Bantah Tuduhan, PSI: Tak Ada Uang Korupsi Jiwasraya Mengalir ke Kami

Bantah Tuduhan, PSI: Tak Ada Uang Korupsi Jiwasraya Mengalir ke Kami
Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi. ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / RSAT Selasa, 11 Februari 2020 | 21:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah tuduhan yang menyebut uang korupsi Jiwasraya mengalir ke PSI seperti dimuat sejumlah portal berita. PSI menegaskan semua tuduhan tersebut adalah hoaks.

“Itu semua hoaks. Mereka yang mengatakan itu harus menyebutkan bukti. Jangan hanya melempar dugaan tanpa dasar. Tak ada sama sekali uang Jiwasraya yang masuk ke PSI,” ujar Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Sejumlah portal berita menulis tudingan tersebut karena Franky Tjokrosaputro, mantan caleg PSI, merupakan saudara kandung tersangka kasus Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro.

Franky terdaftar sebagai caleg PSI untuk DPR di Dapil Banten 1 (Lebak dan Pandeglang) di Pemilu 2019. Ia hanya mendapat 221 suara.

Uki, sapaan akrab Dedek, menegaskan PSI menerapkan mekanisme seleksi caleg yang transparan, disiarkan langsung di media sosial, dan bertumpu pada prinsip meritokrasi. Video wawancara mereka masih bisa diakses sampai sekarang.

“PSI adalah satu-satunya partai politik yang melakukan seleksi caleg terbuka dan partisipatif. Semua bakal caleg harus mengikuti prosedur ini dan tidak ada caleg PSI memberi uang ke partai, termasuk Franky Tjokrosaputro. Tidak ada kewajiban membayar rupiah satu rupiah pun,” kata lulusan Stockholm University itu.

PSI, kata Uki memegang teguh asas meritokrasi yang memberikan ruang yang sama dan setara kepada siapa pun yang menjadi caleg. "Bagi kami, kompetensi adalah yang utama,” tandas dia.

Lebih jauh, Uki menegaskan, dalam proses penjaringan bacaleg, PSI melibatkan para panelis independen yang terdiri dari para pakar dan tokoh nasional yang berintegritas. Misalnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Guru Besar Psikologi UI Hamdi Muluk, penulis Goenawan Mohamad, dan nama-nama lain.

Selanjutnya, pada Maret 2019, kantor akuntan publik (KAP) Basyiruddin dan Rekan yang ditunjuk KPU menyerahkan hasil audit dan menyatakan bahwa laporan keuangan PSI memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Dana Kampanye Pemilu.

“Setiap rupiah dana yang masuk ke PSI sudah dilaporkan dan diperiksa pihak yang berwenang, sesuai format, aturan, dan prosedur yang diperintahkan regulasi dan UU. Tentu kalau ada uang hasil korupsi, KPU akan mendeteksinya,” jelas Uki.

Uki meminta semua pihak mempercayakan pengusutan mega korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah itu kepada proses hukum yang berlaku. “Kita ikuti saja proses hukumnya, hormati hukum yang berlaku. Mereka yang bersalah harus dihukum. Sudahi kasak-kusuk dan fitnah,” pungkas Uki.

Sebelumnya, diberitakan bahwa PSI mendukung penuh Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya, memperbaiki manajemen, sampai memperkarakan pada ranah pidana bila ditemukan aliran dana haram kepada semua pihak yang terlibat.

 



Sumber: Suara Pembaruan