PGRI Dukung 50% Dana BOS untuk Honorer

PGRI Dukung 50% Dana BOS untuk Honorer
Ilustrasi guru honorer. (Foto: Antara)
Maria Fatima Bona / IDS Selasa, 11 Februari 2020 | 20:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, mendukung kebijakan penggunaan 50% dana BOS untuk gaji guru honorer. Selain itu, pihaknya juga menyambut gembira kebijakan penyederhanaan proses transfer dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang ditransfer langsung dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening sekolah.

Unifah menuturkan, selama ini di berbagai kesempatan PGRI telah meminta agar jumlah dana BOS untuk gaji guru diperluas. Namun permintaan itu baru direspons pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

“Penyederhanaan dana BOS dan pemberian sampai 50% dana untuk gaji guru honorer telah lama diperjuangkan PGRI dalam berbagai kesempatan. Baru Mendikbud kali ini yang merespons dengan baik. Penyederhanaan dana BOS itu sangat ditunggu karena akan memperlancar proses layanan pendidikan,” kata Unifah di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Menurut Unifah, dua kebijakan BOS ini sangat ditunggu-tunggu oleh guru dan sekolah. Sebab, hingga saat ini pemerintah belum menyediakan upah minimum regional (UMR) untuk kesejahteraan guru honorer. Hadirnya skema baru ini menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan guru.

Unifah juga menyebutkan, peningkatan jumlah dana BOS untuk gaji guru honorer ini tidak akan membuka peluang bagi sekolah untuk merekrut guru honorer baru karena telah ada regulasi untuk sistem penggunaannya.

Kemarin, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, kebijakan Merdeka Belajar episode tiga ini juga meningkatkan jumlah dana BOS untuk gaji guru honorer. Sebelumnya sekolah dapat menggunakan dana BOS maksimal 15% bagi sekolah negeri dan 30% bagi sekolah swasta untuk menggaji guru honorer. Mulai tahun ini, Kemdikbud memberi fleksibilitas kepada sekolah untuk menggunakan dana BOS maksimal 50% untuk gaji guru honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Nadiem menegaskan, pembayaran honor guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan persyaratan, yaitu guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.



Sumber: Suara Pembaruan