berlebihan

"Mereka bersama senam dan makan. Ini menunjukkan mereka sehat. Mudah-mudahan betah mereka," kata Menkes.

NASIONAL | 3 Februari 2020

Jokowi: Underpass YIA Dapat Tingkatkan Angka Wisatawan

Dengan diresmikannya Underpass YIA, Jokowi berharap angka wisatawan sekitar Yogyakarta dapat meningkat.

NASIONAL | 3 Februari 2020

Bocah Korban Kecelakaan Kapal di Indragiri Hilir Ditemukan Tewas

Saat ditambatkan untuk istirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Guntung, kapal kayu tersebut tenggelam.

NASIONAL | 3 Februari 2020

Helikopter BNPB Bantu Pencarian 10 Nelayan Pesisir Selatan

Mendarat di BIM pada Sabtu (1/2/2020) sekitar pukul 16.00 WIB, langsung digunakan untuk membantu pencarian ABK yang hilang di Pesisir Selatan.

NASIONAL | 3 Februari 2020

Gubernur Jatim Sambut Jenazah Gus Sholah di Bandara Juanda

Rencananya jenazah Gus Sholah dimakamkan di Kompleks Pemakaman Pondok Pesantren Tebuireng sekitar pukul 16.00 WIB.

NASIONAL | 3 Februari 2020

Peradi : Penggunaan Ijazah Palsu Bupati Buton Tengah Tindakan Pidana

"Aparat hukum dan lembaga terkait harus segera memproses temuan masyarakat itu. Tidak patut seorang bupati melakukan seperti itu,” tegas Benny K Harman.

NASIONAL | 3 Februari 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS