Rencana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS Harus Dikaji Mendalam
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Rencana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS Harus Dikaji Mendalam

Rabu, 5 Februari 2020 | 19:26 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah diharapkan dapat melakukan kajian komprehensif menyangkut rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS dari Suriah. Pengambilan keputusan nantinya harus dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Negara Tak Boleh Gegabah Terima WNI Eks ISIS

"Kajiannya harus mendalam, harus sempurna, tidak boleh parsial, artinya dari sisi keamanan, dari sisi kemungkinan kehidupan beragama. Kemudian hubungan diplomatik antarnegara,” kata Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Menurut Yandri, sejumlah pihak yang perlu berkoordinasi di antaranya yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Agama (Kemag), termasuk Badan Nasional Penanggulangan Teorisme (BNPT).

"Artinya ini diputuskan sebaiknya oleh kepala negara, bukan oleh seorang menteri atau seorang menko (menteri koordinator), karena sudah menyangkut hal yang sangat strategis, isunya kan sensitif,” tegas Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Jokowi Akan Gelar Ratas Bahas Kepulangan 600 WNI Eks ISIS

"Usul saya sebaiknya ini dibawa ke rapat kabinet. Apakah itu ratas (rapat terbatas) atau rapat paripurna, itu terserah Pak Presiden, tapi yang mengeluarkan statement (pernyataan) atau kebijakan sebaiknya Pak Presiden," imbuh Yandri.

Yandri mengatakan, apabila hasilnya para WNI itu kembali ke Indonesia, maka sepatutnya diterima. "Namun, kalau dari hasil kajian itu mungkin ada hal-hal yang membuat suasana tidak kondusif atau pro kontranya tinggi, menurut kami pemerintah perlu hati-hati,” kata Yandri.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dilantik Jadi Kepala BPIP, Yudian Diminta Bumikan Pancasila kepada Kaum Milenial

Presiden Jokowi mengharapkan Yudian mampu lebih cepat lagi membumikan Pancasila dengan merangkul 129 juta anak-anak muda di bawah 39 tahun atau kaum milenial.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Menhub: Penutupan Penerbangan Dilakukan Hati-hati

Menhub mengklaim kebijakan penutupan akses udara dari dan menuju Tiongkok sudah tepat sesuai perintah WHO.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Soal WNI Eks ISIS, Menko Polhukam: Secara Pribadi Saya Setuju Tidak Dipulangkan

Hingga hari ini, pemerintah belum memutuskan 600 WNI yang terlibat FTF atau teroris pelintas batas akan dipulangkan atau tidak.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Kemkes: WNI dari Wuhan di Natuna dalam Keadaan Sehat

Ada empat orang yang berkunjung ke posko itu mengalami gatal-gatal, sesak nafas dan rasa cemas yang tidak memiliki hubungan dengan virus korona.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Putra Mantan Wapres Try Sutrisno Jadi Kapolda Jambi

Serah terima jabatan Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS kepada Irjen Pol Firman Santyabudi akan dilakukan dalam waktu dekat.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Sejak 2018, PPATK Sudah Buntuti Jejak Uang Terkait Jiwasraya

Dalam kasus tak sederhana seperti ini, PPATK hanya bergerak bila telah ada permintaan dari lembaga berwenang.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Gus Kikin Gantikan Gus Sholah Pimpin Ponpes Tebuireng

Penerus tongkat kepemimpinan Ponpes Tebuireng itu sudah disampaikan Gus Sholah di depan seluruh anggota keluarga besar Ponpes Tebuireng, sebelum ia wafat.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Selamatkan Sungai, Jateng Tanam 7.500 Pohon di Kendal

Jenis pohon yang ditanam adalah tanaman tahunan, yakni sengon, suren, puspa, bambu dan buah-buahan.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Lolos Administrasi, 49.304 Orang Ikuti Tes CPNS di Jateng

SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 akan dilaksanakan tanggal 20 Februari 2020 hingga 4 Maret 2020 di Asrama Haji Donohudan,Bayolali.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Banjir Surut, Warga Sarolangun yang Mengungsi Kembali ke Rumah

Kegiatan belajar di beberapa sekolah dasar (SD) yang terendam banjir di Kecamatan Limun belum normal kendati siswa sudah masuk sekolah.

NASIONAL | 5 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS