Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan Polemik Pengembalian Kompol Rossa
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan Polemik Pengembalian Kompol Rossa

Jumat, 7 Februari 2020 | 18:11 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah menerima laporan Wadah Pegawai KPK (WP-KPK) terhadap pimpinan KPK terkait polemik pengembalian penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke Mabes Polri. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, WP-KPK menduga terdapat tindakan Firli Cs yang tidak sesuai prosedur bahkan berpotensi melanggar etik atas polemik tersebut.

"Dewas sudah menerima laporan tersebut," kata Anggota Dewas KPK, Harjono saat dikonfirmasi, Jumat (7/2/2020).
Harjono memastikan Dewas langsung menindaklanjuti laporan tersebut.

Saat ini, katanya, laporan tersebut sedang dibahas para anggota Dewas. "Saat ini dewan pengawas tengah membahas laporan tersebut lebih lanjut," kata Harjono.

Meski demikian, Harjono mengaku belum mengetahui secara pasti kapan keputusan mengenai laporan tersebut akan diambil Dewas. "Belum dipastikan kapan Dewas akan mengambil keputusan terkait laporan ini," katanya.

Polemik Pengembalian Kompol Rossa, Pegawai Laporkan Firli Cs ke Dewas KPK

Diketahui, WP-KPK melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas terkait polemik pengembalian penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke Mabes Polri. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, WP-KPK menduga terdapat tindakan pimpinan KPK yang tidak sesuai prosedur bahkan berpotensi melanggar etik. "Tanggal 4 Februari 2020 setelah kami melakukan investigasi mengonfirmasi data-data yang ada terkait polemik pengembalian mas Rossa rekan kami kami pun melaporkan secara resmi kepada Dewas agar diambil suatu tindakan," Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Diketahui, Rossa merupakan salah seorang tim Satgas KPK yang menangani kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan caleg PDIP, Harun Masiku. Mabes Polri sebelumnya menyatakan membatalkan penarikan Rosa dari KPK karena masa tugasnya baru akan berakhir pada September 2020. Namun, nasib Rossa saat ini terkatung lantaran tak diberikan akses masuk ke Gedung KPK maupun akses ke email pegawai KPK.

Yudi memaparkan sejumlah kejanggalan atas sikap pimpinan KPK yang ngotot mengembalikan Rossa ke Mabes Polri. Polri telah membatalkan penarikan Rossa. Pembatalan ini disampaikan Polri melalui surat yang dua kali dikirimkan ke KPK, yakni tanggal 21 Januari 2020 dan 29 Januari 2020. Dua surat tersebut sekaligus mengoreksi surat sebelumnya yang menarik Rossa dari KPK. Hal itu dipertegas Polri melalui keterangan pers yang disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono. Meski terdapat dua surat dan pernyataan pers terkait pembatalan penarikan, pimpinan KPK bersikukuh mengembalikan Rossa ke Polri.

"Ternyata surat resmi dari Mabes Polri sebagai itikad baik instansi Kepolisian untuk bisa ikut terlibat dalam pemberantasan korupsi dan membantu KPK, ternyata tidak ditanggapi oleh KPK. KPK malah mengirimkan surat pimpinan KPK tanggal 21 Januari 2020 perihal penghadapan kembali pegawai negeri yang dipekerjakan pada KPK atas nama salah satunya Indra Saputra dan Rossa Purbo Bekti," katanya.

Dikatakan, Rossa tidak pernah meminta untuk dikembalikan karena masa tugasnya baru berakhir September 2020. Selama bertugas di KPK, Rossa juga tidak pernah menerima sanksi. Bahkan, Rossa tak mengetahui telah diberhentikan oleh pimpinan KPK per tanggal 1 Februari 2020. Rossa baru diberitahui SDM KPK pada 4 Februari 2020. Bahkan, saat itu, Rossa tengah menjalankan tugasnya sebagai penyidik KPK di Medan berdasarkan surat perintah dari Deputi Penindakan KPK. "Baru pada tanggal 4 Februari, Mas Rossa yang sebelumnya tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan diberhentikan per 1 Februari, dihubungi oleh pihak SDM agar yang bersangkutan yang ketika itu sedang bertugas di Medan atas surat perintah Deputi Penindakan. Jadi Februari itu, Mas Rossa masih ada penugasan karena juga tidak mengetahui mengenai resmi berhenti kapan," kata Yudi.

Kejanggalan lainnya, kata Yudi, tindakan pimpinan KPK mengembalikan Rossa ke Polri terkesan terburu-buru. Padahal, KPK memberlakukan sistem one month notice terhadap pegawai yang diberhentikan atau mengundurkan diri. "Penarikan yang tiba-tiba ini tidak sesuai dengan one month notice, yaitu satu bulan sebelum mengundurkan diri harus declare, karena ini harus membereskan beberapa hal. Seperti sekarang ini mas Rossa itu ruang kerjanya belum diapa-apain bahkan Surat Keputusan belum diserahkan. Penerikan yang secara tiba-tiba dapat menjsdi preseden dan berdampak pada psikilogis bagi penegak hukum," tegasnya.

Selama bertugas di KPK, Rossa banyak menangani perkara korupsi, salah satunya menjadi tim penyelidik kasus suap PAW anggota DPR. Hal itu diperkuat dengan adanya surat tugas yang diberikan ke Rossa untuk menangkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Namun, alih-alih mendapat penghargaan, Rossa justru 'dibuang' KPK dengan alasan yang tak jelas. "Bahwa alih-alih mendapatkan apresiasi, Kompol Rossa Purbo Bekti malah dikembalikan ke Kepolisian. Inilah yang menjadi pertanyaan di publik saat ini," katanya.

Yudi mengaku telah melaporkan secara langsung polemik Kompol Rossa ini kepada lima anggota Dewas KPK. Langkah ini dilakukan lantaran WP KPK tidak ingin penarikan tiba-tiba pegawai KPK terulang kembali. Menurutnya, hal tersebut menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menarik Jaksa Yadyn Palebangan dan Jaksa Sugeng. Yadyn disebut salah satu tim analisis kasus suap PAW, sementara Sugeng disebut sebagai salah ketua tim pemeriksa dugaan etik Firli Bahuri saat menjabat Deputi Penindakan KPK terkait dugaan pertemuan dengan mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Yudi menekankan, penarikan para pegawai yang sedang menangani perkara dapat merusak independensi KPK yang diatur dalam UU KPK dan selama ini berupaya dijaga oleh para pegawai.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Penyidik Polda Papua Segera Minta Keterangan Nakes Gerald Sokoy

Setelah diserahkan pihak KKB ke Pemda Pegunungan Bintang, Sabtu (25/9/2021) tenaga kesehatan Gerald Sokoy akan dimintai keterangan oleh penyidik Polda Papua.

NASIONAL | 26 September 2021

Lamongan Dipilih Jadi Pilot Project Penanganan Kemiskinan Ekstrem Nasional

“Desa-desa mandiri lainnya juga punya potensi beragam yang akan segera ditangani demi Lamongan Megilan dan Desa Berjaya,” tandas Yuhronur.

NASIONAL | 26 September 2021

KY Ungkap 150 Hakim di Jatim Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Etik

Ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan pihakna menerima aduan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh sedikitnya 150 hakim di Jawa Timur.

NASIONAL | 26 September 2021

Menko Polhukam Diminta Bentuk Tim Investigasi Terkait Polemik Ijazah Jaksa Agung

Menko Polhukam Mahfud MD diminta membentuk tim investigasi terkait polemik latar pendidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

NASIONAL | 26 September 2021

Kini Sekolah Jaringan IDN Bisa Bayar SPP Lewat Shopee

2.522 lembaga pendidikan yang tergabung di Jaringan IDN berupa sekolah, kampus, pesantren, PKBM, dan bimbel bisa melakukan pembayaran pendidikan melalui Shopee.

NASIONAL | 26 September 2021

Dua Ormas Bentrok di Perbatasan Cianjur-Sukabumi, Satu Tewas

Bentrokan antar ormas di perbatasan Cianjur-Sukabumi menyebabkan satu orang tewas.

NASIONAL | 26 September 2021


Mendagri Minta Kabupaten Banggai Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mendagri Tito Karnavian, Kabupaten Banggai memiliki potensi luar biasa seperti dari sektor pangan yang tetap bisa tumbuh positif di tengah pandemi.

NASIONAL | 26 September 2021

Kasus Sengketa Tanah Rocky Gerung, Camat dan BPN Silang Pendapat

Camat Babakan Madang maupun kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor saling silang pendapat terkait kasus tanah Rocky Gerung.

NASIONAL | 26 September 2021

PJI, Citi, AIG, dan Marsh Dorong Pengusaha Muda Manfaatkan Digitalisasi

Prestasi Junior Indonesia (PJI) mengimplementasikan edukasi kewirausahaan JA Company Program bagi 323 pelajar SMA/SMK di Jakarta dan Bandung.

NASIONAL | 26 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Ini Cara Pertahankan Gaya Hidup Sehat di Masa Pandemi Covid-19

Ini Cara Pertahankan Gaya Hidup Sehat di Masa Pandemi Covid-19

KESEHATAN | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings