Yasonna Laoly: Pers Wajib Hormati Pribadi Orang Lain

Yasonna Laoly: Pers Wajib Hormati Pribadi Orang Lain
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Yustinus Paat / JAS Minggu, 9 Februari 2020 | 18:49 WIB

Banjarmasin, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengingatkan pers untuk menjalankan kebebasannya secara bertanggung jawab. Menurut Yasonna, kebebasan pers dibatasi oleh kebebasan orang lain sehingga pers wajib menghormati pribadi orang lain.

"Kebebasan tetap bersifat terbatas, karena berhadapan dengan kebebasan yang dimiliki orang lain. Begitu juga dalam kebebasan pers. Pers tidak bisa seenaknya memberitakan informasi tertentu. Pers wajib menghormati hak pribadi orang lain," ujar Yasonna saat menjadi pembicara di acara peringatan HPN Konvensi Nasional Media Massa di Hotel Rattan Inn, Jl A Yani, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2/2020).

Yasonna mengakui bahwa pers dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999, yang menegaskan kemerdekaan pers. Dalam UU tersebut, dinyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Selain itu, UU Pers menyebutkan, kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara yang hakiki dan dalam rangka penegakan keadilan dan kebenaran serta memajukan kecerdasan bangsa.

"Namun, walaupun pers diberikan kebebasan berdasarkan undang-undang, tetapi pers tidak boleh menggunakan kebebasannya untuk bertindak di luar ketentuan yang berlaku. Bagaimanapun juga, kebebasan manusia tidak bersifat mutlak," tandas Yasonna.

Menurut Yasonna, pers bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati keanekaragaman. Namun, kata dia, dalam praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pemberitaan pers.

"Misalnya untuk kepentingan organisasi tertentu, pencitraan pemilik media, menakut-nakuti untuk memeras pejabat atau orang-orang tertentu," kata dia.

Kebebasan pers, lanjut Yasonna, telah menimbulkan kekhawatiran, terutama tampak dengan adanya kritik-kritik dari kelompok masyarakat tertentu. Kritikan tersebut sangat variatif, ada yang menyoroti kelemahan-kelemahan dalam proses pemberitaan yang dianggap kurang seimbang antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pers.

"Selain itu, pihak pers dinilai cenderung mengutamakan konsep berita yang kurang objektif, sensasional, dan sangat partisipan, kemudian dalam level etis kemanusiaan kebebasan pers dinilai telah melanggar nilai dan norma moral masyarakat dan telah meruntuhkan kaidah jurnalistik itu sendiri," tutur dia.

Kebebasan pers demikian, menurut Yasonna, akan berakibat mundurnya kepercayaan orang terhadap pers dan yang tidak kalah penting adalah kemunduran proses persatuan dan kesatuan bangsa. Dia menilai, banyak orang yang mengkhawatirkan kebebasan pers di Indonesia akan berakibat bagi kemunduran bangsa Indonesia.

"Karena itu, saya berharap pers memperhatikan tiga kewajiban dalam memberitakan sesuatu, yaitu menjunjung tinggi kebenaran, menghormati privasi orang atau subjek tertentu, dan menjunjung tinggi prinsip bahwa apa yang diberitakan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas dia.

 



Sumber: BeritaSatu.com