Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terancam Molor Lagi

Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terancam Molor Lagi
Ilustrasi kekerasan seksual ( Foto: Visualphotos/Michaela Begsteiger )
Fana Suparman / WBP Rabu, 5 Februari 2020 | 19:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) terancam kembali molor. Hal ini lantaran Badan Legislatif (Baleg) DPR menyatakan RUU PKS bukan salah satu RUU yang dilungsurkan atau carry over dari DPR periode 2014-2019. Dengan demikian, pembahasan RUU PKS yang masuk dalam Prolegnas 2020 harus dimulai dari awal lagi.

"(RUU PKS) Itu bukan carry over sehingga konsekuensinya harus dibahas dari awal begitu," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, TB Ace Hasan Syadzily usai pemaparan hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarief Hidayatullah Jakarta mengenai pandangan Anggota DPR RI tentang peran agama dan negara terhadap pendidikan agama di Indonesia di Hotel Century Park, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Ace Hasan menyatakan, Komisi VIII siap melanjutkan pembahasan RUU PKS jika Baleg DPR merekomendasikannya sebagai salah satu RUU yang dilungsurkan dari DPR periode sebelumnya. Meski bukan termasuk RUU carry over, Ace Hasan menyatakan Komisi VIII akan melihat kembali draf RUU PKS yang pernah dibahas DPR. "Makanya kita lihat, harusnya kita lihat karena kan tidak bisa langsung dari bawah," kata Ace Hasan Syadzily.

Selain itu, politikus Golkar ini mengatakan, Komisi VIII ingin agar RUU PKS disinkronisasi dengan RUU KUHP yang juga sedang dibahas DPR. Ace Hasan berharap pemidanaan kekerasan seksual sebaiknya dimuat dalam RUU KUHP, sementara RUU PKS memuat mengenai pencegahan kekerasan seksual serta rehabilitasi dan perlindungan terhadap korban. Untuk itu, kata Ace Hasan, pembahasan RUU PKS juga melibatkan Komisi III DPR.

"Ada aspirasi bahwa pembahasan UU PKS bukan hanya di Komisi VIII tapi juga bersama Komisi III. Makanya kemudian bukan hanya Panja tapi Pansus. Karena aspek pemidanaan dari UU itu kan sebetulnya domain dari Komisi III Sementara kita di komisi 8 lebih kepada aspek pencegahan, rehabilitasi korban, dan perlindungan terhadap korban," kata Ace Hasan Syadzily.



Sumber: Suara Pembaruan